alexametrics
27.9 C
Jember
Friday, 20 May 2022

Butuh Tambahan Dana Pilkada

Seluruh Tahapan Pakai Protokol Kesehatan

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Rencana pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di Jember serta kabupaten dan kota lain direncanakan bakal berlangsung 9 Desember mendatang. Sebelum sampai pada hari H, tentu ada serangkaian persiapan yang dilakukan. Terlebih lagi mengingat wabah Covid-19 masih mengancam.

Seluruh kegiatan seperti sosialisasi, pendataan pemilih, kampanye, hingga kegiatan coblosan harus sesuai protokol kesehatan. Dengan begitu, dibutuhkan dana tambahan yang tidak sedikit.

Seperti diketahui, naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk dana pilkada telah diteken pemkab, KPU, dan Bawaslu Jember. Dana pilkada untuk KPU dianggarkan sebesar Rp 82 miliar, sedangkan untuk Bawaslu sebesar Rp 22 miliar. Keberadaan dana berdasar NPHD inilah yang selanjutnya butuh dana tambahan, karena ada penyertaan protokol kesehatan. Artinya, dalam penyelenggaraan dan pengawasan pilkada butuh dana untuk pembelian alat pelindung diri (APD) atau hal lain yang berkaitan dengan protokol kesehatan.

Mobile_AP_Rectangle 2

Ketua KPU Jember Muhammad Syai’in mengungkapkan, hasil rapat dengar pendapat (RDP) antara Menteri Dalam Negeri, KPU RI, Bawaslu, Komisi II DPR RI, dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 juga menyebutkan pilkada bisa digelar dengan syarat penyertaan protokol kesehatan. Sekalipun masih menjadi kesepakatan di tingkat pusat, tetapi penting untuk diperhatikan apalagi, tahapan pilkada rencananya mulai dilanjutkan pertengahan bulan depan.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Rencana pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di Jember serta kabupaten dan kota lain direncanakan bakal berlangsung 9 Desember mendatang. Sebelum sampai pada hari H, tentu ada serangkaian persiapan yang dilakukan. Terlebih lagi mengingat wabah Covid-19 masih mengancam.

Seluruh kegiatan seperti sosialisasi, pendataan pemilih, kampanye, hingga kegiatan coblosan harus sesuai protokol kesehatan. Dengan begitu, dibutuhkan dana tambahan yang tidak sedikit.

Seperti diketahui, naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk dana pilkada telah diteken pemkab, KPU, dan Bawaslu Jember. Dana pilkada untuk KPU dianggarkan sebesar Rp 82 miliar, sedangkan untuk Bawaslu sebesar Rp 22 miliar. Keberadaan dana berdasar NPHD inilah yang selanjutnya butuh dana tambahan, karena ada penyertaan protokol kesehatan. Artinya, dalam penyelenggaraan dan pengawasan pilkada butuh dana untuk pembelian alat pelindung diri (APD) atau hal lain yang berkaitan dengan protokol kesehatan.

Ketua KPU Jember Muhammad Syai’in mengungkapkan, hasil rapat dengar pendapat (RDP) antara Menteri Dalam Negeri, KPU RI, Bawaslu, Komisi II DPR RI, dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 juga menyebutkan pilkada bisa digelar dengan syarat penyertaan protokol kesehatan. Sekalipun masih menjadi kesepakatan di tingkat pusat, tetapi penting untuk diperhatikan apalagi, tahapan pilkada rencananya mulai dilanjutkan pertengahan bulan depan.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Rencana pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di Jember serta kabupaten dan kota lain direncanakan bakal berlangsung 9 Desember mendatang. Sebelum sampai pada hari H, tentu ada serangkaian persiapan yang dilakukan. Terlebih lagi mengingat wabah Covid-19 masih mengancam.

Seluruh kegiatan seperti sosialisasi, pendataan pemilih, kampanye, hingga kegiatan coblosan harus sesuai protokol kesehatan. Dengan begitu, dibutuhkan dana tambahan yang tidak sedikit.

Seperti diketahui, naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk dana pilkada telah diteken pemkab, KPU, dan Bawaslu Jember. Dana pilkada untuk KPU dianggarkan sebesar Rp 82 miliar, sedangkan untuk Bawaslu sebesar Rp 22 miliar. Keberadaan dana berdasar NPHD inilah yang selanjutnya butuh dana tambahan, karena ada penyertaan protokol kesehatan. Artinya, dalam penyelenggaraan dan pengawasan pilkada butuh dana untuk pembelian alat pelindung diri (APD) atau hal lain yang berkaitan dengan protokol kesehatan.

Ketua KPU Jember Muhammad Syai’in mengungkapkan, hasil rapat dengar pendapat (RDP) antara Menteri Dalam Negeri, KPU RI, Bawaslu, Komisi II DPR RI, dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 juga menyebutkan pilkada bisa digelar dengan syarat penyertaan protokol kesehatan. Sekalipun masih menjadi kesepakatan di tingkat pusat, tetapi penting untuk diperhatikan apalagi, tahapan pilkada rencananya mulai dilanjutkan pertengahan bulan depan.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/