alexametrics
23.5 C
Jember
Sunday, 26 June 2022

Ada Perda Seperti Tiada

Mobile_AP_Rectangle 1

Lebih jauh, Legislator Partai Berlambang Banteng Moncong Putih ini juga menilai keberadaan perda itu sebenarnya masih sesuai. Namun, selama ini masih lemah dalam tataran eksekusi. Padahal jika fungsi-fungsi penegakan itu dilakukan, tentu kebermanfaatannya bisa lebih banyak dirasakan.

Seperti PKL di Pasar Sabtuan, daerah kampus, Pasar Tanjung, atau di tempat trotoar yang banyak dipakai oleh PKL.  Minimal mengembalikan fungsi jalan atau trotoar. “Perdanya sudah ada, tinggal ditegakkan, dijalankan. Tidak perlu direvisi kalau itu memang belum dilaksanakan,” paparnya.

Pihaknya juga meminta Satpol PP yang ada di kabupaten dan di kecamatan-kecamatan agar tidak ragu dalam melaksanakan dan menegakkan aturan Perda Nomor 6 Tahun 2008 tersebut. Sebab, jika semakin lama pelanggaran-pelanggaran yang tidak sesuai perda itu berjalan, kata Tabroni, maka justru akan menjadi permasalahan baru lagi yang semakin sulit diurai. Menumpuk seperti benang kusut. “Negara kita adalah negara hukum, semua ada aturannya. Jadi, Satpol PP silakan tegakkan aturan itu, sebelum situasinya semakin parah,” pintanya. (mau/c2)

- Advertisement -

Lebih jauh, Legislator Partai Berlambang Banteng Moncong Putih ini juga menilai keberadaan perda itu sebenarnya masih sesuai. Namun, selama ini masih lemah dalam tataran eksekusi. Padahal jika fungsi-fungsi penegakan itu dilakukan, tentu kebermanfaatannya bisa lebih banyak dirasakan.

Seperti PKL di Pasar Sabtuan, daerah kampus, Pasar Tanjung, atau di tempat trotoar yang banyak dipakai oleh PKL.  Minimal mengembalikan fungsi jalan atau trotoar. “Perdanya sudah ada, tinggal ditegakkan, dijalankan. Tidak perlu direvisi kalau itu memang belum dilaksanakan,” paparnya.

Pihaknya juga meminta Satpol PP yang ada di kabupaten dan di kecamatan-kecamatan agar tidak ragu dalam melaksanakan dan menegakkan aturan Perda Nomor 6 Tahun 2008 tersebut. Sebab, jika semakin lama pelanggaran-pelanggaran yang tidak sesuai perda itu berjalan, kata Tabroni, maka justru akan menjadi permasalahan baru lagi yang semakin sulit diurai. Menumpuk seperti benang kusut. “Negara kita adalah negara hukum, semua ada aturannya. Jadi, Satpol PP silakan tegakkan aturan itu, sebelum situasinya semakin parah,” pintanya. (mau/c2)

Lebih jauh, Legislator Partai Berlambang Banteng Moncong Putih ini juga menilai keberadaan perda itu sebenarnya masih sesuai. Namun, selama ini masih lemah dalam tataran eksekusi. Padahal jika fungsi-fungsi penegakan itu dilakukan, tentu kebermanfaatannya bisa lebih banyak dirasakan.

Seperti PKL di Pasar Sabtuan, daerah kampus, Pasar Tanjung, atau di tempat trotoar yang banyak dipakai oleh PKL.  Minimal mengembalikan fungsi jalan atau trotoar. “Perdanya sudah ada, tinggal ditegakkan, dijalankan. Tidak perlu direvisi kalau itu memang belum dilaksanakan,” paparnya.

Pihaknya juga meminta Satpol PP yang ada di kabupaten dan di kecamatan-kecamatan agar tidak ragu dalam melaksanakan dan menegakkan aturan Perda Nomor 6 Tahun 2008 tersebut. Sebab, jika semakin lama pelanggaran-pelanggaran yang tidak sesuai perda itu berjalan, kata Tabroni, maka justru akan menjadi permasalahan baru lagi yang semakin sulit diurai. Menumpuk seperti benang kusut. “Negara kita adalah negara hukum, semua ada aturannya. Jadi, Satpol PP silakan tegakkan aturan itu, sebelum situasinya semakin parah,” pintanya. (mau/c2)

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/