JEMBER, RADARJEMBER.ID – Lowongan untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Jember tahun ini cukup banyak. Yaitu 634 kursi untuk tenaga kesehatan (nakes). Namun, dari kuota yang diberikan oleh pemerintah pusat tersebut, angka yang lolos justru meleset dari pagu yang ada. Jatah itu tidak terpenuhi semuanya.
Kabar ini disampaikan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemkab Jember Sukowinarno, belum lama ini. “Ada 75 kursi yang tidak terisi. Dari 634 CPNS yang dinyatakan lolos 559 orang,” katanya kepada Jawa Pos Radar Jember.
Dia mengatakan, angka 559 tersebut tidak akan berkurang dan masih berpotensi ada tambahan. Hal itu karena masa sanggah tengah dilakukan. “Kalau ada perubahan atau tambahan, nanti kami sampaikan ke publik lagi,” imbuhnya.
Lebih jauh, Sukowinarno menjelaskan, 559 orang dinyatakan lolos berdasarkan hasil seleksi kemampuan dasar (SKD) dan hasil seleksi kompetensi bidang (SKB). Mereka yang sudah lolos akan masuk ke tahapan berikutnya, yakni pemberkasan. Informasi lebih lanjut juga akan diumumkan, termasuk apakah ada tambahan dari masa sanggah atau tetap 559 orang yang akan menjadi PNS.
Terpisah, Ketua Komisi A DPRD Jember Tabroni menyampaikan, tidak terisinya 75 kursi sementara ini memang masih perlu menunggu masa sanggah. Bisa jadi ada tambahan seperti disampaikan Kepala BKPSDM Jember. “Sebenarnya Pemkab Jember memang butuh. Tetapi, di sisi lain, adanya penambahan pegawai harus diimbangi dengan penyediaan anggaran. Bisa dari pusat atau daerah,” katanya.
Dikatakannya, apabila 75 kursi itu tidak terisi semua, Jember juga rugi. Hal itu karena kebutuhan ASN masih cukup banyak. “Di bilangrugi, Jember rugi karena butuh banyak ASN,” jelasnya.
Berkaca pada CPNS 2021 tersebut, ke depan lowongan CPNS selayaknya bervariasi. Dengan demikian, persaingan akan lebih ketat dan kuota yang diberikan bisa penuh seluruhnya. “Ini karena hanya nakes, sehingga persaingan lebih longgar. Tetapi, kalau persaingannya ketat, kuota itu bisa terisi semua. Ke depan kalau ada CPNS lagi, jangan hanya satu bidang. Harus variatif, ada tenaga teknik, kebijakan publik. Ke depan, lowongan CPNS selayaknya menyesuaikan kebutuhan OPD,” pungkasnya.