22.9 C
Jember
Tuesday, 7 February 2023

Lacak Jejak Mafia, Selamatkan Aset Negara

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Indikasi permainan mafia tanah terlibat mengobral tanah pesisir sudah sempat beberapa kali didengar dam dibahas di parlemen Jember. Kendati kabar-kabar itu sering berseliweran tanpa bukti yang bisa dipertanggungjawabkan, namun bukan berarti disebut kabar burung. “Dugaan praktik mafia tanah atas peralihan kepemilikan pesisir itu bisa saja ada. Dan itu perlu dilacak kebenarannya,” kata Ketua Komisi A DPRD Jember Tabroni.

BACA JUGA : Gas Kompor Bocor, Rumah Warga Sumberbaru Jember Ludes Terbakar

Dia menguraikan, jika tanah menjadi aset pemerintah daerah, maka proses pengelolaan maupun pengalihan kuasa kepemilikan perlu ada persetujuan bersama DPRD dengan bupati. Namun, jika itu statusnya tanah negara, tidak bisa sederhana seperti aset daerah. “Kalau itu tanah negara kemudian menjadi hak milik perorangan, pertanyaan besarnya, dasar apa yang digunakan?” beber Tabroni.

Mobile_AP_Rectangle 2

Tabroni menilai, jika pemerintah daerah serius hendak menertibkan kawasan pesisir, perlu ditelusuri juga mengenai dokumen-dokumen yang dikantongi para pengelola tanah pesisir tersebut. Tabroni bahkan menyarankan pemerintah daerah menanyakan ke BPN Jember, selaku pintu akhir yang memiliki kewenangan menerbitkan sertifikat tanah. “Peralihan tanah negara itu ada prosedurnya. Dan kalau terbukti ada proses yang cacat, bisa saja dibatalkan sertifikatnya,” tegas legislator PDIP itu.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Indikasi permainan mafia tanah terlibat mengobral tanah pesisir sudah sempat beberapa kali didengar dam dibahas di parlemen Jember. Kendati kabar-kabar itu sering berseliweran tanpa bukti yang bisa dipertanggungjawabkan, namun bukan berarti disebut kabar burung. “Dugaan praktik mafia tanah atas peralihan kepemilikan pesisir itu bisa saja ada. Dan itu perlu dilacak kebenarannya,” kata Ketua Komisi A DPRD Jember Tabroni.

BACA JUGA : Gas Kompor Bocor, Rumah Warga Sumberbaru Jember Ludes Terbakar

Dia menguraikan, jika tanah menjadi aset pemerintah daerah, maka proses pengelolaan maupun pengalihan kuasa kepemilikan perlu ada persetujuan bersama DPRD dengan bupati. Namun, jika itu statusnya tanah negara, tidak bisa sederhana seperti aset daerah. “Kalau itu tanah negara kemudian menjadi hak milik perorangan, pertanyaan besarnya, dasar apa yang digunakan?” beber Tabroni.

Tabroni menilai, jika pemerintah daerah serius hendak menertibkan kawasan pesisir, perlu ditelusuri juga mengenai dokumen-dokumen yang dikantongi para pengelola tanah pesisir tersebut. Tabroni bahkan menyarankan pemerintah daerah menanyakan ke BPN Jember, selaku pintu akhir yang memiliki kewenangan menerbitkan sertifikat tanah. “Peralihan tanah negara itu ada prosedurnya. Dan kalau terbukti ada proses yang cacat, bisa saja dibatalkan sertifikatnya,” tegas legislator PDIP itu.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Indikasi permainan mafia tanah terlibat mengobral tanah pesisir sudah sempat beberapa kali didengar dam dibahas di parlemen Jember. Kendati kabar-kabar itu sering berseliweran tanpa bukti yang bisa dipertanggungjawabkan, namun bukan berarti disebut kabar burung. “Dugaan praktik mafia tanah atas peralihan kepemilikan pesisir itu bisa saja ada. Dan itu perlu dilacak kebenarannya,” kata Ketua Komisi A DPRD Jember Tabroni.

BACA JUGA : Gas Kompor Bocor, Rumah Warga Sumberbaru Jember Ludes Terbakar

Dia menguraikan, jika tanah menjadi aset pemerintah daerah, maka proses pengelolaan maupun pengalihan kuasa kepemilikan perlu ada persetujuan bersama DPRD dengan bupati. Namun, jika itu statusnya tanah negara, tidak bisa sederhana seperti aset daerah. “Kalau itu tanah negara kemudian menjadi hak milik perorangan, pertanyaan besarnya, dasar apa yang digunakan?” beber Tabroni.

Tabroni menilai, jika pemerintah daerah serius hendak menertibkan kawasan pesisir, perlu ditelusuri juga mengenai dokumen-dokumen yang dikantongi para pengelola tanah pesisir tersebut. Tabroni bahkan menyarankan pemerintah daerah menanyakan ke BPN Jember, selaku pintu akhir yang memiliki kewenangan menerbitkan sertifikat tanah. “Peralihan tanah negara itu ada prosedurnya. Dan kalau terbukti ada proses yang cacat, bisa saja dibatalkan sertifikatnya,” tegas legislator PDIP itu.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca