alexametrics
29.1 C
Jember
Friday, 20 May 2022

Kembali di Nomor Duakan, Benarkah Pelaksanaan AKM di SLB dinilai Cacat ?

Mobile_AP_Rectangle 1

PATRANG, RADARJEMBER.ID – Beberapa remaja berseragam putih abu-abu tengah sibuk mengerjakan soal di depan layar. Masing-masing siswa ada seorang guru yang mendampingi. Mereka duduk sejajar. Jika ada pertanyaan yang membingungkan, siswa bakal menoleh pada guru yang duduk di sebelahnya. Mereka lalu berkomunikasi dalam senyap, menggunakan bahasa isyarat. Seperti itulah pelaksanaan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) di SMA Luar Biasa (SMA LB) Negeri Patrang.

Sebanyak lima guru pendamping bertugas menemani siswa dalam pelaksanaan AKM, salah satu instrumen Asesmen Nasional (AN) sebagai pengganti Ujian Nasional (UN). Para guru mendampingi bergiliran. Misalnya, pada sif pertama guru pendamping ada lima orang. Lalu, sif kedua tiga atau empat guru pendamping. Begitu seterusnya.

Proktor atau operator SLB Negeri Patrang, Rendra Hendarta, mengungkapkan, pelibatan guru pendamping dalam proses AKM ini terpaksa dilakukan untuk mengoptimalkan proses pengerjaan soal. Guru pendamping bertugas menjelaskan kembali maksud dari soal. Bukan membantu mengerjakan. Meski sebenarnya, teknik semacam ini bertentangan dengan aturan yang ada. “Di dalam aturan itu memang dilarang. Jadi, kami sampaikan dengan adanya pendamping ini. Karena siswa tidak pernah tahu bentuk soal maupun cara pengaplikasiannya,” kata Rendra, kemarin (28/9).

Mobile_AP_Rectangle 2

Menurut dia, walau di SLB, namun soal AKM itu berupa narasi panjang. Sama dengan sekolah pada umumnya. Seharusnya, kata Rendra, ada soal dan materi khusus bagi siswa penyandang disabilitas. Jika disamakan, maka waktu yang tersedia bakal banyak termakan untuk memahami soal ketimbang mengisi jawabannya. “Ada banyak kalimat yang terlalu panjang sehingga membuang waktu. Padahal dalam sistem itu ada perhitungan waktu yang dihitung mundur,” paparnya.

Rendra menilai, selama ini pemerintah provinsi melalui cabang Dinas Pendidikan tingkat kabupaten minim sosialisasi tentang pelaksanaan AKM. Sebagaimana diketahui, untuk jenjang SMA dan SMK, sosialisasi itu menjadi tanggung jawab cabang dinas. Sepengetahuan dia, sejauh ini juga tidak ada sosialisasi mendasar bagi siswa yang bakal mengikuti AN. Karenanya, siswa tidak memiliki gambaran bentuk soal yang akan dikerjakan.

“Untuk gurunya mungkin pernah. Tapi sifatnya hanya gambaran saja. Sedangkan siswanya belum. Menurut saya, seharusnya diprioritaskan. Jadi, kalau memang ada (sosialisasi berbentuk simulasi, Red), ya, dijadwalkan,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Jember Mahrus Syamsul menilai, adanya guru pendamping itu sah-sah saja selama kondisinya memang mengharuskan demikian. Namun, hanya mendampingi. Tidak ikut menyelesaikan tugas dan melanggar petunjuk teknis yang berlaku. “Kalau aturan tidak boleh ada guru pendamping, ya, sesuai aturan saja. Tapi, kalau ada hal-hal tertentu yang membolehkan adanya pendamping, ya, tidak apa-apa,” jelasnya.

Pelaksanaan AKM di jenjang SMA LB ini berlangsung selama dua hari, Senin dan Selasa (27-28/9). Berbeda dengan sekolah-sekolah lain, jenjang lembaga ini melompati proses simulasi yang seyogianya dilakukan sebelum AKM resmi diselenggarakan. Ini agar siswa dapat memiliki gambaran soal dan teknis pengerjaan.

Terkait hal itu, Mahrus menuturkan, sejatinya pelaksanaan AKM di SMA LB sama dengan pelaksanaan yang berlangsung di SMA umum. Teknisnya, siswa yang mengikuti AKM adalah mereka yang berbeda pada setiap sesinya sesuai dengan nama siswa yang ditunjuk oleh provinsi melalui sistem. Namun, dia tak menjelaskan soal ada tidaknya simulasi AKM di SMA LB tersebut. “Bisa jadi, di SLB teknisnya berbeda. Tidak bisa disamakan dengan anak-anak pada umumnya. Nanti ada tidaknya saya pastikan dulu,” ungkap Mahrus melalui sambungan telepon.

