alexametrics
28.3 C
Jember
Saturday, 22 January 2022

Tambah Anggaran untuk Beri Bantuan Hukum Kepada Kelompok Rentan

Mobile_AP_Rectangle 1

KEPATIHAN, Radar Jember – Pemerintah Kabupaten Jember melalui Kepala Bagian Hukum Pemkab Jember telah membangun kerja sama dengan organisasi bantuan hukum (OBH). Tujuannya untuk memberikan bantuan hukum kepada kelompok rentan di Kabupaten Jember. Hal tersebut diungkapkan Bupati Jember Hendy Siswanto seusai menggelar audiensi penyerahan bantuan hukum di lobi bupati Kantor Pemkab Jember, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, kemarin (26/11) siang.

Hendy menyebutkan bahwa selama 2021, pelayanan bantuan hukum tersebut dianggarkan melalui anggaran PDD. “Karena keterbatasan anggaran, jadi jumlahnya masih kecil,” ungkapnya. Namun, pihaknya berencana untuk menambahkan anggaran itu pada 2022. Rencananya bakal dinaikkan hingga 750 juta.

Jelas, tujuannya untuk memberikan bantuan hukum yang maksimal kepada kelompok rentan. “Terutama bagi yang tidak mampu,” lanjutnya. Sebab, dalam mengurus perselisihan hukum, harus ada dana yang dikeluarkan kepada terperkara. Karena itu, pemerintah hadir untuk membantu masyarakat yang betul-betul membutuhkan pertolongan.

Mobile_AP_Rectangle 2

Hendy menuturkan bahwa bantuan hukum itu seperti perkara perceraian dan lainnya. “Tapi, kalau yang aneh-aneh seperti narkoba tidak kami bantu,” tegasnya.

- Advertisement -

KEPATIHAN, Radar Jember – Pemerintah Kabupaten Jember melalui Kepala Bagian Hukum Pemkab Jember telah membangun kerja sama dengan organisasi bantuan hukum (OBH). Tujuannya untuk memberikan bantuan hukum kepada kelompok rentan di Kabupaten Jember. Hal tersebut diungkapkan Bupati Jember Hendy Siswanto seusai menggelar audiensi penyerahan bantuan hukum di lobi bupati Kantor Pemkab Jember, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, kemarin (26/11) siang.

Hendy menyebutkan bahwa selama 2021, pelayanan bantuan hukum tersebut dianggarkan melalui anggaran PDD. “Karena keterbatasan anggaran, jadi jumlahnya masih kecil,” ungkapnya. Namun, pihaknya berencana untuk menambahkan anggaran itu pada 2022. Rencananya bakal dinaikkan hingga 750 juta.

Jelas, tujuannya untuk memberikan bantuan hukum yang maksimal kepada kelompok rentan. “Terutama bagi yang tidak mampu,” lanjutnya. Sebab, dalam mengurus perselisihan hukum, harus ada dana yang dikeluarkan kepada terperkara. Karena itu, pemerintah hadir untuk membantu masyarakat yang betul-betul membutuhkan pertolongan.

Hendy menuturkan bahwa bantuan hukum itu seperti perkara perceraian dan lainnya. “Tapi, kalau yang aneh-aneh seperti narkoba tidak kami bantu,” tegasnya.

KEPATIHAN, Radar Jember – Pemerintah Kabupaten Jember melalui Kepala Bagian Hukum Pemkab Jember telah membangun kerja sama dengan organisasi bantuan hukum (OBH). Tujuannya untuk memberikan bantuan hukum kepada kelompok rentan di Kabupaten Jember. Hal tersebut diungkapkan Bupati Jember Hendy Siswanto seusai menggelar audiensi penyerahan bantuan hukum di lobi bupati Kantor Pemkab Jember, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, kemarin (26/11) siang.

Hendy menyebutkan bahwa selama 2021, pelayanan bantuan hukum tersebut dianggarkan melalui anggaran PDD. “Karena keterbatasan anggaran, jadi jumlahnya masih kecil,” ungkapnya. Namun, pihaknya berencana untuk menambahkan anggaran itu pada 2022. Rencananya bakal dinaikkan hingga 750 juta.

Jelas, tujuannya untuk memberikan bantuan hukum yang maksimal kepada kelompok rentan. “Terutama bagi yang tidak mampu,” lanjutnya. Sebab, dalam mengurus perselisihan hukum, harus ada dana yang dikeluarkan kepada terperkara. Karena itu, pemerintah hadir untuk membantu masyarakat yang betul-betul membutuhkan pertolongan.

Hendy menuturkan bahwa bantuan hukum itu seperti perkara perceraian dan lainnya. “Tapi, kalau yang aneh-aneh seperti narkoba tidak kami bantu,” tegasnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca