Pendekar Bikin Onar, Bekukan Perguruan

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Anggota perguruan bela diri atau pencak silat di Kabupaten Jember kerap terlibat kasus kekerasan. Persoalan yang meresahkan masyarakat itu kini menjadi perhatian serius para pemangku kebijakan. Bupati dan Wakil Bupati, Ketua DPRD, Kapolres, Dandim 0824 Jember, serta sejumlah tokoh bersepakat untuk duduk bersama. Para petinggi daerah ini juga bakal mengundang semua perguruan silat yang ada di Jember. Ini demi melindungi dan menciptakan rasa aman bagi seluruh masyarakat.

Kasus kekerasan ini sudah beberapa kali dibahas di sejumlah tempat oleh banyak tokoh. Gongnya adalah kemarin (28/5), yang mempertemukan antara unsur eksekutif, legislatif, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat, dan perwakilan perguruan silat. Hal itu dilakukan guna mencari benang merah yang akan melahirkan kebijakan. Dari beberapa pertemuan, muncul kesepakatan, tindakan kekerasan harus dihapuskan dari Kota Pesantren ini. Juga tidak boleh ada gesekan lagi antarperguruan silat.

Di antara sekian pertemuan, ada tiga poin penting yang disepakati. Pertama, pelaku penganiayaan atau kekerasan ditindak sesuai prosedur hukum. Kedua, pemerintah akan memberi sanksi pembekuan terhadap organisasi yang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Dan ketiga, Polres Jember akan menindak tegas setiap tindakan premanisme dan aksi kriminalitas yang lainnya.

Tiga poin penting itu setidaknya telah disepakati dalam pertemuan antara Wakil Bupati (Wabup) Jember M Balya Firjaun Barlaman atau Gus Firjaun, Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi, dan Kapolres Jember AKBP Arif Rachman Arifin. Nah, kemarin (28/5) Dandim 0824 Letkol Infanteri La Ode M Nurdin juga telah melakukan pertemuan dengan kapolres, serta sejumlah tokoh masyarakat.

Kepada Jawa Pos Radar Jember, Gus Firjaun menyampaikan, hasil pertemuan dengan sejumlah tokoh di DPRD maupun tempat lain mengenai keberadaan perguruan silat yang meresahkan akan segera ditindaklanjuti. Menurut dia, tindak lanjut akan dilakukan dalam waktu dekat. “Segera akan kami undang seluruh perguruan bela diri atau pencak silat (yang ada di Jember, Red),” katanya, kemarin.

Dikatakannya, beberapa hasil kesepakatan akan ditindaklanjuti dengan membahas segala ketentuan sebagai solusi konkret. Tujuannya, agar aksi penganiayaan, kekerasan, maupun premanisme yang mengatasnamakan perguruan silat tidak lagi terjadi di Jember. Tindak lanjut itu pula untuk tujuan memberi rasa aman dan nyaman kepada seluruh warga Jember.

Ditanya mengenai wacana pembongkaran tugu perguruan silat atau penertiban tugu-tugu yang berdiri di banyak tempat, Gus Firjaun masih akan membahasnya pada pertemuan lanjutan. Kapan penertiban akan dilakukan dan apa bentuk pembinaan yang akan diberikan pemerintah, nantinya akan diputuskan setelah stakeholder dan para tokoh duduk bersama. “Di situ akan dibahas seluruh yang Anda tanyakan untuk dijadikan konsensus dan komitmen bersama,” jelasnya.

Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi menyatakan, setelah ada gambaran pada pertemuan yang dihadiri Gus Firjaun, maka harus ada pertemuan lanjutan. Menurutnya, semangat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jember serta sejumlah tokoh untuk duduk bersama tidak lain sebagai upaya pencegahan agar Jember tenteram. “Jember ke depan tidak boleh ada gesekan lagi. Harus kondusif,” ucapnya.

Duduk bersama antara stakeholder dan para tokoh itu nanti, menurutnya, harus melahirkan kesepakatan besar. Seperti larangan bagi organisasi yang melakukan aksi premanisme dan kriminalitas. “Pembubaran memang kewenangan Kemenkumham. Akan tetapi, bupati tetap punya diskresi yang dapat melarang kegiatannya. DPRD minta agar pertemuan lanjutan membahas perguruan silat, segera dilakukan,” tegasnya.

