alexametrics
23.4 C
Jember
Wednesday, 18 May 2022

Target Proyek Pengadaan Barang dan Jasa 2022 di Jember Tak Sampai Setahun

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Sebagai penutupan program akhir tahun 2021 sekaligus penyusunan program tahun 2022, Pemerintah Kabupaten  Jember menggelar rapat koordinasi antara bupati, Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ), Kepala Bagian (Kabag) Pembangunan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapedda), tim ahli pembangunan, serta kelompok kerja (pokja). Kegiatan yang digelar di Pendapa Wahyawibawagraha itu membahas tentang rencana proyek PBJ 2022 oleh beberapa OPD yang ditargetkan harus selesai pada Juni mendatang.

“Tanda tangan tadi (kemarin, Red), pekerjaan harus selesai paling lambat Juni 2022, seluruh pekerjaan fisik sudah selesai. Sehingga sekitar Agustus, sudah tidak ada lagi kerjaan, tinggal pekerjaan yang rutin saja,” ungkap Bupati Jember Hendy Siswanto.

Menurut dia, percepatan pembangunan tersebut tentu untuk memudahkan kinerja Pemkab Jember ke depannya dalam membenahi pembangunan keseluruhan Kabupaten Jember. Salah satu unsur yang menjadi ujung tombak percepatan yakni UKPBJ yang juga menentukan pelaksanaan pembangunan. “Kalau UKPBJ kompak melakukan pekerjaan dengan cepat, tentunya pembangunan bisa lebih cepat,” lanjutnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Oleh karenanya, dalam agenda akhir tahun tersebut, bupati dan UKPBJ juga melakukan penandatanganan petugas UKPBJ pada 2022. Sehingga keduanya dapat berkolaborasi dalam percepatan pembangunan pada tahun mendatang.

Meski demikian, Hendy menjelaskan, pihaknya juga meminta agar UKPBJ bisa berkolaborasi dengan lembaga penegak hukum seperti kejaksaan, kepolisian, bahkan LPSE pusat. “Kami juga diskusi dengan UKPBJ untuk kolaborasi dengan LPSE pusat dan memberi edukasi kepada mitra kerja. Bahwa pekerjaan itu dilakukan dengan baik, berkualitas, mengikuti regulasi, dan bertanyalah sebelum tender dimulai,” katanya.

Dia berharap agar tidak sampai melakukan penawaran yang rendah dalam pengerjaan pembangunan. Sebab, hal itu sangat merugikan mitra kerja dan masyarakat yang akan menggunakan barang dan jasa nantinya. Sebab, dalam pembangunan betul-betul dibutuhkan persiapan serta perencanaan yang tepat guna dan tepat sasaran. Dengan begitu, hasil dari pembangunan bisa berkualitas dan dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat umum. “Tawarlah dengan harga yang wajar. Bukan menjatuhkan harga. Akibatnya nanti kualitasnya kurang bagus. Mitra kerja dan rakyat sama-sama harus untung,” harapnya.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Sebagai penutupan program akhir tahun 2021 sekaligus penyusunan program tahun 2022, Pemerintah Kabupaten  Jember menggelar rapat koordinasi antara bupati, Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ), Kepala Bagian (Kabag) Pembangunan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapedda), tim ahli pembangunan, serta kelompok kerja (pokja). Kegiatan yang digelar di Pendapa Wahyawibawagraha itu membahas tentang rencana proyek PBJ 2022 oleh beberapa OPD yang ditargetkan harus selesai pada Juni mendatang.

“Tanda tangan tadi (kemarin, Red), pekerjaan harus selesai paling lambat Juni 2022, seluruh pekerjaan fisik sudah selesai. Sehingga sekitar Agustus, sudah tidak ada lagi kerjaan, tinggal pekerjaan yang rutin saja,” ungkap Bupati Jember Hendy Siswanto.

Menurut dia, percepatan pembangunan tersebut tentu untuk memudahkan kinerja Pemkab Jember ke depannya dalam membenahi pembangunan keseluruhan Kabupaten Jember. Salah satu unsur yang menjadi ujung tombak percepatan yakni UKPBJ yang juga menentukan pelaksanaan pembangunan. “Kalau UKPBJ kompak melakukan pekerjaan dengan cepat, tentunya pembangunan bisa lebih cepat,” lanjutnya.