- Advertisement -

PATRANG, RADARJEMBER.ID – Beberapa remaja berseragam putih abu-abu tengah sibuk mengerjakan soal di depan layar. Masing-masing siswa ada seorang guru yang mendampingi. Mereka duduk sejajar. Jika ada pertanyaan yang membingungkan, siswa bakal menoleh pada guru yang duduk di sebelahnya. Mereka lalu berkomunikasi dalam senyap, menggunakan bahasa isyarat. Seperti itulah pelaksanaan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) di SMA Luar Biasa (SMA LB) Negeri Patrang.

Sebanyak lima guru pendamping bertugas menemani siswa dalam pelaksanaan AKM, salah satu instrumen Asesmen Nasional (AN) sebagai pengganti Ujian Nasional (UN). Para guru mendampingi bergiliran. Misalnya, pada sif pertama guru pendamping ada lima orang. Lalu, sif kedua tiga atau empat guru pendamping. Begitu seterusnya.

Proktor atau operator SLB Negeri Patrang, Rendra Hendarta, mengungkapkan, pelibatan guru pendamping dalam proses AKM ini terpaksa dilakukan untuk mengoptimalkan proses pengerjaan soal. Guru pendamping bertugas menjelaskan kembali maksud dari soal. Bukan membantu mengerjakan. Meski sebenarnya, teknik semacam ini bertentangan dengan aturan yang ada. “Di dalam aturan itu memang dilarang. Jadi, kami sampaikan dengan adanya pendamping ini. Karena siswa tidak pernah tahu bentuk soal maupun cara pengaplikasiannya,” kata Rendra, kemarin (28/9).

Menurut dia, walau di SLB, namun soal AKM itu berupa narasi panjang. Sama dengan sekolah pada umumnya. Seharusnya, kata Rendra, ada soal dan materi khusus bagi siswa penyandang disabilitas. Jika disamakan, maka waktu yang tersedia bakal banyak termakan untuk memahami soal ketimbang mengisi jawabannya. “Ada banyak kalimat yang terlalu panjang sehingga membuang waktu. Padahal dalam sistem itu ada perhitungan waktu yang dihitung mundur,” paparnya.

Rendra menilai, selama ini pemerintah provinsi melalui cabang Dinas Pendidikan tingkat kabupaten minim sosialisasi tentang pelaksanaan AKM. Sebagaimana diketahui, untuk jenjang SMA dan SMK, sosialisasi itu menjadi tanggung jawab cabang dinas. Sepengetahuan dia, sejauh ini juga tidak ada sosialisasi mendasar bagi siswa yang bakal mengikuti AN. Karenanya, siswa tidak memiliki gambaran bentuk soal yang akan dikerjakan.

“Untuk gurunya mungkin pernah. Tapi sifatnya hanya gambaran saja. Sedangkan siswanya belum. Menurut saya, seharusnya diprioritaskan. Jadi, kalau memang ada (sosialisasi berbentuk simulasi, Red), ya, dijadwalkan,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Jember Mahrus Syamsul menilai, adanya guru pendamping itu sah-sah saja selama kondisinya memang mengharuskan demikian. Namun, hanya mendampingi. Tidak ikut menyelesaikan tugas dan melanggar petunjuk teknis yang berlaku. “Kalau aturan tidak boleh ada guru pendamping, ya, sesuai aturan saja. Tapi, kalau ada hal-hal tertentu yang membolehkan adanya pendamping, ya, tidak apa-apa,” jelasnya.

Pelaksanaan AKM di jenjang SMA LB ini berlangsung selama dua hari, Senin dan Selasa (27-28/9). Berbeda dengan sekolah-sekolah lain, jenjang lembaga ini melompati proses simulasi yang seyogianya dilakukan sebelum AKM resmi diselenggarakan. Ini agar siswa dapat memiliki gambaran soal dan teknis pengerjaan.

Terkait hal itu, Mahrus menuturkan, sejatinya pelaksanaan AKM di SMA LB sama dengan pelaksanaan yang berlangsung di SMA umum. Teknisnya, siswa yang mengikuti AKM adalah mereka yang berbeda pada setiap sesinya sesuai dengan nama siswa yang ditunjuk oleh provinsi melalui sistem. Namun, dia tak menjelaskan soal ada tidaknya simulasi AKM di SMA LB tersebut. “Bisa jadi, di SLB teknisnya berbeda. Tidak bisa disamakan dengan anak-anak pada umumnya. Nanti ada tidaknya saya pastikan dulu,” ungkap Mahrus melalui sambungan telepon.