Pria yang akrab dipanggil Ra Itqon itu pun menyebut, dirinya sempat bertemu dengan Bupati Jember Hendy Siswanto. Kaitan dengan hal itu, forkopimda sudah sepaham. “Saya sempat bertemu bupati. Beliau mengatakan, segera melakukan pertemuan (membahas perguruan silat, Red),” jelas Itqon.

Utamakan Keselamatan Masyarakat

Ayub Junaidi, yang dalam pertemuan pembahasan perguruan silat itu mewakili PCNU Jember, mengungkapkan, aksi kekerasan atau premanisme yang melibatkan anggota perguruan silat telah dikomunikasikan dan dibahas secara intens dengan forkopimda dan para tokoh. Menurutnya, pertemuan lanjutan harus segera digelar demi melindungi segenap jiwa warga Kabupaten Jember.

“Tadi, kami juga duduk bersama dengan Kapolres, Dandim, Ketua NU, dan para tokoh lain. Pada kesempatan itu, Gus Aab (KH Abdullah Samsul Arifin, Ketua PC NU Jember, Red) juga meminta agar segera ada rapat lanjutan membahas perguruan silat di Jember,” kata Ayub, kemarin.

Menurutnya, pertemuan lanjutan penting dilakukan agar segera ada kesepakatan konkret mengenai keadaan yang meresahkan warga Jember. Perguruan bela diri atau perguruan silat yang direncanakan akan diundang agar mengetahui bahwa segala tindakan kekerasan atau premanisme tidak dibenarkan. Pada pertemuan itu nanti, juga perlu kesepakatan agar Jember menjadi aman tanpa gangguan sedikit pun dari perguruan silat.

Dalam pertemuan lanjutan, Ayub menjelaskan, Pemkab Jember memiliki posisi penting untuk menerbitkan surat sakti seperti peraturan bupati. Dalam perbup itu, misalnya mengatur lembaga pencak silat apa pun yang melanggar peraturan, termasuk melakukan tindakan premanisme, dilarang berkegiatan di Jember.

“Hukum tertinggi adalah keselamatan masyarakat. Apabila ada orang atau kelompok yang melakukan kekerasan atau aksi premanisme, itu sudah pasti meresahkan masyarakat. Bupati dalam hal ini harus mengambil tindakan untuk melindungi warganya,” papar Ayub.

Tak hanya itu, tanpa mengambil kesepakatan-kesepakatan dalam hal mencegah dan menindak aksi premanisme, menurut Ayub, sudah ada kebijakan yurisprudensi. Baik kebijakan yang pernah dibuat oleh mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo, maupun mantan Bupati Jember MZA Djalal. “Pakde Karwo pernah mengeluarkan pergub dan Pak Djalal pernah mengeluarkan perbup. Pada saat itu, Pak Djalal melarang kegiatan HTI, sebelum HTI dilarang dan dibubarkan di Indonesia. Perbup itu dikeluarkan agar tidak terjadi gesekan di Jember,” beber Ayub.

Lebih jauh, insiden kekerasan atau premanisme di Jember sudah di luar batas. Untuk itu, forkopimda diminta segera melakukan pertemuan agar Jember aman dari tindakan kriminalitas yang melibatkan anggota perguruan silat. “Ada korban yang lumpuh sehingga cacat seumur hidup. Ini sudah sangat luar biasa,” cetusnya.

Sementara itu, Ayub mengingatkan, dalam filosofi perkumpulan bela diri atau silat, seluruh kelompok selayaknya menjalin persatuan dan persaudaraan. Bukan gesekan dengan masyarakat maupun dengan perguruan yang lain. Jika hal itu terus dibiarkan, maka ke depan akan menjadi ancaman serius, khususnya kebinekaan yang ada di Jember. “Jangan gesekan antarperguruan. Harusnya kalau bendera merah putih yang diganggu, ayo kita sama-sama membelanya,” pungkas Ayub.

