alexametrics
28.6 C
Jember
Tuesday, 28 June 2022

Rencanakan Sidang Pidana via Daring

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Penyebaran virus covid-19 yang terus meningkat membuat Aparat Penegak Hukum (APH) mau tidak mau harus membuat kebijakan khusus. Terkait persidangan secara online. Tanpa, menghilangkan para hak terdakwa yang sedang menjalani masa hukuman, agar proses perkaranya berjalan sesuai jadwal semestinya.

Sesuai surat edaran dari Mahkamah Agung tanggal 27 Maret lalu, perihal persidangan perkara pidana secara online atau teleconference. Surat itu berisikan mengenai masa darurat bencana wabah penyakit virus korona, persidangan perkara pidana dapat dilakukan secara jarak jauh atau teleconference. Namun, untuk pelaksanaannya lebih lanjut agar para pihak melakukan kordinasi kembali dengan tetap memperhatikan regulasi dan undang-undang yang berlaku.

Ketiga pihak tersebut, yakni Pengadilan Negeri (PN), Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Hal itu dibenarkan oleh Prima Idwan Mariza, Kepala Kejaksaan (Kajari) Jember. Dirinya mengaku, bahwa pihak-pihak terkait itu akan segara berkoordinasi lebih jauh, mengenai pelaksanaan sidang pidana melalui daring. “Memang benar, hari Senin besok (30/3) kami rencana sidang secara online,” ungkapnya kepada Jawa Pos Radar Jember.

Mobile_AP_Rectangle 2

Prima menambahkan, pihaknya tak ingin mengabaikan perintah dari Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait imbauan sidang daring tersebut. “Sudah ada panduannya dari MA dan Kejagung,” imbuh Prima.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Penyebaran virus covid-19 yang terus meningkat membuat Aparat Penegak Hukum (APH) mau tidak mau harus membuat kebijakan khusus. Terkait persidangan secara online. Tanpa, menghilangkan para hak terdakwa yang sedang menjalani masa hukuman, agar proses perkaranya berjalan sesuai jadwal semestinya.

Sesuai surat edaran dari Mahkamah Agung tanggal 27 Maret lalu, perihal persidangan perkara pidana secara online atau teleconference. Surat itu berisikan mengenai masa darurat bencana wabah penyakit virus korona, persidangan perkara pidana dapat dilakukan secara jarak jauh atau teleconference. Namun, untuk pelaksanaannya lebih lanjut agar para pihak melakukan kordinasi kembali dengan tetap memperhatikan regulasi dan undang-undang yang berlaku.

Ketiga pihak tersebut, yakni Pengadilan Negeri (PN), Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Hal itu dibenarkan oleh Prima Idwan Mariza, Kepala Kejaksaan (Kajari) Jember. Dirinya mengaku, bahwa pihak-pihak terkait itu akan segara berkoordinasi lebih jauh, mengenai pelaksanaan sidang pidana melalui daring. “Memang benar, hari Senin besok (30/3) kami rencana sidang secara online,” ungkapnya kepada Jawa Pos Radar Jember.

Prima menambahkan, pihaknya tak ingin mengabaikan perintah dari Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait imbauan sidang daring tersebut. “Sudah ada panduannya dari MA dan Kejagung,” imbuh Prima.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Penyebaran virus covid-19 yang terus meningkat membuat Aparat Penegak Hukum (APH) mau tidak mau harus membuat kebijakan khusus. Terkait persidangan secara online. Tanpa, menghilangkan para hak terdakwa yang sedang menjalani masa hukuman, agar proses perkaranya berjalan sesuai jadwal semestinya.

Sesuai surat edaran dari Mahkamah Agung tanggal 27 Maret lalu, perihal persidangan perkara pidana secara online atau teleconference. Surat itu berisikan mengenai masa darurat bencana wabah penyakit virus korona, persidangan perkara pidana dapat dilakukan secara jarak jauh atau teleconference. Namun, untuk pelaksanaannya lebih lanjut agar para pihak melakukan kordinasi kembali dengan tetap memperhatikan regulasi dan undang-undang yang berlaku.

Ketiga pihak tersebut, yakni Pengadilan Negeri (PN), Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Hal itu dibenarkan oleh Prima Idwan Mariza, Kepala Kejaksaan (Kajari) Jember. Dirinya mengaku, bahwa pihak-pihak terkait itu akan segara berkoordinasi lebih jauh, mengenai pelaksanaan sidang pidana melalui daring. “Memang benar, hari Senin besok (30/3) kami rencana sidang secara online,” ungkapnya kepada Jawa Pos Radar Jember.

Prima menambahkan, pihaknya tak ingin mengabaikan perintah dari Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait imbauan sidang daring tersebut. “Sudah ada panduannya dari MA dan Kejagung,” imbuh Prima.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/