alexametrics
30.5 C
Jember
Wednesday, 18 May 2022

Secara Politik, Pemakzulan Tak Berpengaruh Signifikan

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID Uji materi terkait pemakzulan Bupati Jember (nonaktif) Faida yang diajukan DPRD ke Mahkamah Agung (MA), mau tidak mau harus dilakoni. Segala kemungkinan bisa saja terjadi, sebelum atau sesudah pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jember digelar.

Berkas pemakzulan hasil hak menyatakan pendapat (HMP) yang dimasukkan dewan pada 13 November ini resmi tercatat di MA dengan nomor registrasi 2 P/KHS/2020. Tanggal berkas masuk dicatat 16 November 2020 seperti diumumkan di laman MA (sebelumnya disebut dewan 13 November). Pemohonnya adalah pimpinan DPRD Jember dan termohon adalah Bupati Jember. Hingga berita ini ditulis kemarin malam, perkara ini dalam proses penanganan oleh tim C MA.

Pakar hukum tata negara Universitas Jember (Unej), Adam Muhsi menyebut, apabila berkas HMP pemakzulan masuk ke MA, maka pasal 80 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah akan berlaku. “Di sana menjadi kewajiban bagi MA untuk menyelesaikan (memberi keputusan, Red) paling lambat 30 hari. Jadi, dihitung sejak tanggal berkas itu masuk,” katanya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Dalam hal MA memeriksa, mengadili, sampai kepada pengambilan keputusan lebih cepat dari waktu 30 hari, menurut Adam tidak menjadi masalah. “Yang menjadi persoalan adalah ketika MA memutus lewat dari waktu 30 hari, karena itu adalah ketentuan maksimal. (Kalau lebih cepat, Red), itu hak dan kewenangan MA,” jelasnya.

Berdasar sudut pandang hukum, apakah pengajuan HMP pemakzulan yang dilakukan di tengah pelaksanaan tahapan pilkada bisa dilakukan atau tidak, menurut Adam, tidak ada persoalan. Dia pun menjelaskan, dalam peraturan hukum, tidak diatur kapan berkas pemakzulan harus diajukan, kapan tidak boleh diajukan, dan batasan waktunya juga tidak diatur.

Artinya, kata dia, tidak ada persoalan secara hukum hendak diajukan kapan. Selama bupati itu masih menjabat, bisa diajukan. Beda halnya kalau Bupati Jember sudah selesai menjabat kemudian baru diajukan. “Itu kan tidak logis, karena subjeknya sudah tidak ada. Kalau ini bupati kan cuma cuti, bukan berhenti,” ungkapnya.

Karena pengajuannya menjelang pilkada, bisa saja publik menilai ada nuansa politik di balik pengajuan berkas HMP tersebut. Akan tetapi, dari kacamata hukum, pengajuan itu tidak ada persoalan. Adam menegaskan, pengajuan HMP pemakzulan sangat berbeda dengan pilkada yang saat ini terus berjalan.

Sehubungan berkas HMP pemakzulan sudah masuk ke MA, maka proses final ada di tangan MA. Mulai dari memeriksa, mengadili, hingga memutuskan. Apakah keputusan itu nanti dilakukan sebelum atau sesudah pencoblosan 9 Desember, hal itu juga sepenuhnya wewenang mahkamah. “MA bebas karena secara hukum harus independen. Kapan harus memutus dan kapan tidak, kewenangan ada di MA,” tegasnya.

Ditanya apakah ada contoh kasus pemakzulan dilakukan di tengah momen pilkada, Adam mengungkapkan, memang ada beberapa kasus pemakzulan. Tetapim belum ditemukan yang bersamaan dengan momen pilkada. Kemudian, apakah ada larangan memasukkan berkas pemakzulan di tengah pilkada? Adam mengaku belum menemukan. “Mungkin ke depan, kalau ini dinilai sebagai serangan politik, mungkin bisa dilarang. Tetapi sejauh ini saya belum menemukan,” ungkapnya.

 

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID Uji materi terkait pemakzulan Bupati Jember (nonaktif) Faida yang diajukan DPRD ke Mahkamah Agung (MA), mau tidak mau harus dilakoni. Segala kemungkinan bisa saja terjadi, sebelum atau sesudah pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jember digelar.

Berkas pemakzulan hasil hak menyatakan pendapat (HMP) yang dimasukkan dewan pada 13 November ini resmi tercatat di MA dengan nomor registrasi 2 P/KHS/2020. Tanggal berkas masuk dicatat 16 November 2020 seperti diumumkan di laman MA (sebelumnya disebut dewan 13 November). Pemohonnya adalah pimpinan DPRD Jember dan termohon adalah Bupati Jember. Hingga berita ini ditulis kemarin malam, perkara ini dalam proses penanganan oleh tim C MA.

Pakar hukum tata negara Universitas Jember (Unej), Adam Muhsi menyebut, apabila berkas HMP pemakzulan masuk ke MA, maka pasal 80 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah akan berlaku. “Di sana menjadi kewajiban bagi MA untuk menyelesaikan (memberi keputusan, Red) paling lambat 30 hari. Jadi, dihitung sejak tanggal berkas itu masuk,” katanya.

Dalam hal MA memeriksa, mengadili, sampai kepada pengambilan keputusan lebih cepat dari waktu 30 hari, menurut Adam tidak menjadi masalah. “Yang menjadi persoalan adalah ketika MA memutus lewat dari waktu 30 hari, karena itu adalah ketentuan maksimal. (Kalau lebih cepat, Red), itu hak dan kewenangan MA,” jelasnya.

Berdasar sudut pandang hukum, apakah pengajuan HMP pemakzulan yang dilakukan di tengah pelaksanaan tahapan pilkada bisa dilakukan atau tidak, menurut Adam, tidak ada persoalan. Dia pun menjelaskan, dalam peraturan hukum, tidak diatur kapan berkas pemakzulan harus diajukan, kapan tidak boleh diajukan, dan batasan waktunya juga tidak diatur.

Artinya, kata dia, tidak ada persoalan secara hukum hendak diajukan kapan. Selama bupati itu masih menjabat, bisa diajukan. Beda halnya kalau Bupati Jember sudah selesai menjabat kemudian baru diajukan. “Itu kan tidak logis, karena subjeknya sudah tidak ada. Kalau ini bupati kan cuma cuti, bukan berhenti,” ungkapnya.

Karena pengajuannya menjelang pilkada, bisa saja publik menilai ada nuansa politik di balik pengajuan berkas HMP tersebut. Akan tetapi, dari kacamata hukum, pengajuan itu tidak ada persoalan. Adam menegaskan, pengajuan HMP pemakzulan sangat berbeda dengan pilkada yang saat ini terus berjalan.

Sehubungan berkas HMP pemakzulan sudah masuk ke MA, maka proses final ada di tangan MA. Mulai dari memeriksa, mengadili, hingga memutuskan. Apakah keputusan itu nanti dilakukan sebelum atau sesudah pencoblosan 9 Desember, hal itu juga sepenuhnya wewenang mahkamah. “MA bebas karena secara hukum harus independen. Kapan harus memutus dan kapan tidak, kewenangan ada di MA,” tegasnya.

Ditanya apakah ada contoh kasus pemakzulan dilakukan di tengah momen pilkada, Adam mengungkapkan, memang ada beberapa kasus pemakzulan. Tetapim belum ditemukan yang bersamaan dengan momen pilkada. Kemudian, apakah ada larangan memasukkan berkas pemakzulan di tengah pilkada? Adam mengaku belum menemukan. “Mungkin ke depan, kalau ini dinilai sebagai serangan politik, mungkin bisa dilarang. Tetapi sejauh ini saya belum menemukan,” ungkapnya.

