alexametrics
23.2 C
Jember
Thursday, 18 August 2022

Banyak Kendala, Regulasi Setengah Hati

Sejak Maret lalu, siswa mengikuti pembelajaran di rumah. Pandemi yang tak kunjung usai membuat kegiatan belajar mengajar (KBM) berlangsung daring atau jarak jauh. Ternyata, selama hampir lima bulan ini, banyak kendala yang dialami oleh siswa maupun wali murid. Lantas, apa solusinya?

Mobile_AP_Rectangle 1

 

Belum Ada Regulasi

Berbagai lembaga pendidikan yang menawarkan model belajar paling ideal saat pandemi itu terkesan berjalan sendiri-sendiri. Sekolah dengan kemampuan masing-masing mencoba survive demi KBM tetap berjalan. Meski beberapa di antaranya masih ala kadarnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Pada saat bersamaan, pemerintah melalui Kemendikbud masih separuh hati dan enggan mematenkan model PJJ sebagai media belajar utama saat ini. Pemerintah berdalih, pembelajaran yang paling ideal dan tidak bisa tergantikan adalah pembelajaran langsung atau tatap muka.

Catatan Jawa Pos Radar Jember, selama beberapa pekan kemarin, menunjukkan kebingungan sekolah pada sistem pembelajaran yang baku itu lantaran tiadanya standardisasi minimal atau ketuntasan belajar minimal yang bisa dicapai dalam PJJ atau KBM daring. Sebab, semuanya masih mengacu pada standardisasi kurikulum yang ada.

Kepala Dinas Pendidikan Jember Edy Budi Susilo mengatakan, model belajar apa pun itu harus tetap berdasar pada kurikulum yang ada. Dalam penerapannya, harus disesuaikan dengan kemampuan sekolah masing-masing. “Jadi, ada yang full daring WA. Ada pake Zoom Meeting, ada pula membentuk kelompok kecil atau door to door ke rumah siswa,” ucapnya.

Semua metode itu, lanjutnya, intinya berlangsung tatap muka terbatas dan tidak diperkenankan ada pertemuan dalam jumlah besar, apalagi rombongan belajar (rombel). Selain daring dan luring, Edy menguraikan, sekolah juga bisa menggunakan metode campuran daring-luring atau blanded learning.

Edy mengaku, sekolah sudah memiliki dan menerapkan standardisasi ketercapaian masing-masing yang mengacu kurikulum yang ada. Meskipun, belum ada regulasi baku yang menjadi rujukan lembaga dan tenaga pendidikan. “Edaran dari kementerian sudah ada. Standardisasi dalam kurikulum sudah ada. Tentu hasilnya sama. Tinggal nanti dievaluasi sejauh mana ketercapaian hasil belajar itu,” ujarnya.

Untuk mengatasi hal itu, dia menyebut, pihaknya sudah menggalakkan model-model pelatihan atau bimbingan teknis (bimtek) bagi para guru. Namun, sejauh ini belum dituangkan dalam bentuk regulasi yang memudahkan sekolah. Sebab, Dispendik kabupaten juga berharap pemerintah pusat segera mematenkan model belajar di masa darurat ini dalam bentuk ketetapan yang jelas dan tegas. Sehingga sekolah daring bisa berjalan mudah dan murah.

“Kami sudah menugaskan semua kepala bidang (SMP, SD, dan PAUD, Red) untuk turun menyisir persoalan yang ada selama KBM daring ini. Jadi, kami mohon dukungan penuh wali murid, khususnya sekolah, untuk bersama-sama bersinergi menjalankan KBM ini,” harapnya.

Terpisah, Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama (Kemenag) Jember Edy Sucipto menuturkan, penerapan pembelajaran di lembaga pendidikan naungan Kemenag Jember juga bernasib sama dengan sekolah yang berada di bawah Dispendik.

Rata-rata, kata Edy, sekolah-sekolah menerapkan pola KBM daring, via telekonferensi, door to door, atau kelompok kecil belajar. “Kalau memang pakai teknologi sudah tidak memungkinkan, hanya itu satu-satunya cara. Guru harus mengalah ke muridnya dengan mendatangi langsung,” tuturnya, saat ditemui Jawa Pos Radar Jember, beberapa waktu lalu.

