alexametrics
21.9 C
Jember
Saturday, 20 August 2022

Demonstrasi Tuntut Pencabutan Naskah Akademik RDTR

Pertanyakan Tata Ruang Milik Siapa

Mobile_AP_Rectangle 1

KEPATIHAN, Radar Jember – Tak kunjung diselesaikannya revisi Rencana Peraturan Daerah (Raperda) Rancangan Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) membuat mahasiswa yang tergabung Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jember melakukan demonstrasi, kemarin (28/7), di depan Pemkab Jember. Salah satu poinnya mendesak Pemkab Jember mencabut naskah akademik RDTR (rencana detail tata ruang).

BACA JUGA : Nilai Revisi RTRW Cacat Prosedur, PMII Jember Layangkan Lima Tuntutan

Ratusan mahasiswa tersebut mulai melakukan aksinya sejak pagi. Diawali long march dari Universitas Jember (Unej), Gedung DPRD Jember, dan berakhir di Pemkab Jember. Ketua PMII Jember Mohammad Faqih Alharamain mengatakan, dari serangkaian hasil revisi RTRW Jember, terdapat banyak kecacatan dalam proses penyusunannya oleh para pemangku kebijakan. Salah satunya minimnya keterlibatan elemen masyarakat dalam penyusunan RTRW, terutama masyarakat yang terdampak.

Mobile_AP_Rectangle 2

Dalam demo tersebut terdapat lima tuntutan yang disuarakan mahasiswa. Yaitu mendesak pencabutan naskah akademik RDTR, meningkatkan partisipasi publik seluas-luasnya dalam proses perencanaan tata ruang. Kemudian, menghentikan proses legalisasi RTRW di Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) hingga dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) selesai. Selain itu, menuntut Pemkab Jember untuk mencabut tiga titik rekomendasi pertambangan dalam materi teknis RTRW 2021–2041. Terakhir, mendesak DPRD Jember untuk melakukan pengawasan dalam proses penyusunan tata ruang.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (DPRKPCK) Jember Rahman Anda yang hadir dalam demonstrasi tersebut menyampaikan bahwa penyusunan dokumen RDTR telah menyesuaikan dengan aturan yang berlaku, yakni PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Selain itu, Peraturan Menteri (Permen) Agraria dan Tata Ruang (ATR) Nomor 21 Tahun 2021. “Terkait dengan RDTR, kami di tahun 2021 masih menyusun materi teknis dan ini menunggu dari penyelesaian RTRW. Berkaitan dengan RTRW tahun 2021 itu berupa materi teknis serta tahapan RTRW belum sampai di ATR/BPN. Karena masih tahap penyusunan. Termasuk penyelesaian KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Red),” paparnya.

- Advertisement -

KEPATIHAN, Radar Jember – Tak kunjung diselesaikannya revisi Rencana Peraturan Daerah (Raperda) Rancangan Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) membuat mahasiswa yang tergabung Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jember melakukan demonstrasi, kemarin (28/7), di depan Pemkab Jember. Salah satu poinnya mendesak Pemkab Jember mencabut naskah akademik RDTR (rencana detail tata ruang).

BACA JUGA : Nilai Revisi RTRW Cacat Prosedur, PMII Jember Layangkan Lima Tuntutan

Ratusan mahasiswa tersebut mulai melakukan aksinya sejak pagi. Diawali long march dari Universitas Jember (Unej), Gedung DPRD Jember, dan berakhir di Pemkab Jember. Ketua PMII Jember Mohammad Faqih Alharamain mengatakan, dari serangkaian hasil revisi RTRW Jember, terdapat banyak kecacatan dalam proses penyusunannya oleh para pemangku kebijakan. Salah satunya minimnya keterlibatan elemen masyarakat dalam penyusunan RTRW, terutama masyarakat yang terdampak.

Dalam demo tersebut terdapat lima tuntutan yang disuarakan mahasiswa. Yaitu mendesak pencabutan naskah akademik RDTR, meningkatkan partisipasi publik seluas-luasnya dalam proses perencanaan tata ruang. Kemudian, menghentikan proses legalisasi RTRW di Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) hingga dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) selesai. Selain itu, menuntut Pemkab Jember untuk mencabut tiga titik rekomendasi pertambangan dalam materi teknis RTRW 2021–2041. Terakhir, mendesak DPRD Jember untuk melakukan pengawasan dalam proses penyusunan tata ruang.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (DPRKPCK) Jember Rahman Anda yang hadir dalam demonstrasi tersebut menyampaikan bahwa penyusunan dokumen RDTR telah menyesuaikan dengan aturan yang berlaku, yakni PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Selain itu, Peraturan Menteri (Permen) Agraria dan Tata Ruang (ATR) Nomor 21 Tahun 2021. “Terkait dengan RDTR, kami di tahun 2021 masih menyusun materi teknis dan ini menunggu dari penyelesaian RTRW. Berkaitan dengan RTRW tahun 2021 itu berupa materi teknis serta tahapan RTRW belum sampai di ATR/BPN. Karena masih tahap penyusunan. Termasuk penyelesaian KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Red),” paparnya.

KEPATIHAN, Radar Jember – Tak kunjung diselesaikannya revisi Rencana Peraturan Daerah (Raperda) Rancangan Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) membuat mahasiswa yang tergabung Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jember melakukan demonstrasi, kemarin (28/7), di depan Pemkab Jember. Salah satu poinnya mendesak Pemkab Jember mencabut naskah akademik RDTR (rencana detail tata ruang).

BACA JUGA : Nilai Revisi RTRW Cacat Prosedur, PMII Jember Layangkan Lima Tuntutan

Ratusan mahasiswa tersebut mulai melakukan aksinya sejak pagi. Diawali long march dari Universitas Jember (Unej), Gedung DPRD Jember, dan berakhir di Pemkab Jember. Ketua PMII Jember Mohammad Faqih Alharamain mengatakan, dari serangkaian hasil revisi RTRW Jember, terdapat banyak kecacatan dalam proses penyusunannya oleh para pemangku kebijakan. Salah satunya minimnya keterlibatan elemen masyarakat dalam penyusunan RTRW, terutama masyarakat yang terdampak.

Dalam demo tersebut terdapat lima tuntutan yang disuarakan mahasiswa. Yaitu mendesak pencabutan naskah akademik RDTR, meningkatkan partisipasi publik seluas-luasnya dalam proses perencanaan tata ruang. Kemudian, menghentikan proses legalisasi RTRW di Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) hingga dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) selesai. Selain itu, menuntut Pemkab Jember untuk mencabut tiga titik rekomendasi pertambangan dalam materi teknis RTRW 2021–2041. Terakhir, mendesak DPRD Jember untuk melakukan pengawasan dalam proses penyusunan tata ruang.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (DPRKPCK) Jember Rahman Anda yang hadir dalam demonstrasi tersebut menyampaikan bahwa penyusunan dokumen RDTR telah menyesuaikan dengan aturan yang berlaku, yakni PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Selain itu, Peraturan Menteri (Permen) Agraria dan Tata Ruang (ATR) Nomor 21 Tahun 2021. “Terkait dengan RDTR, kami di tahun 2021 masih menyusun materi teknis dan ini menunggu dari penyelesaian RTRW. Berkaitan dengan RTRW tahun 2021 itu berupa materi teknis serta tahapan RTRW belum sampai di ATR/BPN. Karena masih tahap penyusunan. Termasuk penyelesaian KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Red),” paparnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/