Jurnalis : Nur Hariri
Fotografer : Grafis reza
Redaktur : Mahrus Sholih

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Anggota perguruan bela diri atau pencak silat di Kabupaten Jember kerap terlibat kasus kekerasan. Persoalan yang meresahkan masyarakat itu kini menjadi perhatian serius para pemangku kebijakan. Bupati dan Wakil Bupati, Ketua DPRD, Kapolres, Dandim 0824 Jember, serta sejumlah tokoh bersepakat untuk duduk bersama. Para petinggi daerah ini juga bakal mengundang semua perguruan silat yang ada di Jember. Ini demi melindungi dan menciptakan rasa aman bagi seluruh masyarakat.

Kasus kekerasan ini sudah beberapa kali dibahas di sejumlah tempat oleh banyak tokoh. Gongnya adalah kemarin (28/5), yang mempertemukan antara unsur eksekutif, legislatif, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat, dan perwakilan perguruan silat. Hal itu dilakukan guna mencari benang merah yang akan melahirkan kebijakan. Dari beberapa pertemuan, muncul kesepakatan, tindakan kekerasan harus dihapuskan dari Kota Pesantren ini. Juga tidak boleh ada gesekan lagi antarperguruan silat.

Di antara sekian pertemuan, ada tiga poin penting yang disepakati. Pertama, pelaku penganiayaan atau kekerasan ditindak sesuai prosedur hukum. Kedua, pemerintah akan memberi sanksi pembekuan terhadap organisasi yang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Dan ketiga, Polres Jember akan menindak tegas setiap tindakan premanisme dan aksi kriminalitas yang lainnya.

Tiga poin penting itu setidaknya telah disepakati dalam pertemuan antara Wakil Bupati (Wabup) Jember M Balya Firjaun Barlaman atau Gus Firjaun, Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi, dan Kapolres Jember AKBP Arif Rachman Arifin. Nah, kemarin (28/5) Dandim 0824 Letkol Infanteri La Ode M Nurdin juga telah melakukan pertemuan dengan kapolres, serta sejumlah tokoh masyarakat.

Kepada Jawa Pos Radar Jember, Gus Firjaun menyampaikan, hasil pertemuan dengan sejumlah tokoh di DPRD maupun tempat lain mengenai keberadaan perguruan silat yang meresahkan akan segera ditindaklanjuti. Menurut dia, tindak lanjut akan dilakukan dalam waktu dekat. “Segera akan kami undang seluruh perguruan bela diri atau pencak silat (yang ada di Jember, Red),” katanya, kemarin.

Dikatakannya, beberapa hasil kesepakatan akan ditindaklanjuti dengan membahas segala ketentuan sebagai solusi konkret. Tujuannya, agar aksi penganiayaan, kekerasan, maupun premanisme yang mengatasnamakan perguruan silat tidak lagi terjadi di Jember. Tindak lanjut itu pula untuk tujuan memberi rasa aman dan nyaman kepada seluruh warga Jember.

Ditanya mengenai wacana pembongkaran tugu perguruan silat atau penertiban tugu-tugu yang berdiri di banyak tempat, Gus Firjaun masih akan membahasnya pada pertemuan lanjutan. Kapan penertiban akan dilakukan dan apa bentuk pembinaan yang akan diberikan pemerintah, nantinya akan diputuskan setelah stakeholder dan para tokoh duduk bersama. “Di situ akan dibahas seluruh yang Anda tanyakan untuk dijadikan konsensus dan komitmen bersama,” jelasnya.

Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi menyatakan, setelah ada gambaran pada pertemuan yang dihadiri Gus Firjaun, maka harus ada pertemuan lanjutan. Menurutnya, semangat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jember serta sejumlah tokoh untuk duduk bersama tidak lain sebagai upaya pencegahan agar Jember tenteram. “Jember ke depan tidak boleh ada gesekan lagi. Harus kondusif,” ucapnya.

Duduk bersama antara stakeholder dan para tokoh itu nanti, menurutnya, harus melahirkan kesepakatan besar. Seperti larangan bagi organisasi yang melakukan aksi premanisme dan kriminalitas. “Pembubaran memang kewenangan Kemenkumham. Akan tetapi, bupati tetap punya diskresi yang dapat melarang kegiatannya. DPRD minta agar pertemuan lanjutan membahas perguruan silat, segera dilakukan,” tegasnya.