Ia mengakui, banyak persoalan yang membalut lembaga pendidikan saat ini. Sekolah atau madrasah-madrasah tertatih-tatih demi anak didik mereka tidak keteteran. Oleh karena itu, dia berharap dukungan penuh orang tua, sekolah, segenap pemangku kepentingan bidang pendidikan lainnya, hingga pemerintah pusat agar terus mengevaluasi proses KBM daring ini. “Harus dikawal bersama. Ini tugas kita semua. Para insan pendidikan dan masyarakat luas,” pungkasnya.

- Advertisement -

 

Belum Ada Regulasi

Berbagai lembaga pendidikan yang menawarkan model belajar paling ideal saat pandemi itu terkesan berjalan sendiri-sendiri. Sekolah dengan kemampuan masing-masing mencoba survive demi KBM tetap berjalan. Meski beberapa di antaranya masih ala kadarnya.

Pada saat bersamaan, pemerintah melalui Kemendikbud masih separuh hati dan enggan mematenkan model PJJ sebagai media belajar utama saat ini. Pemerintah berdalih, pembelajaran yang paling ideal dan tidak bisa tergantikan adalah pembelajaran langsung atau tatap muka.

Catatan Jawa Pos Radar Jember, selama beberapa pekan kemarin, menunjukkan kebingungan sekolah pada sistem pembelajaran yang baku itu lantaran tiadanya standardisasi minimal atau ketuntasan belajar minimal yang bisa dicapai dalam PJJ atau KBM daring. Sebab, semuanya masih mengacu pada standardisasi kurikulum yang ada.

Kepala Dinas Pendidikan Jember Edy Budi Susilo mengatakan, model belajar apa pun itu harus tetap berdasar pada kurikulum yang ada. Dalam penerapannya, harus disesuaikan dengan kemampuan sekolah masing-masing. “Jadi, ada yang full daring WA. Ada pake Zoom Meeting, ada pula membentuk kelompok kecil atau door to door ke rumah siswa,” ucapnya.

Semua metode itu, lanjutnya, intinya berlangsung tatap muka terbatas dan tidak diperkenankan ada pertemuan dalam jumlah besar, apalagi rombongan belajar (rombel). Selain daring dan luring, Edy menguraikan, sekolah juga bisa menggunakan metode campuran daring-luring atau blanded learning.

Edy mengaku, sekolah sudah memiliki dan menerapkan standardisasi ketercapaian masing-masing yang mengacu kurikulum yang ada. Meskipun, belum ada regulasi baku yang menjadi rujukan lembaga dan tenaga pendidikan. “Edaran dari kementerian sudah ada. Standardisasi dalam kurikulum sudah ada. Tentu hasilnya sama. Tinggal nanti dievaluasi sejauh mana ketercapaian hasil belajar itu,” ujarnya.

Untuk mengatasi hal itu, dia menyebut, pihaknya sudah menggalakkan model-model pelatihan atau bimbingan teknis (bimtek) bagi para guru. Namun, sejauh ini belum dituangkan dalam bentuk regulasi yang memudahkan sekolah. Sebab, Dispendik kabupaten juga berharap pemerintah pusat segera mematenkan model belajar di masa darurat ini dalam bentuk ketetapan yang jelas dan tegas. Sehingga sekolah daring bisa berjalan mudah dan murah.

“Kami sudah menugaskan semua kepala bidang (SMP, SD, dan PAUD, Red) untuk turun menyisir persoalan yang ada selama KBM daring ini. Jadi, kami mohon dukungan penuh wali murid, khususnya sekolah, untuk bersama-sama bersinergi menjalankan KBM ini,” harapnya.

Terpisah, Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama (Kemenag) Jember Edy Sucipto menuturkan, penerapan pembelajaran di lembaga pendidikan naungan Kemenag Jember juga bernasib sama dengan sekolah yang berada di bawah Dispendik.

Rata-rata, kata Edy, sekolah-sekolah menerapkan pola KBM daring, via telekonferensi, door to door, atau kelompok kecil belajar. “Kalau memang pakai teknologi sudah tidak memungkinkan, hanya itu satu-satunya cara. Guru harus mengalah ke muridnya dengan mendatangi langsung,” tuturnya, saat ditemui Jawa Pos Radar Jember, beberapa waktu lalu.

Ia mengakui, banyak persoalan yang membalut lembaga pendidikan saat ini. Sekolah atau madrasah-madrasah tertatih-tatih demi anak didik mereka tidak keteteran. Oleh karena itu, dia berharap dukungan penuh orang tua, sekolah, segenap pemangku kepentingan bidang pendidikan lainnya, hingga pemerintah pusat agar terus mengevaluasi proses KBM daring ini. “Harus dikawal bersama. Ini tugas kita semua. Para insan pendidikan dan masyarakat luas,” pungkasnya.

