alexametrics
27.9 C
Jember
Monday, 23 May 2022

Makin Marak Tanah Perumahan, Bagimana dengan Lahan Pertanian di Jember ?

Mobile_AP_Rectangle 1

GEBANG, RADARJEMBER.ID – Pertumbuhan penduduk pasti diikuti dengan berdirinya permukiman baru. Dan ini disebut menjadi ancaman terhadap keberadaan lahan pertanian. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus membikin regulasi yang sama-sama melindungi. Baik lahan produktif untuk pertanian maupun bidang properti atau perumahan. Sebab, keduanya juga sama-sama kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah.

Belum lama ini, Bupati Jember Hendy Siswanto menyampaikan agar lahan pertanian tidak dialihfungsikan dalam bentuk lain. Perumahan sudah barang tentu masuk di dalamnya. “(Lahan, Red) pertanian kita jangan sampai berkurang. Lahan produktif jangan dialihfungsikan dalam bentuk lain,” kata Hendy di sela-sela peringatan Hari Tani Nasional (HTN), belum lama ini.

Apa yang disampaikan bupati ini tidak boleh hanya sebatas wacana. Harus ada tindak lanjut dalam bentuk peraturan daerah (perda). Hal ini yang direspons oleh tokoh muda Jember, Abdussalam. Ketua DPD Pemuda Tani HKTI Provinsi Jawa Timur yang sekaligus pengusaha properti ini menyikapi dua kebutuhan dasar masyarakat tersebut. Kata dia, pemerintah daerah harus membikin regulasi yang balance atau seimbang.

Mobile_AP_Rectangle 2

Dia menilai, mengenai lahan pertanian dan sektor properti harus berjalan sesuai rel masing-masing. Sebab, menurut pria yang akrab dipanggil Cak Salam itu, semua ada porsi dan landasan hukum yang mendasarinya. Baik aturan main di bidang pertanian, maupun aturan bagi pengembang perumahan. “Itu semua ada tempatnya masing-masing,” katanya.

Menurut dia, lahan pertanian selayaknya tetap dilindungi agar tidak menyempit, khususnya lahan produktif. Namun, perlindungan juga harus diberikan kepada pelaku usaha di bidang perumahan. Salah satunya Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (Perda RTRW). Sedangkan perlindungan lahan pertanian bisa diperkuat melalui Perda tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). “Ada RTRW dan ada RDTR (belum disusun, Red). Saya yakin para pengembang sudah mematuhi,” paparnya.

- Advertisement -

GEBANG, RADARJEMBER.ID – Pertumbuhan penduduk pasti diikuti dengan berdirinya permukiman baru. Dan ini disebut menjadi ancaman terhadap keberadaan lahan pertanian. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus membikin regulasi yang sama-sama melindungi. Baik lahan produktif untuk pertanian maupun bidang properti atau perumahan. Sebab, keduanya juga sama-sama kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah.

Belum lama ini, Bupati Jember Hendy Siswanto menyampaikan agar lahan pertanian tidak dialihfungsikan dalam bentuk lain. Perumahan sudah barang tentu masuk di dalamnya. “(Lahan, Red) pertanian kita jangan sampai berkurang. Lahan produktif jangan dialihfungsikan dalam bentuk lain,” kata Hendy di sela-sela peringatan Hari Tani Nasional (HTN), belum lama ini.

Apa yang disampaikan bupati ini tidak boleh hanya sebatas wacana. Harus ada tindak lanjut dalam bentuk peraturan daerah (perda). Hal ini yang direspons oleh tokoh muda Jember, Abdussalam. Ketua DPD Pemuda Tani HKTI Provinsi Jawa Timur yang sekaligus pengusaha properti ini menyikapi dua kebutuhan dasar masyarakat tersebut. Kata dia, pemerintah daerah harus membikin regulasi yang balance atau seimbang.

Dia menilai, mengenai lahan pertanian dan sektor properti harus berjalan sesuai rel masing-masing. Sebab, menurut pria yang akrab dipanggil Cak Salam itu, semua ada porsi dan landasan hukum yang mendasarinya. Baik aturan main di bidang pertanian, maupun aturan bagi pengembang perumahan. “Itu semua ada tempatnya masing-masing,” katanya.

Menurut dia, lahan pertanian selayaknya tetap dilindungi agar tidak menyempit, khususnya lahan produktif. Namun, perlindungan juga harus diberikan kepada pelaku usaha di bidang perumahan. Salah satunya Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (Perda RTRW). Sedangkan perlindungan lahan pertanian bisa diperkuat melalui Perda tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). “Ada RTRW dan ada RDTR (belum disusun, Red). Saya yakin para pengembang sudah mematuhi,” paparnya.

GEBANG, RADARJEMBER.ID – Pertumbuhan penduduk pasti diikuti dengan berdirinya permukiman baru. Dan ini disebut menjadi ancaman terhadap keberadaan lahan pertanian. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus membikin regulasi yang sama-sama melindungi. Baik lahan produktif untuk pertanian maupun bidang properti atau perumahan. Sebab, keduanya juga sama-sama kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah.

Belum lama ini, Bupati Jember Hendy Siswanto menyampaikan agar lahan pertanian tidak dialihfungsikan dalam bentuk lain. Perumahan sudah barang tentu masuk di dalamnya. “(Lahan, Red) pertanian kita jangan sampai berkurang. Lahan produktif jangan dialihfungsikan dalam bentuk lain,” kata Hendy di sela-sela peringatan Hari Tani Nasional (HTN), belum lama ini.

Apa yang disampaikan bupati ini tidak boleh hanya sebatas wacana. Harus ada tindak lanjut dalam bentuk peraturan daerah (perda). Hal ini yang direspons oleh tokoh muda Jember, Abdussalam. Ketua DPD Pemuda Tani HKTI Provinsi Jawa Timur yang sekaligus pengusaha properti ini menyikapi dua kebutuhan dasar masyarakat tersebut. Kata dia, pemerintah daerah harus membikin regulasi yang balance atau seimbang.

Dia menilai, mengenai lahan pertanian dan sektor properti harus berjalan sesuai rel masing-masing. Sebab, menurut pria yang akrab dipanggil Cak Salam itu, semua ada porsi dan landasan hukum yang mendasarinya. Baik aturan main di bidang pertanian, maupun aturan bagi pengembang perumahan. “Itu semua ada tempatnya masing-masing,” katanya.

Menurut dia, lahan pertanian selayaknya tetap dilindungi agar tidak menyempit, khususnya lahan produktif. Namun, perlindungan juga harus diberikan kepada pelaku usaha di bidang perumahan. Salah satunya Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (Perda RTRW). Sedangkan perlindungan lahan pertanian bisa diperkuat melalui Perda tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). “Ada RTRW dan ada RDTR (belum disusun, Red). Saya yakin para pengembang sudah mematuhi,” paparnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/