Pria yang akrab dipanggil Ra Itqon itu pun menyebut, dirinya sempat bertemu dengan Bupati Jember Hendy Siswanto. Kaitan dengan hal itu, forkopimda sudah sepaham. “Saya sempat bertemu bupati. Beliau mengatakan, segera melakukan pertemuan (membahas perguruan silat, Red),” jelas Itqon.

Utamakan Keselamatan Masyarakat

Ayub Junaidi, yang dalam pertemuan pembahasan perguruan silat itu mewakili PCNU Jember, mengungkapkan, aksi kekerasan atau premanisme yang melibatkan anggota perguruan silat telah dikomunikasikan dan dibahas secara intens dengan forkopimda dan para tokoh. Menurutnya, pertemuan lanjutan harus segera digelar demi melindungi segenap jiwa warga Kabupaten Jember.

“Tadi, kami juga duduk bersama dengan Kapolres, Dandim, Ketua NU, dan para tokoh lain. Pada kesempatan itu, Gus Aab (KH Abdullah Samsul Arifin, Ketua PC NU Jember, Red) juga meminta agar segera ada rapat lanjutan membahas perguruan silat di Jember,” kata Ayub, kemarin.

Menurutnya, pertemuan lanjutan penting dilakukan agar segera ada kesepakatan konkret mengenai keadaan yang meresahkan warga Jember. Perguruan bela diri atau perguruan silat yang direncanakan akan diundang agar mengetahui bahwa segala tindakan kekerasan atau premanisme tidak dibenarkan. Pada pertemuan itu nanti, juga perlu kesepakatan agar Jember menjadi aman tanpa gangguan sedikit pun dari perguruan silat.

Dalam pertemuan lanjutan, Ayub menjelaskan, Pemkab Jember memiliki posisi penting untuk menerbitkan surat sakti seperti peraturan bupati. Dalam perbup itu, misalnya mengatur lembaga pencak silat apa pun yang melanggar peraturan, termasuk melakukan tindakan premanisme, dilarang berkegiatan di Jember.

“Hukum tertinggi adalah keselamatan masyarakat. Apabila ada orang atau kelompok yang melakukan kekerasan atau aksi premanisme, itu sudah pasti meresahkan masyarakat. Bupati dalam hal ini harus mengambil tindakan untuk melindungi warganya,” papar Ayub.

Tak hanya itu, tanpa mengambil kesepakatan-kesepakatan dalam hal mencegah dan menindak aksi premanisme, menurut Ayub, sudah ada kebijakan yurisprudensi. Baik kebijakan yang pernah dibuat oleh mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo, maupun mantan Bupati Jember MZA Djalal. “Pakde Karwo pernah mengeluarkan pergub dan Pak Djalal pernah mengeluarkan perbup. Pada saat itu, Pak Djalal melarang kegiatan HTI, sebelum HTI dilarang dan dibubarkan di Indonesia. Perbup itu dikeluarkan agar tidak terjadi gesekan di Jember,” beber Ayub.

Lebih jauh, insiden kekerasan atau premanisme di Jember sudah di luar batas. Untuk itu, forkopimda diminta segera melakukan pertemuan agar Jember aman dari tindakan kriminalitas yang melibatkan anggota perguruan silat. “Ada korban yang lumpuh sehingga cacat seumur hidup. Ini sudah sangat luar biasa,” cetusnya.

Sementara itu, Ayub mengingatkan, dalam filosofi perkumpulan bela diri atau silat, seluruh kelompok selayaknya menjalin persatuan dan persaudaraan. Bukan gesekan dengan masyarakat maupun dengan perguruan yang lain. Jika hal itu terus dibiarkan, maka ke depan akan menjadi ancaman serius, khususnya kebinekaan yang ada di Jember. “Jangan gesekan antarperguruan. Harusnya kalau bendera merah putih yang diganggu, ayo kita sama-sama membelanya,” pungkas Ayub.