 

Belum Ada Regulasi

Berbagai lembaga pendidikan yang menawarkan model belajar paling ideal saat pandemi itu terkesan berjalan sendiri-sendiri. Sekolah dengan kemampuan masing-masing mencoba survive demi KBM tetap berjalan. Meski beberapa di antaranya masih ala kadarnya.

Pada saat bersamaan, pemerintah melalui Kemendikbud masih separuh hati dan enggan mematenkan model PJJ sebagai media belajar utama saat ini. Pemerintah berdalih, pembelajaran yang paling ideal dan tidak bisa tergantikan adalah pembelajaran langsung atau tatap muka.

Catatan Jawa Pos Radar Jember, selama beberapa pekan kemarin, menunjukkan kebingungan sekolah pada sistem pembelajaran yang baku itu lantaran tiadanya standardisasi minimal atau ketuntasan belajar minimal yang bisa dicapai dalam PJJ atau KBM daring. Sebab, semuanya masih mengacu pada standardisasi kurikulum yang ada.

Kepala Dinas Pendidikan Jember Edy Budi Susilo mengatakan, model belajar apa pun itu harus tetap berdasar pada kurikulum yang ada. Dalam penerapannya, harus disesuaikan dengan kemampuan sekolah masing-masing. “Jadi, ada yang full daring WA. Ada pake Zoom Meeting, ada pula membentuk kelompok kecil atau door to door ke rumah siswa,” ucapnya.

Semua metode itu, lanjutnya, intinya berlangsung tatap muka terbatas dan tidak diperkenankan ada pertemuan dalam jumlah besar, apalagi rombongan belajar (rombel). Selain daring dan luring, Edy menguraikan, sekolah juga bisa menggunakan metode campuran daring-luring atau blanded learning.

Edy mengaku, sekolah sudah memiliki dan menerapkan standardisasi ketercapaian masing-masing yang mengacu kurikulum yang ada. Meskipun, belum ada regulasi baku yang menjadi rujukan lembaga dan tenaga pendidikan. “Edaran dari kementerian sudah ada. Standardisasi dalam kurikulum sudah ada. Tentu hasilnya sama. Tinggal nanti dievaluasi sejauh mana ketercapaian hasil belajar itu,” ujarnya.

Untuk mengatasi hal itu, dia menyebut, pihaknya sudah menggalakkan model-model pelatihan atau bimbingan teknis (bimtek) bagi para guru. Namun, sejauh ini belum dituangkan dalam bentuk regulasi yang memudahkan sekolah. Sebab, Dispendik kabupaten juga berharap pemerintah pusat segera mematenkan model belajar di masa darurat ini dalam bentuk ketetapan yang jelas dan tegas. Sehingga sekolah daring bisa berjalan mudah dan murah.

“Kami sudah menugaskan semua kepala bidang (SMP, SD, dan PAUD, Red) untuk turun menyisir persoalan yang ada selama KBM daring ini. Jadi, kami mohon dukungan penuh wali murid, khususnya sekolah, untuk bersama-sama bersinergi menjalankan KBM ini,” harapnya.

Terpisah, Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama (Kemenag) Jember Edy Sucipto menuturkan, penerapan pembelajaran di lembaga pendidikan naungan Kemenag Jember juga bernasib sama dengan sekolah yang berada di bawah Dispendik.

Rata-rata, kata Edy, sekolah-sekolah menerapkan pola KBM daring, via telekonferensi, door to door, atau kelompok kecil belajar. “Kalau memang pakai teknologi sudah tidak memungkinkan, hanya itu satu-satunya cara. Guru harus mengalah ke muridnya dengan mendatangi langsung,” tuturnya, saat ditemui Jawa Pos Radar Jember, beberapa waktu lalu.

Ia mengakui, banyak persoalan yang membalut lembaga pendidikan saat ini. Sekolah atau madrasah-madrasah tertatih-tatih demi anak didik mereka tidak keteteran. Oleh karena itu, dia berharap dukungan penuh orang tua, sekolah, segenap pemangku kepentingan bidang pendidikan lainnya, hingga pemerintah pusat agar terus mengevaluasi proses KBM daring ini. “Harus dikawal bersama. Ini tugas kita semua. Para insan pendidikan dan masyarakat luas,” pungkasnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/