alexametrics
23.2 C
Jember
Friday, 19 August 2022

Panitia Pilkades Harus Independen

Mobile_AP_Rectangle 1

RADAR JEMBER.ID – Pemilihan kepala desa (pilkades) 2019 terus dipersiapkan. Para panitia dan aparatur sipil negara (ASN) diingatkan untuk menjaga independensi. Sebab, peran mereka cukup besar dalam menyukseskan pesta demokrasi ini

Hal itu disampaikan dalam sosialisasi pilkades tahap ketiga oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispemasdes) Jember. Pihaknya mulai melakukan sosialisasi itu pada sejumlah desa. Seperti Kecamatan Rampipuji, Balung, Puger, Gumukmas, Wuluhan, dan Kecamatan Ambulu.

“Sosialisasi tahap ini memprioritaskan masalah teknis. Seperti penggunaan anggaran dan tahapan-tahapan pilkades,” kata Eko Heru Sunarso, Kepala Dinas Dispemasdes Jember.

Mobile_AP_Rectangle 2

Pelaksanaan  pilkades membutuhkan keseriusan dari semua pihak penyelenggara. Hal itu agar mampu menghasilkan pemimpin yang benar-benar amanah. “Karena embrio masalah munculnya dari situ, kalau panitia sudah tidak on the track,” tegasnya.

Momentum pilkada bersinggungan langsung dengan warga, sehingga rentan terjadi konflik. Untuk itu, dia mengajak para peserta yang dihadiri oleh penanggung jawab (Pj), ketua BPD, dan panitia inti masing-masing desa itu harus bersinergi. Mereka yang terlibat di dalamnya harus taat pada peraturan. “Semua harus taat pada ketentuan,” tambahnya.

Sementara itu, Kabid Pemerintahan Desa Dispemasdes Muhammad Najib menambahkan, biaya pilkades bisa mencapai Rp 100 hingga Rp 200 juta. Hal itu belum termasuk biaya bagi panitia pilkades yang dianggarkan melalui APBD. “Honor panitia dan barang-barang didanai dari APBD. Untuk kekurangan lain dari APBDes dan pihak ketiga,” tegasnya.

- Advertisement -

RADAR JEMBER.ID – Pemilihan kepala desa (pilkades) 2019 terus dipersiapkan. Para panitia dan aparatur sipil negara (ASN) diingatkan untuk menjaga independensi. Sebab, peran mereka cukup besar dalam menyukseskan pesta demokrasi ini

Hal itu disampaikan dalam sosialisasi pilkades tahap ketiga oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispemasdes) Jember. Pihaknya mulai melakukan sosialisasi itu pada sejumlah desa. Seperti Kecamatan Rampipuji, Balung, Puger, Gumukmas, Wuluhan, dan Kecamatan Ambulu.

“Sosialisasi tahap ini memprioritaskan masalah teknis. Seperti penggunaan anggaran dan tahapan-tahapan pilkades,” kata Eko Heru Sunarso, Kepala Dinas Dispemasdes Jember.

Pelaksanaan  pilkades membutuhkan keseriusan dari semua pihak penyelenggara. Hal itu agar mampu menghasilkan pemimpin yang benar-benar amanah. “Karena embrio masalah munculnya dari situ, kalau panitia sudah tidak on the track,” tegasnya.

Momentum pilkada bersinggungan langsung dengan warga, sehingga rentan terjadi konflik. Untuk itu, dia mengajak para peserta yang dihadiri oleh penanggung jawab (Pj), ketua BPD, dan panitia inti masing-masing desa itu harus bersinergi. Mereka yang terlibat di dalamnya harus taat pada peraturan. “Semua harus taat pada ketentuan,” tambahnya.

Sementara itu, Kabid Pemerintahan Desa Dispemasdes Muhammad Najib menambahkan, biaya pilkades bisa mencapai Rp 100 hingga Rp 200 juta. Hal itu belum termasuk biaya bagi panitia pilkades yang dianggarkan melalui APBD. “Honor panitia dan barang-barang didanai dari APBD. Untuk kekurangan lain dari APBDes dan pihak ketiga,” tegasnya.

RADAR JEMBER.ID – Pemilihan kepala desa (pilkades) 2019 terus dipersiapkan. Para panitia dan aparatur sipil negara (ASN) diingatkan untuk menjaga independensi. Sebab, peran mereka cukup besar dalam menyukseskan pesta demokrasi ini

Hal itu disampaikan dalam sosialisasi pilkades tahap ketiga oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispemasdes) Jember. Pihaknya mulai melakukan sosialisasi itu pada sejumlah desa. Seperti Kecamatan Rampipuji, Balung, Puger, Gumukmas, Wuluhan, dan Kecamatan Ambulu.

“Sosialisasi tahap ini memprioritaskan masalah teknis. Seperti penggunaan anggaran dan tahapan-tahapan pilkades,” kata Eko Heru Sunarso, Kepala Dinas Dispemasdes Jember.

Pelaksanaan  pilkades membutuhkan keseriusan dari semua pihak penyelenggara. Hal itu agar mampu menghasilkan pemimpin yang benar-benar amanah. “Karena embrio masalah munculnya dari situ, kalau panitia sudah tidak on the track,” tegasnya.

Momentum pilkada bersinggungan langsung dengan warga, sehingga rentan terjadi konflik. Untuk itu, dia mengajak para peserta yang dihadiri oleh penanggung jawab (Pj), ketua BPD, dan panitia inti masing-masing desa itu harus bersinergi. Mereka yang terlibat di dalamnya harus taat pada peraturan. “Semua harus taat pada ketentuan,” tambahnya.

Sementara itu, Kabid Pemerintahan Desa Dispemasdes Muhammad Najib menambahkan, biaya pilkades bisa mencapai Rp 100 hingga Rp 200 juta. Hal itu belum termasuk biaya bagi panitia pilkades yang dianggarkan melalui APBD. “Honor panitia dan barang-barang didanai dari APBD. Untuk kekurangan lain dari APBDes dan pihak ketiga,” tegasnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/