alexametrics
23.5 C
Jember
Saturday, 21 May 2022

Gara-Gara Utang PL Wastafel Rp 107 M, Bebani Keuangan Daerah di Jember

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Sengkarut penggunaan anggaran penanganan Covid-19 tahun 2020 di Jember hingga kini belum usai. Uang rakyat senilai total Rp 479 miliar itu menjadi skandal setelah BPK RI menemukan Rp 107 miliar yang dibelanjakan tanpa pengesahan surat pertanggungjawaban dari bendahara umum daerah.

Baca Juga : Efek Transisi Birokrasi, Utang Wastafel Rp 107 miliar Tertunggak

Fakta itu pula yang kini menjadi beban Pemkab Jember untuk bisa mendapatkan opini audit wajar tanpa pengecualian atau WTP. Gara-gara proyek penunjukan langsung (PL) yang nilainya miliaran rupiah tersebut terus membebani keuangan daerah, termasuk pembukuannya.

Mobile_AP_Rectangle 2

“Persoalan keuangan negara harus dipertanggungjawabkan. Ini (Dana Rp 107 M, Red) tidak boleh menjadi ‘dosa turunan’ yang membuat Jember tersandera,” pinta Charles Meikyansah, anggota Komisi XI DPR RI, saat dikonfirmasi, kemarin.

Wakil rakyat yang duduk di Dapil IV Jatim (Jember-Lumajang) ini menilai, Jember harus mampu menyelesaikan persoalan yang telah menjadi temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tersebut. Jika tidak, akan berimbas pada preseden buruk terhadap berjalannya birokrasi di Kabupaten Jember.

Bahkan lebih jauh, temuan BPK itu terancam menjadi dosa turunan yang membuat Kabupaten Jember tertimpa sial lagi. Yakni mendapat opini audit yang buruk kesekian kalinya, setelah menyandang disclaimer pada tahun 2019 dan predikat tidak wajar pada tahun 2020.

Charles juga mengharapkan agar aparat penegak hukum (APH) juga tidak ragu dan mengambil tindakan tegas dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus tersebut. Bahkan, jika diperlukan, temuan itu bakal dikawalnya dan dipertanyakan kepada BPK dalam pertemuan khusus melalui Komisi XI DPR RI.

“Saya akan mengawal ini agar aparat penegak hukum tegas. Dalam arti buka semuanya. Kalau memang BPK harus dilibatkan, kami dari Komisi XI akan melakukan itu (meminta BPK terlibat, Red),” tegas politisi Partai NasDem ini.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Sengkarut penggunaan anggaran penanganan Covid-19 tahun 2020 di Jember hingga kini belum usai. Uang rakyat senilai total Rp 479 miliar itu menjadi skandal setelah BPK RI menemukan Rp 107 miliar yang dibelanjakan tanpa pengesahan surat pertanggungjawaban dari bendahara umum daerah.

Baca Juga : Efek Transisi Birokrasi, Utang Wastafel Rp 107 miliar Tertunggak

Fakta itu pula yang kini menjadi beban Pemkab Jember untuk bisa mendapatkan opini audit wajar tanpa pengecualian atau WTP. Gara-gara proyek penunjukan langsung (PL) yang nilainya miliaran rupiah tersebut terus membebani keuangan daerah, termasuk pembukuannya.

“Persoalan keuangan negara harus dipertanggungjawabkan. Ini (Dana Rp 107 M, Red) tidak boleh menjadi ‘dosa turunan’ yang membuat Jember tersandera,” pinta Charles Meikyansah, anggota Komisi XI DPR RI, saat dikonfirmasi, kemarin.

Wakil rakyat yang duduk di Dapil IV Jatim (Jember-Lumajang) ini menilai, Jember harus mampu menyelesaikan persoalan yang telah menjadi temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tersebut. Jika tidak, akan berimbas pada preseden buruk terhadap berjalannya birokrasi di Kabupaten Jember.

Bahkan lebih jauh, temuan BPK itu terancam menjadi dosa turunan yang membuat Kabupaten Jember tertimpa sial lagi. Yakni mendapat opini audit yang buruk kesekian kalinya, setelah menyandang disclaimer pada tahun 2019 dan predikat tidak wajar pada tahun 2020.

Charles juga mengharapkan agar aparat penegak hukum (APH) juga tidak ragu dan mengambil tindakan tegas dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus tersebut. Bahkan, jika diperlukan, temuan itu bakal dikawalnya dan dipertanyakan kepada BPK dalam pertemuan khusus melalui Komisi XI DPR RI.

“Saya akan mengawal ini agar aparat penegak hukum tegas. Dalam arti buka semuanya. Kalau memang BPK harus dilibatkan, kami dari Komisi XI akan melakukan itu (meminta BPK terlibat, Red),” tegas politisi Partai NasDem ini.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Sengkarut penggunaan anggaran penanganan Covid-19 tahun 2020 di Jember hingga kini belum usai. Uang rakyat senilai total Rp 479 miliar itu menjadi skandal setelah BPK RI menemukan Rp 107 miliar yang dibelanjakan tanpa pengesahan surat pertanggungjawaban dari bendahara umum daerah.

Baca Juga : Efek Transisi Birokrasi, Utang Wastafel Rp 107 miliar Tertunggak

Fakta itu pula yang kini menjadi beban Pemkab Jember untuk bisa mendapatkan opini audit wajar tanpa pengecualian atau WTP. Gara-gara proyek penunjukan langsung (PL) yang nilainya miliaran rupiah tersebut terus membebani keuangan daerah, termasuk pembukuannya.

“Persoalan keuangan negara harus dipertanggungjawabkan. Ini (Dana Rp 107 M, Red) tidak boleh menjadi ‘dosa turunan’ yang membuat Jember tersandera,” pinta Charles Meikyansah, anggota Komisi XI DPR RI, saat dikonfirmasi, kemarin.

Wakil rakyat yang duduk di Dapil IV Jatim (Jember-Lumajang) ini menilai, Jember harus mampu menyelesaikan persoalan yang telah menjadi temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tersebut. Jika tidak, akan berimbas pada preseden buruk terhadap berjalannya birokrasi di Kabupaten Jember.

Bahkan lebih jauh, temuan BPK itu terancam menjadi dosa turunan yang membuat Kabupaten Jember tertimpa sial lagi. Yakni mendapat opini audit yang buruk kesekian kalinya, setelah menyandang disclaimer pada tahun 2019 dan predikat tidak wajar pada tahun 2020.

Charles juga mengharapkan agar aparat penegak hukum (APH) juga tidak ragu dan mengambil tindakan tegas dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus tersebut. Bahkan, jika diperlukan, temuan itu bakal dikawalnya dan dipertanyakan kepada BPK dalam pertemuan khusus melalui Komisi XI DPR RI.

“Saya akan mengawal ini agar aparat penegak hukum tegas. Dalam arti buka semuanya. Kalau memang BPK harus dilibatkan, kami dari Komisi XI akan melakukan itu (meminta BPK terlibat, Red),” tegas politisi Partai NasDem ini.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/