alexametrics
21.6 C
Jember
Tuesday, 28 June 2022

Jangan Sepelekan Problem Daring

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Akibat Covid-19, aktivitas di sekolah terpaksa diliburkan demi melindungi para peserta didik maupun guru dari paparan wabah yang kali pertama muncul di Wuhan, Tiongkok, tersebut. Meski demikian, proses belajar dan mengajar tetap berlanjut. Namun, tanpa tatap muka dan dengan menggunakan sistem pembelajaran daring.

Sayangnya, langkah pencegahan Covid-19 di lingkungan pendidikan tersebut tidak dibarengi dengan adanya kebijakan pemerintah untuk menunjang kebutuhan belajar siswa selama belajar di rumah. Mengingat, kondisi setiap kondisi peserta didik di Jember berbeda-beda.

Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Jember Drs Supriyono SH MM mengakui, belum ada kebijakan khusus dari pemerintah terkait penyelenggaraan KBM daring. “Untuk wilayah kota memang tidak begitu masalah, tapi di pelosok-pelosok sangat susah sinyal. Jadi, mereka tidak bisa menerapkan pembelajaran daring,” tuturnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Dia juga menyatakan bahwa pemerintah harus segera mengambil langkah cepat untuk mengatasi hal tersebut. Salah satunya dengan memanfaatkan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). “Harus ada anggaran untuk memfasilitasi guru maupun murid. Kita tahu sendiri, perekonomian wali murid itu berbeda-beda. Ada yang tidak bisa beli paket data karena untuk makan saja susah,” ungkap pria yang juga merupakan dosen IKIP PGRI Jember tersebut.

Dirinya juga mencontohkan kondisi lain, yakni ada yang tidak memiliki hand phone. Selain itu, tidak semua guru merupakan aparatur sipir negara (ASN). “Mereka pasti kesulitan jika harus sering membeli paket data,” ucap warga Jalan Semangka 7, Kecamatan Patrang, tersebut.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Akibat Covid-19, aktivitas di sekolah terpaksa diliburkan demi melindungi para peserta didik maupun guru dari paparan wabah yang kali pertama muncul di Wuhan, Tiongkok, tersebut. Meski demikian, proses belajar dan mengajar tetap berlanjut. Namun, tanpa tatap muka dan dengan menggunakan sistem pembelajaran daring.

Sayangnya, langkah pencegahan Covid-19 di lingkungan pendidikan tersebut tidak dibarengi dengan adanya kebijakan pemerintah untuk menunjang kebutuhan belajar siswa selama belajar di rumah. Mengingat, kondisi setiap kondisi peserta didik di Jember berbeda-beda.

Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Jember Drs Supriyono SH MM mengakui, belum ada kebijakan khusus dari pemerintah terkait penyelenggaraan KBM daring. “Untuk wilayah kota memang tidak begitu masalah, tapi di pelosok-pelosok sangat susah sinyal. Jadi, mereka tidak bisa menerapkan pembelajaran daring,” tuturnya.

Dia juga menyatakan bahwa pemerintah harus segera mengambil langkah cepat untuk mengatasi hal tersebut. Salah satunya dengan memanfaatkan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). “Harus ada anggaran untuk memfasilitasi guru maupun murid. Kita tahu sendiri, perekonomian wali murid itu berbeda-beda. Ada yang tidak bisa beli paket data karena untuk makan saja susah,” ungkap pria yang juga merupakan dosen IKIP PGRI Jember tersebut.

Dirinya juga mencontohkan kondisi lain, yakni ada yang tidak memiliki hand phone. Selain itu, tidak semua guru merupakan aparatur sipir negara (ASN). “Mereka pasti kesulitan jika harus sering membeli paket data,” ucap warga Jalan Semangka 7, Kecamatan Patrang, tersebut.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Akibat Covid-19, aktivitas di sekolah terpaksa diliburkan demi melindungi para peserta didik maupun guru dari paparan wabah yang kali pertama muncul di Wuhan, Tiongkok, tersebut. Meski demikian, proses belajar dan mengajar tetap berlanjut. Namun, tanpa tatap muka dan dengan menggunakan sistem pembelajaran daring.

Sayangnya, langkah pencegahan Covid-19 di lingkungan pendidikan tersebut tidak dibarengi dengan adanya kebijakan pemerintah untuk menunjang kebutuhan belajar siswa selama belajar di rumah. Mengingat, kondisi setiap kondisi peserta didik di Jember berbeda-beda.

Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Jember Drs Supriyono SH MM mengakui, belum ada kebijakan khusus dari pemerintah terkait penyelenggaraan KBM daring. “Untuk wilayah kota memang tidak begitu masalah, tapi di pelosok-pelosok sangat susah sinyal. Jadi, mereka tidak bisa menerapkan pembelajaran daring,” tuturnya.

Dia juga menyatakan bahwa pemerintah harus segera mengambil langkah cepat untuk mengatasi hal tersebut. Salah satunya dengan memanfaatkan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). “Harus ada anggaran untuk memfasilitasi guru maupun murid. Kita tahu sendiri, perekonomian wali murid itu berbeda-beda. Ada yang tidak bisa beli paket data karena untuk makan saja susah,” ungkap pria yang juga merupakan dosen IKIP PGRI Jember tersebut.

Dirinya juga mencontohkan kondisi lain, yakni ada yang tidak memiliki hand phone. Selain itu, tidak semua guru merupakan aparatur sipir negara (ASN). “Mereka pasti kesulitan jika harus sering membeli paket data,” ucap warga Jalan Semangka 7, Kecamatan Patrang, tersebut.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/