alexametrics
25 C
Jember
Saturday, 28 May 2022

Segudang Masalah Lambat Diatasi

Mobile_AP_Rectangle 1

RADAR JEMBER.ID – Masalah ketenagakerjaan di Kabupaten Jember belum sepenuhnya normal. Banyak permasalahan yang harus dicarikan solusi. Mulai dari upah minimum kabupaten (UMK), jaminan perlindungan pekerja, kontrak kerja, outsourcing, hingga pemutusan hubungan kerja (PHK).

UMK Jember tahun 2019 sebesar Rp 2.170.917 per bulan. Bila dihitung masa efektif kerja 25 hari dalam sebulan, maka upah pekerja yang wajib dibayarkan perusahaan berdasar hukum yaitu minimal Rp 86.836 per hari.

Ketua DPC Sarbumusi Jember Umar Faruk menegaskan bahwa urusan UMK di Jember masih belum tuntas. Banyak perusahaan yang membayar pekerja di bawah nilai UMK. Hasil identifikasi Sarbumusi menyebut, dari sekitar 750 perusahaan di Jember, masih banyak yang tidak mematuhi ketentuan UMK.

Mobile_AP_Rectangle 2

“Upah sesuai UMK adalah hak normatif pekerja. Nah, kami menyinyalir ada separuh dari jumlah perusahaan di Jember yang tidak membayar pekerjanya sesuai UMK. Sayangnya, tindakan konkret dari bidang Pengawasan Disnaker melempem. Termasuk tindakan terhadap pelanggaran pidananya,” jelasnya.

Selanjutnya, Faruq menyebut, masih banyak perusahaan di Jember yang tidak memberikan jaminan perlindungan kepada pekerja. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya perusahaan yang tidak mengikutsertakan pekerjanya pada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan maupun Ketenagakerjaan. “Ini juga hak normatif pekerja yang belum tuntas. Perusahaan banyak yang tidak mengikutkan pekerjanya ke BPJS,” imbuhnya.

Masuk pada perjanjian ketenagakerjaan, menurut Umar, banyak yang salah menerapkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) karena sering disebut sebagai kontrak kerja. Padahal, PKWT tidak bisa diterapkan pada pekerja yang sifat dan jenis pekerjaannya terus-menerus.

“Pekerja terjebak dengan PKWT tersebut. Padahal, itu bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan. Tetapi lagi-lagi, pengawasan sesuai Pasal 50 dan 60 UU Tahun Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 melempem. Jadi, ini perlu kebijakan yang lebih tegas demi melindungi hak-hak pekerja,” paparnya.

Kesalahan penerapan bukan hanya persoalan PKWT. Faruq mengurai, penerapan sistem outsourcing juga banyak yang salah kaprah, sehingga, banyak tenaga kerja outsourcing yang tidak sesuai dengan prosedur hukum. Akibatnya, dalam dunia kerja, banyak perusahaan yang menerapkan sistem outsourcing, tetapi tidak benar secara hukum.

Outsourcing yang diperbolehkan hanya lima bidang jasa. Pertama, jasa pengamanan atau security. Kedua, jasa cleaning service atau office boy. Ketiga, jasa katering atau penyedia makanan pekerja. Keempat, driver khusus angkutan karyawan, dan kelima, jasa penunjang bidang pertambangan. Selain lima sektor jasa ini, tidak dibenarkan. Di Jember banyak perusahaan outsourcing yang memasok pekerja kepada perusahaan yang berdiri di Jember,” bebernya.

- Advertisement -

RADAR JEMBER.ID – Masalah ketenagakerjaan di Kabupaten Jember belum sepenuhnya normal. Banyak permasalahan yang harus dicarikan solusi. Mulai dari upah minimum kabupaten (UMK), jaminan perlindungan pekerja, kontrak kerja, outsourcing, hingga pemutusan hubungan kerja (PHK).

UMK Jember tahun 2019 sebesar Rp 2.170.917 per bulan. Bila dihitung masa efektif kerja 25 hari dalam sebulan, maka upah pekerja yang wajib dibayarkan perusahaan berdasar hukum yaitu minimal Rp 86.836 per hari.

Ketua DPC Sarbumusi Jember Umar Faruk menegaskan bahwa urusan UMK di Jember masih belum tuntas. Banyak perusahaan yang membayar pekerja di bawah nilai UMK. Hasil identifikasi Sarbumusi menyebut, dari sekitar 750 perusahaan di Jember, masih banyak yang tidak mematuhi ketentuan UMK.

“Upah sesuai UMK adalah hak normatif pekerja. Nah, kami menyinyalir ada separuh dari jumlah perusahaan di Jember yang tidak membayar pekerjanya sesuai UMK. Sayangnya, tindakan konkret dari bidang Pengawasan Disnaker melempem. Termasuk tindakan terhadap pelanggaran pidananya,” jelasnya.