PATRANG, RADARJEMBER.ID – Beberapa remaja berseragam putih abu-abu tengah sibuk mengerjakan soal di depan layar. Masing-masing siswa ada seorang guru yang mendampingi. Mereka duduk sejajar. Jika ada pertanyaan yang membingungkan, siswa bakal menoleh pada guru yang duduk di sebelahnya. Mereka lalu berkomunikasi dalam senyap, menggunakan bahasa isyarat. Seperti itulah pelaksanaan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) di SMA Luar Biasa (SMA LB) Negeri Patrang.

Sebanyak lima guru pendamping bertugas menemani siswa dalam pelaksanaan AKM, salah satu instrumen Asesmen Nasional (AN) sebagai pengganti Ujian Nasional (UN). Para guru mendampingi bergiliran. Misalnya, pada sif pertama guru pendamping ada lima orang. Lalu, sif kedua tiga atau empat guru pendamping. Begitu seterusnya.

Proktor atau operator SLB Negeri Patrang, Rendra Hendarta, mengungkapkan, pelibatan guru pendamping dalam proses AKM ini terpaksa dilakukan untuk mengoptimalkan proses pengerjaan soal. Guru pendamping bertugas menjelaskan kembali maksud dari soal. Bukan membantu mengerjakan. Meski sebenarnya, teknik semacam ini bertentangan dengan aturan yang ada. “Di dalam aturan itu memang dilarang. Jadi, kami sampaikan dengan adanya pendamping ini. Karena siswa tidak pernah tahu bentuk soal maupun cara pengaplikasiannya,” kata Rendra, kemarin (28/9).

Menurut dia, walau di SLB, namun soal AKM itu berupa narasi panjang. Sama dengan sekolah pada umumnya. Seharusnya, kata Rendra, ada soal dan materi khusus bagi siswa penyandang disabilitas. Jika disamakan, maka waktu yang tersedia bakal banyak termakan untuk memahami soal ketimbang mengisi jawabannya. “Ada banyak kalimat yang terlalu panjang sehingga membuang waktu. Padahal dalam sistem itu ada perhitungan waktu yang dihitung mundur,” paparnya.

Rendra menilai, selama ini pemerintah provinsi melalui cabang Dinas Pendidikan tingkat kabupaten minim sosialisasi tentang pelaksanaan AKM. Sebagaimana diketahui, untuk jenjang SMA dan SMK, sosialisasi itu menjadi tanggung jawab cabang dinas. Sepengetahuan dia, sejauh ini juga tidak ada sosialisasi mendasar bagi siswa yang bakal mengikuti AN. Karenanya, siswa tidak memiliki gambaran bentuk soal yang akan dikerjakan.

“Untuk gurunya mungkin pernah. Tapi sifatnya hanya gambaran saja. Sedangkan siswanya belum. Menurut saya, seharusnya diprioritaskan. Jadi, kalau memang ada (sosialisasi berbentuk simulasi, Red), ya, dijadwalkan,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Jember Mahrus Syamsul menilai, adanya guru pendamping itu sah-sah saja selama kondisinya memang mengharuskan demikian. Namun, hanya mendampingi. Tidak ikut menyelesaikan tugas dan melanggar petunjuk teknis yang berlaku. “Kalau aturan tidak boleh ada guru pendamping, ya, sesuai aturan saja. Tapi, kalau ada hal-hal tertentu yang membolehkan adanya pendamping, ya, tidak apa-apa,” jelasnya.

Pelaksanaan AKM di jenjang SMA LB ini berlangsung selama dua hari, Senin dan Selasa (27-28/9). Berbeda dengan sekolah-sekolah lain, jenjang lembaga ini melompati proses simulasi yang seyogianya dilakukan sebelum AKM resmi diselenggarakan. Ini agar siswa dapat memiliki gambaran soal dan teknis pengerjaan.

Terkait hal itu, Mahrus menuturkan, sejatinya pelaksanaan AKM di SMA LB sama dengan pelaksanaan yang berlangsung di SMA umum. Teknisnya, siswa yang mengikuti AKM adalah mereka yang berbeda pada setiap sesinya sesuai dengan nama siswa yang ditunjuk oleh provinsi melalui sistem. Namun, dia tak menjelaskan soal ada tidaknya simulasi AKM di SMA LB tersebut. “Bisa jadi, di SLB teknisnya berbeda. Tidak bisa disamakan dengan anak-anak pada umumnya. Nanti ada tidaknya saya pastikan dulu,” ungkap Mahrus melalui sambungan telepon.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/