alexametrics
23.3 C
Jember
Wednesday, 25 May 2022

Ada Perda Seperti Tiada

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di Jember yang hampir mudah ditemui di sudut-sudut kota bukan tanpa aturan. Sejak 14 tahun lalu sudah ada ketentuan yang mengatur bagaimana PKL itu ada dan beroperasi, termasuk soal hak-hak mereka, kewajiban, berikut larangannya.

Aturan atau regulasi mengenai PKL itu secara gamblang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2008 tentang PKL. Hanya saja, selama belasan tahun lamanya perda ini diteken, belum memberikannya banyak perubahan. Satuan Polisi Pamong Praja atau Pol PP yang berada di wilayah eksekusi perda ini juga belum menunjukkan jalunya selama ini.

Buktinya, banyak trotoar di Jember yang dihiasi dengan beragam macam lapak PKL. “Salah satu tugas Satpol PP adalah menegakkan perda dan perbup, dan menyelenggarakan ketertiban umum,” kata Tabroni, Ketua Komisi A DPRD Jember.

Mobile_AP_Rectangle 2

Tabroni menjelaskan, Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang PKL itu beberapa poin di dalamnya menegaskan bahwa PKL merupakan pelaku usaha yang melakukan kegiatan usahanya dalam jangka waktu tertentu, dengan bersifat sementara di fasilitas umum menggunakan sarana berdagang yang mudah dibongkar pasang dan dipindahkan. Di sana pula tertuang beberapa larangan dan kewajiban yang apabila tidak dijalankan, maka mesti ditindak. “Kalau ada PKL yang tidak sesuai dengan amanat perda, silakan ditindak. Perda tentang PKL itulah yang menjadi acuan penindakan oleh Satpol PP,” tegas Tabroni.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di Jember yang hampir mudah ditemui di sudut-sudut kota bukan tanpa aturan. Sejak 14 tahun lalu sudah ada ketentuan yang mengatur bagaimana PKL itu ada dan beroperasi, termasuk soal hak-hak mereka, kewajiban, berikut larangannya.

Aturan atau regulasi mengenai PKL itu secara gamblang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2008 tentang PKL. Hanya saja, selama belasan tahun lamanya perda ini diteken, belum memberikannya banyak perubahan. Satuan Polisi Pamong Praja atau Pol PP yang berada di wilayah eksekusi perda ini juga belum menunjukkan jalunya selama ini.

Buktinya, banyak trotoar di Jember yang dihiasi dengan beragam macam lapak PKL. “Salah satu tugas Satpol PP adalah menegakkan perda dan perbup, dan menyelenggarakan ketertiban umum,” kata Tabroni, Ketua Komisi A DPRD Jember.

Tabroni menjelaskan, Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang PKL itu beberapa poin di dalamnya menegaskan bahwa PKL merupakan pelaku usaha yang melakukan kegiatan usahanya dalam jangka waktu tertentu, dengan bersifat sementara di fasilitas umum menggunakan sarana berdagang yang mudah dibongkar pasang dan dipindahkan. Di sana pula tertuang beberapa larangan dan kewajiban yang apabila tidak dijalankan, maka mesti ditindak. “Kalau ada PKL yang tidak sesuai dengan amanat perda, silakan ditindak. Perda tentang PKL itulah yang menjadi acuan penindakan oleh Satpol PP,” tegas Tabroni.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di Jember yang hampir mudah ditemui di sudut-sudut kota bukan tanpa aturan. Sejak 14 tahun lalu sudah ada ketentuan yang mengatur bagaimana PKL itu ada dan beroperasi, termasuk soal hak-hak mereka, kewajiban, berikut larangannya.

Aturan atau regulasi mengenai PKL itu secara gamblang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2008 tentang PKL. Hanya saja, selama belasan tahun lamanya perda ini diteken, belum memberikannya banyak perubahan. Satuan Polisi Pamong Praja atau Pol PP yang berada di wilayah eksekusi perda ini juga belum menunjukkan jalunya selama ini.

Buktinya, banyak trotoar di Jember yang dihiasi dengan beragam macam lapak PKL. “Salah satu tugas Satpol PP adalah menegakkan perda dan perbup, dan menyelenggarakan ketertiban umum,” kata Tabroni, Ketua Komisi A DPRD Jember.

Tabroni menjelaskan, Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang PKL itu beberapa poin di dalamnya menegaskan bahwa PKL merupakan pelaku usaha yang melakukan kegiatan usahanya dalam jangka waktu tertentu, dengan bersifat sementara di fasilitas umum menggunakan sarana berdagang yang mudah dibongkar pasang dan dipindahkan. Di sana pula tertuang beberapa larangan dan kewajiban yang apabila tidak dijalankan, maka mesti ditindak. “Kalau ada PKL yang tidak sesuai dengan amanat perda, silakan ditindak. Perda tentang PKL itulah yang menjadi acuan penindakan oleh Satpol PP,” tegas Tabroni.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/