Selanjutnya, Faruq menyebut, masih banyak perusahaan di Jember yang tidak memberikan jaminan perlindungan kepada pekerja. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya perusahaan yang tidak mengikutsertakan pekerjanya pada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan maupun Ketenagakerjaan. “Ini juga hak normatif pekerja yang belum tuntas. Perusahaan banyak yang tidak mengikutkan pekerjanya ke BPJS,” imbuhnya.

Masuk pada perjanjian ketenagakerjaan, menurut Umar, banyak yang salah menerapkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) karena sering disebut sebagai kontrak kerja. Padahal, PKWT tidak bisa diterapkan pada pekerja yang sifat dan jenis pekerjaannya terus-menerus.

“Pekerja terjebak dengan PKWT tersebut. Padahal, itu bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan. Tetapi lagi-lagi, pengawasan sesuai Pasal 50 dan 60 UU Tahun Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 melempem. Jadi, ini perlu kebijakan yang lebih tegas demi melindungi hak-hak pekerja,” paparnya.

Kesalahan penerapan bukan hanya persoalan PKWT. Faruq mengurai, penerapan sistem outsourcing juga banyak yang salah kaprah, sehingga, banyak tenaga kerja outsourcing yang tidak sesuai dengan prosedur hukum. Akibatnya, dalam dunia kerja, banyak perusahaan yang menerapkan sistem outsourcing, tetapi tidak benar secara hukum.

Outsourcing yang diperbolehkan hanya lima bidang jasa. Pertama, jasa pengamanan atau security. Kedua, jasa cleaning service atau office boy. Ketiga, jasa katering atau penyedia makanan pekerja. Keempat, driver khusus angkutan karyawan, dan kelima, jasa penunjang bidang pertambangan. Selain lima sektor jasa ini, tidak dibenarkan. Di Jember banyak perusahaan outsourcing yang memasok pekerja kepada perusahaan yang berdiri di Jember,” bebernya.

RADAR JEMBER.ID – Masalah ketenagakerjaan di Kabupaten Jember belum sepenuhnya normal. Banyak permasalahan yang harus dicarikan solusi. Mulai dari upah minimum kabupaten (UMK), jaminan perlindungan pekerja, kontrak kerja, outsourcing, hingga pemutusan hubungan kerja (PHK).

UMK Jember tahun 2019 sebesar Rp 2.170.917 per bulan. Bila dihitung masa efektif kerja 25 hari dalam sebulan, maka upah pekerja yang wajib dibayarkan perusahaan berdasar hukum yaitu minimal Rp 86.836 per hari.

Ketua DPC Sarbumusi Jember Umar Faruk menegaskan bahwa urusan UMK di Jember masih belum tuntas. Banyak perusahaan yang membayar pekerja di bawah nilai UMK. Hasil identifikasi Sarbumusi menyebut, dari sekitar 750 perusahaan di Jember, masih banyak yang tidak mematuhi ketentuan UMK.

“Upah sesuai UMK adalah hak normatif pekerja. Nah, kami menyinyalir ada separuh dari jumlah perusahaan di Jember yang tidak membayar pekerjanya sesuai UMK. Sayangnya, tindakan konkret dari bidang Pengawasan Disnaker melempem. Termasuk tindakan terhadap pelanggaran pidananya,” jelasnya.

Selanjutnya, Faruq menyebut, masih banyak perusahaan di Jember yang tidak memberikan jaminan perlindungan kepada pekerja. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya perusahaan yang tidak mengikutsertakan pekerjanya pada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan maupun Ketenagakerjaan. “Ini juga hak normatif pekerja yang belum tuntas. Perusahaan banyak yang tidak mengikutkan pekerjanya ke BPJS,” imbuhnya.

Masuk pada perjanjian ketenagakerjaan, menurut Umar, banyak yang salah menerapkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) karena sering disebut sebagai kontrak kerja. Padahal, PKWT tidak bisa diterapkan pada pekerja yang sifat dan jenis pekerjaannya terus-menerus.

“Pekerja terjebak dengan PKWT tersebut. Padahal, itu bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan. Tetapi lagi-lagi, pengawasan sesuai Pasal 50 dan 60 UU Tahun Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 melempem. Jadi, ini perlu kebijakan yang lebih tegas demi melindungi hak-hak pekerja,” paparnya.

Kesalahan penerapan bukan hanya persoalan PKWT. Faruq mengurai, penerapan sistem outsourcing juga banyak yang salah kaprah, sehingga, banyak tenaga kerja outsourcing yang tidak sesuai dengan prosedur hukum. Akibatnya, dalam dunia kerja, banyak perusahaan yang menerapkan sistem outsourcing, tetapi tidak benar secara hukum.

Outsourcing yang diperbolehkan hanya lima bidang jasa. Pertama, jasa pengamanan atau security. Kedua, jasa cleaning service atau office boy. Ketiga, jasa katering atau penyedia makanan pekerja. Keempat, driver khusus angkutan karyawan, dan kelima, jasa penunjang bidang pertambangan. Selain lima sektor jasa ini, tidak dibenarkan. Di Jember banyak perusahaan outsourcing yang memasok pekerja kepada perusahaan yang berdiri di Jember,” bebernya.

Previous articleGadis Jogger
Next articleLaba Garuda

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/