 

JEMBER, RADARJEMBER.ID Uji materi terkait pemakzulan Bupati Jember (nonaktif) Faida yang diajukan DPRD ke Mahkamah Agung (MA), mau tidak mau harus dilakoni. Segala kemungkinan bisa saja terjadi, sebelum atau sesudah pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jember digelar.

Berkas pemakzulan hasil hak menyatakan pendapat (HMP) yang dimasukkan dewan pada 13 November ini resmi tercatat di MA dengan nomor registrasi 2 P/KHS/2020. Tanggal berkas masuk dicatat 16 November 2020 seperti diumumkan di laman MA (sebelumnya disebut dewan 13 November). Pemohonnya adalah pimpinan DPRD Jember dan termohon adalah Bupati Jember. Hingga berita ini ditulis kemarin malam, perkara ini dalam proses penanganan oleh tim C MA.

Pakar hukum tata negara Universitas Jember (Unej), Adam Muhsi menyebut, apabila berkas HMP pemakzulan masuk ke MA, maka pasal 80 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah akan berlaku. “Di sana menjadi kewajiban bagi MA untuk menyelesaikan (memberi keputusan, Red) paling lambat 30 hari. Jadi, dihitung sejak tanggal berkas itu masuk,” katanya.

Dalam hal MA memeriksa, mengadili, sampai kepada pengambilan keputusan lebih cepat dari waktu 30 hari, menurut Adam tidak menjadi masalah. “Yang menjadi persoalan adalah ketika MA memutus lewat dari waktu 30 hari, karena itu adalah ketentuan maksimal. (Kalau lebih cepat, Red), itu hak dan kewenangan MA,” jelasnya.

Berdasar sudut pandang hukum, apakah pengajuan HMP pemakzulan yang dilakukan di tengah pelaksanaan tahapan pilkada bisa dilakukan atau tidak, menurut Adam, tidak ada persoalan. Dia pun menjelaskan, dalam peraturan hukum, tidak diatur kapan berkas pemakzulan harus diajukan, kapan tidak boleh diajukan, dan batasan waktunya juga tidak diatur.

Artinya, kata dia, tidak ada persoalan secara hukum hendak diajukan kapan. Selama bupati itu masih menjabat, bisa diajukan. Beda halnya kalau Bupati Jember sudah selesai menjabat kemudian baru diajukan. “Itu kan tidak logis, karena subjeknya sudah tidak ada. Kalau ini bupati kan cuma cuti, bukan berhenti,” ungkapnya.

Karena pengajuannya menjelang pilkada, bisa saja publik menilai ada nuansa politik di balik pengajuan berkas HMP tersebut. Akan tetapi, dari kacamata hukum, pengajuan itu tidak ada persoalan. Adam menegaskan, pengajuan HMP pemakzulan sangat berbeda dengan pilkada yang saat ini terus berjalan.

Sehubungan berkas HMP pemakzulan sudah masuk ke MA, maka proses final ada di tangan MA. Mulai dari memeriksa, mengadili, hingga memutuskan. Apakah keputusan itu nanti dilakukan sebelum atau sesudah pencoblosan 9 Desember, hal itu juga sepenuhnya wewenang mahkamah. “MA bebas karena secara hukum harus independen. Kapan harus memutus dan kapan tidak, kewenangan ada di MA,” tegasnya.

Ditanya apakah ada contoh kasus pemakzulan dilakukan di tengah momen pilkada, Adam mengungkapkan, memang ada beberapa kasus pemakzulan. Tetapim belum ditemukan yang bersamaan dengan momen pilkada. Kemudian, apakah ada larangan memasukkan berkas pemakzulan di tengah pilkada? Adam mengaku belum menemukan. “Mungkin ke depan, kalau ini dinilai sebagai serangan politik, mungkin bisa dilarang. Tetapi sejauh ini saya belum menemukan,” ungkapnya.

 

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/