Jurnalis : Nur Hariri
Fotografer : Grafis reza
Redaktur : Mahrus Sholih

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Anggota perguruan bela diri atau pencak silat di Kabupaten Jember kerap terlibat kasus kekerasan. Persoalan yang meresahkan masyarakat itu kini menjadi perhatian serius para pemangku kebijakan. Bupati dan Wakil Bupati, Ketua DPRD, Kapolres, Dandim 0824 Jember, serta sejumlah tokoh bersepakat untuk duduk bersama. Para petinggi daerah ini juga bakal mengundang semua perguruan silat yang ada di Jember. Ini demi melindungi dan menciptakan rasa aman bagi seluruh masyarakat.

Kasus kekerasan ini sudah beberapa kali dibahas di sejumlah tempat oleh banyak tokoh. Gongnya adalah kemarin (28/5), yang mempertemukan antara unsur eksekutif, legislatif, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat, dan perwakilan perguruan silat. Hal itu dilakukan guna mencari benang merah yang akan melahirkan kebijakan. Dari beberapa pertemuan, muncul kesepakatan, tindakan kekerasan harus dihapuskan dari Kota Pesantren ini. Juga tidak boleh ada gesekan lagi antarperguruan silat.

Di antara sekian pertemuan, ada tiga poin penting yang disepakati. Pertama, pelaku penganiayaan atau kekerasan ditindak sesuai prosedur hukum. Kedua, pemerintah akan memberi sanksi pembekuan terhadap organisasi yang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Dan ketiga, Polres Jember akan menindak tegas setiap tindakan premanisme dan aksi kriminalitas yang lainnya.

Tiga poin penting itu setidaknya telah disepakati dalam pertemuan antara Wakil Bupati (Wabup) Jember M Balya Firjaun Barlaman atau Gus Firjaun, Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi, dan Kapolres Jember AKBP Arif Rachman Arifin. Nah, kemarin (28/5) Dandim 0824 Letkol Infanteri La Ode M Nurdin juga telah melakukan pertemuan dengan kapolres, serta sejumlah tokoh masyarakat.

Kepada Jawa Pos Radar Jember, Gus Firjaun menyampaikan, hasil pertemuan dengan sejumlah tokoh di DPRD maupun tempat lain mengenai keberadaan perguruan silat yang meresahkan akan segera ditindaklanjuti. Menurut dia, tindak lanjut akan dilakukan dalam waktu dekat. “Segera akan kami undang seluruh perguruan bela diri atau pencak silat (yang ada di Jember, Red),” katanya, kemarin.

Dikatakannya, beberapa hasil kesepakatan akan ditindaklanjuti dengan membahas segala ketentuan sebagai solusi konkret. Tujuannya, agar aksi penganiayaan, kekerasan, maupun premanisme yang mengatasnamakan perguruan silat tidak lagi terjadi di Jember. Tindak lanjut itu pula untuk tujuan memberi rasa aman dan nyaman kepada seluruh warga Jember.

Ditanya mengenai wacana pembongkaran tugu perguruan silat atau penertiban tugu-tugu yang berdiri di banyak tempat, Gus Firjaun masih akan membahasnya pada pertemuan lanjutan. Kapan penertiban akan dilakukan dan apa bentuk pembinaan yang akan diberikan pemerintah, nantinya akan diputuskan setelah stakeholder dan para tokoh duduk bersama. “Di situ akan dibahas seluruh yang Anda tanyakan untuk dijadikan konsensus dan komitmen bersama,” jelasnya.

Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi menyatakan, setelah ada gambaran pada pertemuan yang dihadiri Gus Firjaun, maka harus ada pertemuan lanjutan. Menurutnya, semangat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jember serta sejumlah tokoh untuk duduk bersama tidak lain sebagai upaya pencegahan agar Jember tenteram. “Jember ke depan tidak boleh ada gesekan lagi. Harus kondusif,” ucapnya.

Duduk bersama antara stakeholder dan para tokoh itu nanti, menurutnya, harus melahirkan kesepakatan besar. Seperti larangan bagi organisasi yang melakukan aksi premanisme dan kriminalitas. “Pembubaran memang kewenangan Kemenkumham. Akan tetapi, bupati tetap punya diskresi yang dapat melarang kegiatannya. DPRD minta agar pertemuan lanjutan membahas perguruan silat, segera dilakukan,” tegasnya.