Oleh karenanya, dalam agenda akhir tahun tersebut, bupati dan UKPBJ juga melakukan penandatanganan petugas UKPBJ pada 2022. Sehingga keduanya dapat berkolaborasi dalam percepatan pembangunan pada tahun mendatang.

Meski demikian, Hendy menjelaskan, pihaknya juga meminta agar UKPBJ bisa berkolaborasi dengan lembaga penegak hukum seperti kejaksaan, kepolisian, bahkan LPSE pusat. “Kami juga diskusi dengan UKPBJ untuk kolaborasi dengan LPSE pusat dan memberi edukasi kepada mitra kerja. Bahwa pekerjaan itu dilakukan dengan baik, berkualitas, mengikuti regulasi, dan bertanyalah sebelum tender dimulai,” katanya.

Dia berharap agar tidak sampai melakukan penawaran yang rendah dalam pengerjaan pembangunan. Sebab, hal itu sangat merugikan mitra kerja dan masyarakat yang akan menggunakan barang dan jasa nantinya. Sebab, dalam pembangunan betul-betul dibutuhkan persiapan serta perencanaan yang tepat guna dan tepat sasaran. Dengan begitu, hasil dari pembangunan bisa berkualitas dan dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat umum. “Tawarlah dengan harga yang wajar. Bukan menjatuhkan harga. Akibatnya nanti kualitasnya kurang bagus. Mitra kerja dan rakyat sama-sama harus untung,” harapnya.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Sebagai penutupan program akhir tahun 2021 sekaligus penyusunan program tahun 2022, Pemerintah Kabupaten  Jember menggelar rapat koordinasi antara bupati, Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ), Kepala Bagian (Kabag) Pembangunan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapedda), tim ahli pembangunan, serta kelompok kerja (pokja). Kegiatan yang digelar di Pendapa Wahyawibawagraha itu membahas tentang rencana proyek PBJ 2022 oleh beberapa OPD yang ditargetkan harus selesai pada Juni mendatang.

“Tanda tangan tadi (kemarin, Red), pekerjaan harus selesai paling lambat Juni 2022, seluruh pekerjaan fisik sudah selesai. Sehingga sekitar Agustus, sudah tidak ada lagi kerjaan, tinggal pekerjaan yang rutin saja,” ungkap Bupati Jember Hendy Siswanto.

Menurut dia, percepatan pembangunan tersebut tentu untuk memudahkan kinerja Pemkab Jember ke depannya dalam membenahi pembangunan keseluruhan Kabupaten Jember. Salah satu unsur yang menjadi ujung tombak percepatan yakni UKPBJ yang juga menentukan pelaksanaan pembangunan. “Kalau UKPBJ kompak melakukan pekerjaan dengan cepat, tentunya pembangunan bisa lebih cepat,” lanjutnya.

Oleh karenanya, dalam agenda akhir tahun tersebut, bupati dan UKPBJ juga melakukan penandatanganan petugas UKPBJ pada 2022. Sehingga keduanya dapat berkolaborasi dalam percepatan pembangunan pada tahun mendatang.

Meski demikian, Hendy menjelaskan, pihaknya juga meminta agar UKPBJ bisa berkolaborasi dengan lembaga penegak hukum seperti kejaksaan, kepolisian, bahkan LPSE pusat. “Kami juga diskusi dengan UKPBJ untuk kolaborasi dengan LPSE pusat dan memberi edukasi kepada mitra kerja. Bahwa pekerjaan itu dilakukan dengan baik, berkualitas, mengikuti regulasi, dan bertanyalah sebelum tender dimulai,” katanya.

Dia berharap agar tidak sampai melakukan penawaran yang rendah dalam pengerjaan pembangunan. Sebab, hal itu sangat merugikan mitra kerja dan masyarakat yang akan menggunakan barang dan jasa nantinya. Sebab, dalam pembangunan betul-betul dibutuhkan persiapan serta perencanaan yang tepat guna dan tepat sasaran. Dengan begitu, hasil dari pembangunan bisa berkualitas dan dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat umum. “Tawarlah dengan harga yang wajar. Bukan menjatuhkan harga. Akibatnya nanti kualitasnya kurang bagus. Mitra kerja dan rakyat sama-sama harus untung,” harapnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/