23.9 C
Jember
Friday, 3 February 2023

Awalnya Menguasai, Ending-nya Jadi SHM

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Terjadinya praktik alih fungsi lahan miliki negara menjadi sertifikat hak milik (SHM) terjadi di Desa Kepanjen, Kecamatan Gumukmas. Ini menjadi tanda tanya besar bagaimana bisa tanah negara yang seharusnya dikelola pemerintah justru menjadi hak milik perorangan.

BACA JUGA : Miniatur Lengkap dengan Nomor Seri Gerbong Maut

Kepala Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Mukhlas menjelaskan, lahan kawasan pesisir di Desa Kepanjen seharusnya menjadi ruang tata hijau (RTH). Namun, akibat permainan oknum, sebagian kawasan tersebut kini beralih fungsi menjadi tambak. “Waktu itu, diberikan masyarakat sebagai hak pengelolaan. Dengan catatan biaya ganti rugi sebesar Rp 50 ribu untuk biaya ganti rugi pengukuran lahan,” ujarnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Pada awalnya, status lahan tersebut masih sebatas penguasaan hak kelola sekitar tahun 2008-2009. Seiring berjalannya waktu, muncul makelar tanah atau mafia. Kemudian, ada oknum sebagian dari pihak pemerintah desa dan RT/RW. “Pada saat itu, ada istilah, hanya bermodal Rp 50 ribu. Kemudian, ada mafia yang berani membeli seharga Rp 5 juta hingga Rp 7 juta,” ungkapnya.

Sekitar tahun 2012, jika ada masyarakat yang menguasai lahan lebih dari tiga petak, maka makelar tanah bisa membelinya di atas harga Rp 7 juta. “Dengan banyaknya masyarakat yang punya SHM, maka mulai dibuat kesempatan oleh mafia tanah. Jadi, sekarang yang punya SHM itu 50 meter dari pesisir,” ungkapnya.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Terjadinya praktik alih fungsi lahan miliki negara menjadi sertifikat hak milik (SHM) terjadi di Desa Kepanjen, Kecamatan Gumukmas. Ini menjadi tanda tanya besar bagaimana bisa tanah negara yang seharusnya dikelola pemerintah justru menjadi hak milik perorangan.

BACA JUGA : Miniatur Lengkap dengan Nomor Seri Gerbong Maut

Kepala Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Mukhlas menjelaskan, lahan kawasan pesisir di Desa Kepanjen seharusnya menjadi ruang tata hijau (RTH). Namun, akibat permainan oknum, sebagian kawasan tersebut kini beralih fungsi menjadi tambak. “Waktu itu, diberikan masyarakat sebagai hak pengelolaan. Dengan catatan biaya ganti rugi sebesar Rp 50 ribu untuk biaya ganti rugi pengukuran lahan,” ujarnya.

Pada awalnya, status lahan tersebut masih sebatas penguasaan hak kelola sekitar tahun 2008-2009. Seiring berjalannya waktu, muncul makelar tanah atau mafia. Kemudian, ada oknum sebagian dari pihak pemerintah desa dan RT/RW. “Pada saat itu, ada istilah, hanya bermodal Rp 50 ribu. Kemudian, ada mafia yang berani membeli seharga Rp 5 juta hingga Rp 7 juta,” ungkapnya.

Sekitar tahun 2012, jika ada masyarakat yang menguasai lahan lebih dari tiga petak, maka makelar tanah bisa membelinya di atas harga Rp 7 juta. “Dengan banyaknya masyarakat yang punya SHM, maka mulai dibuat kesempatan oleh mafia tanah. Jadi, sekarang yang punya SHM itu 50 meter dari pesisir,” ungkapnya.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Terjadinya praktik alih fungsi lahan miliki negara menjadi sertifikat hak milik (SHM) terjadi di Desa Kepanjen, Kecamatan Gumukmas. Ini menjadi tanda tanya besar bagaimana bisa tanah negara yang seharusnya dikelola pemerintah justru menjadi hak milik perorangan.

BACA JUGA : Miniatur Lengkap dengan Nomor Seri Gerbong Maut

Kepala Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Mukhlas menjelaskan, lahan kawasan pesisir di Desa Kepanjen seharusnya menjadi ruang tata hijau (RTH). Namun, akibat permainan oknum, sebagian kawasan tersebut kini beralih fungsi menjadi tambak. “Waktu itu, diberikan masyarakat sebagai hak pengelolaan. Dengan catatan biaya ganti rugi sebesar Rp 50 ribu untuk biaya ganti rugi pengukuran lahan,” ujarnya.

Pada awalnya, status lahan tersebut masih sebatas penguasaan hak kelola sekitar tahun 2008-2009. Seiring berjalannya waktu, muncul makelar tanah atau mafia. Kemudian, ada oknum sebagian dari pihak pemerintah desa dan RT/RW. “Pada saat itu, ada istilah, hanya bermodal Rp 50 ribu. Kemudian, ada mafia yang berani membeli seharga Rp 5 juta hingga Rp 7 juta,” ungkapnya.

Sekitar tahun 2012, jika ada masyarakat yang menguasai lahan lebih dari tiga petak, maka makelar tanah bisa membelinya di atas harga Rp 7 juta. “Dengan banyaknya masyarakat yang punya SHM, maka mulai dibuat kesempatan oleh mafia tanah. Jadi, sekarang yang punya SHM itu 50 meter dari pesisir,” ungkapnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca