alexametrics
26.5 C
Jember
Wednesday, 29 June 2022

Kampanye Virtual, Efektifkah?

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – KPU kini resmi menerbitkan aturan pembatasan kampenye pilkada 2020. Di antaranya menyebutkan, kampanye hanya bisa dihadiri sejumlah orang saja. Jika aturan tersebut dilanggar, maka paslon akan mendapatkan sanksi tegas.

Krenanya, kampanye secara virtual jadi salah satu alternatif bagi paslon. Dosen Program Studi Televisi dan Film Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember, Didik Suharijadi menuturkan, kampanye virtual yang disarankan KPU harus tetap mengadopsi prinsip bagaimana informasi visual dapat ditampilkan secara nyata dilayar.

Artinya, lanjut dia, sisi pengambilan dan manajemen gambar harus dilakukan secara profesional agar tetap menarik dan informatif. “Tim komunikasi dan kreator isi kampanye paslon harus tetap melihat audience dan konteks atau situasi yang ada, artinya siapa lawan bicara yang dihadapi,” tutur Didik, Senin (28/9).

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – KPU kini resmi menerbitkan aturan pembatasan kampenye pilkada 2020. Di antaranya menyebutkan, kampanye hanya bisa dihadiri sejumlah orang saja. Jika aturan tersebut dilanggar, maka paslon akan mendapatkan sanksi tegas.

Krenanya, kampanye secara virtual jadi salah satu alternatif bagi paslon. Dosen Program Studi Televisi dan Film Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember, Didik Suharijadi menuturkan, kampanye virtual yang disarankan KPU harus tetap mengadopsi prinsip bagaimana informasi visual dapat ditampilkan secara nyata dilayar.

Artinya, lanjut dia, sisi pengambilan dan manajemen gambar harus dilakukan secara profesional agar tetap menarik dan informatif. “Tim komunikasi dan kreator isi kampanye paslon harus tetap melihat audience dan konteks atau situasi yang ada, artinya siapa lawan bicara yang dihadapi,” tutur Didik, Senin (28/9).

JEMBER, RADARJEMBER.ID – KPU kini resmi menerbitkan aturan pembatasan kampenye pilkada 2020. Di antaranya menyebutkan, kampanye hanya bisa dihadiri sejumlah orang saja. Jika aturan tersebut dilanggar, maka paslon akan mendapatkan sanksi tegas.

Krenanya, kampanye secara virtual jadi salah satu alternatif bagi paslon. Dosen Program Studi Televisi dan Film Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember, Didik Suharijadi menuturkan, kampanye virtual yang disarankan KPU harus tetap mengadopsi prinsip bagaimana informasi visual dapat ditampilkan secara nyata dilayar.

Artinya, lanjut dia, sisi pengambilan dan manajemen gambar harus dilakukan secara profesional agar tetap menarik dan informatif. “Tim komunikasi dan kreator isi kampanye paslon harus tetap melihat audience dan konteks atau situasi yang ada, artinya siapa lawan bicara yang dihadapi,” tutur Didik, Senin (28/9).

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/