Pria yang akrab dipanggil Ra Itqon itu pun menyebut, dirinya sempat bertemu dengan Bupati Jember Hendy Siswanto. Kaitan dengan hal itu, forkopimda sudah sepaham. “Saya sempat bertemu bupati. Beliau mengatakan, segera melakukan pertemuan (membahas perguruan silat, Red),” jelas Itqon.

Utamakan Keselamatan Masyarakat

Ayub Junaidi, yang dalam pertemuan pembahasan perguruan silat itu mewakili PCNU Jember, mengungkapkan, aksi kekerasan atau premanisme yang melibatkan anggota perguruan silat telah dikomunikasikan dan dibahas secara intens dengan forkopimda dan para tokoh. Menurutnya, pertemuan lanjutan harus segera digelar demi melindungi segenap jiwa warga Kabupaten Jember.

“Tadi, kami juga duduk bersama dengan Kapolres, Dandim, Ketua NU, dan para tokoh lain. Pada kesempatan itu, Gus Aab (KH Abdullah Samsul Arifin, Ketua PC NU Jember, Red) juga meminta agar segera ada rapat lanjutan membahas perguruan silat di Jember,” kata Ayub, kemarin.

Menurutnya, pertemuan lanjutan penting dilakukan agar segera ada kesepakatan konkret mengenai keadaan yang meresahkan warga Jember. Perguruan bela diri atau perguruan silat yang direncanakan akan diundang agar mengetahui bahwa segala tindakan kekerasan atau premanisme tidak dibenarkan. Pada pertemuan itu nanti, juga perlu kesepakatan agar Jember menjadi aman tanpa gangguan sedikit pun dari perguruan silat.

Dalam pertemuan lanjutan, Ayub menjelaskan, Pemkab Jember memiliki posisi penting untuk menerbitkan surat sakti seperti peraturan bupati. Dalam perbup itu, misalnya mengatur lembaga pencak silat apa pun yang melanggar peraturan, termasuk melakukan tindakan premanisme, dilarang berkegiatan di Jember.

“Hukum tertinggi adalah keselamatan masyarakat. Apabila ada orang atau kelompok yang melakukan kekerasan atau aksi premanisme, itu sudah pasti meresahkan masyarakat. Bupati dalam hal ini harus mengambil tindakan untuk melindungi warganya,” papar Ayub.

Tak hanya itu, tanpa mengambil kesepakatan-kesepakatan dalam hal mencegah dan menindak aksi premanisme, menurut Ayub, sudah ada kebijakan yurisprudensi. Baik kebijakan yang pernah dibuat oleh mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo, maupun mantan Bupati Jember MZA Djalal. “Pakde Karwo pernah mengeluarkan pergub dan Pak Djalal pernah mengeluarkan perbup. Pada saat itu, Pak Djalal melarang kegiatan HTI, sebelum HTI dilarang dan dibubarkan di Indonesia. Perbup itu dikeluarkan agar tidak terjadi gesekan di Jember,” beber Ayub.

Lebih jauh, insiden kekerasan atau premanisme di Jember sudah di luar batas. Untuk itu, forkopimda diminta segera melakukan pertemuan agar Jember aman dari tindakan kriminalitas yang melibatkan anggota perguruan silat. “Ada korban yang lumpuh sehingga cacat seumur hidup. Ini sudah sangat luar biasa,” cetusnya.

Sementara itu, Ayub mengingatkan, dalam filosofi perkumpulan bela diri atau silat, seluruh kelompok selayaknya menjalin persatuan dan persaudaraan. Bukan gesekan dengan masyarakat maupun dengan perguruan yang lain. Jika hal itu terus dibiarkan, maka ke depan akan menjadi ancaman serius, khususnya kebinekaan yang ada di Jember. “Jangan gesekan antarperguruan. Harusnya kalau bendera merah putih yang diganggu, ayo kita sama-sama membelanya,” pungkas Ayub.

Jurnalis : Nur Hariri
Fotografer : Grafis reza
Redaktur : Mahrus Sholih