alexametrics
20.1 C
Jember
Wednesday, 29 June 2022

Habis Kejari, Ramai Surat Kejati

16 Anggota Dewan 2014-2019 Dipanggil Jadi Saksi Korupsi

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Dinamika di Kabupaten Jember sepertinya masih cukup hangat. Eksekutif dan legislatif juga tak kunjung harmonis. Alhasil, apa pun yang dilakukan Bupati Jember dan DPRD, heboh dibahas banyak orang. Termasuk di media sosial.

Seperti kedatangan Bupati Faida di Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember, Kamis (25/6), ramai diperbincangkan dengan serangkaian dugaan yang muncul. Ada yang menduga diperiksa, ada yang menyebut melihat tahanan, serta masih banyak lagi. Saat itu, bupati tidak memberi keterangan kepada sejumlah awak media.

Rupanya, kehebohan itu bersambung. Siang kemarin (26/6), juga ramai diperbincangkan terkait beredarnya surat dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur. Surat yang ditujukan kepada pimpinan DPRD itu meminta bantuan sejumlah saksi dihadirkan dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi pada tahun 2014-2015 lalu.

Mobile_AP_Rectangle 2

Dikonfirmasi terkait dua hal, Faida ke Kejari dan surat Kejati Jatim, yang cukup ramai diperbincangkan, Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi sama-sama membenarkan keduanya. Menurutnya, selain Bupati Faida, dirinya juga sempat diundang oleh Kejari Jember. Demikian pula dengan surat tersebut, juga diterima olehnya di Kantor DPRD Jember.

Kaitan dengan yang terjadi di Kejari Jember, menurut Itqon, dirinya diminta hadir berdasar surat dari instruksi dari Jaksa Agung. Yaitu untuk dilakukan mediasi antara eksekutif dan legislatif terkait ketidakharmonisan bupati dan pimpinan DPRD.

“Kata Pak Kajari, diperintahkan oleh Jaksa Agung agar memediasi pertemuan karena pimpinan DPRD dan bupati tidak harmonis. Ya saya sampaikan, secara pribadi tidak ada masalah. Tetapi ini soal kebijakan. DPRD selama ini seperti tukang stempel. Jadi, karena soal APBD sudah deadlock, untuk apa saya datang. Nanti dianggap plinplan,” tegasnya.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Dinamika di Kabupaten Jember sepertinya masih cukup hangat. Eksekutif dan legislatif juga tak kunjung harmonis. Alhasil, apa pun yang dilakukan Bupati Jember dan DPRD, heboh dibahas banyak orang. Termasuk di media sosial.

Seperti kedatangan Bupati Faida di Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember, Kamis (25/6), ramai diperbincangkan dengan serangkaian dugaan yang muncul. Ada yang menduga diperiksa, ada yang menyebut melihat tahanan, serta masih banyak lagi. Saat itu, bupati tidak memberi keterangan kepada sejumlah awak media.

Rupanya, kehebohan itu bersambung. Siang kemarin (26/6), juga ramai diperbincangkan terkait beredarnya surat dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur. Surat yang ditujukan kepada pimpinan DPRD itu meminta bantuan sejumlah saksi dihadirkan dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi pada tahun 2014-2015 lalu.

Dikonfirmasi terkait dua hal, Faida ke Kejari dan surat Kejati Jatim, yang cukup ramai diperbincangkan, Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi sama-sama membenarkan keduanya. Menurutnya, selain Bupati Faida, dirinya juga sempat diundang oleh Kejari Jember. Demikian pula dengan surat tersebut, juga diterima olehnya di Kantor DPRD Jember.

Kaitan dengan yang terjadi di Kejari Jember, menurut Itqon, dirinya diminta hadir berdasar surat dari instruksi dari Jaksa Agung. Yaitu untuk dilakukan mediasi antara eksekutif dan legislatif terkait ketidakharmonisan bupati dan pimpinan DPRD.

“Kata Pak Kajari, diperintahkan oleh Jaksa Agung agar memediasi pertemuan karena pimpinan DPRD dan bupati tidak harmonis. Ya saya sampaikan, secara pribadi tidak ada masalah. Tetapi ini soal kebijakan. DPRD selama ini seperti tukang stempel. Jadi, karena soal APBD sudah deadlock, untuk apa saya datang. Nanti dianggap plinplan,” tegasnya.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Dinamika di Kabupaten Jember sepertinya masih cukup hangat. Eksekutif dan legislatif juga tak kunjung harmonis. Alhasil, apa pun yang dilakukan Bupati Jember dan DPRD, heboh dibahas banyak orang. Termasuk di media sosial.

Seperti kedatangan Bupati Faida di Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember, Kamis (25/6), ramai diperbincangkan dengan serangkaian dugaan yang muncul. Ada yang menduga diperiksa, ada yang menyebut melihat tahanan, serta masih banyak lagi. Saat itu, bupati tidak memberi keterangan kepada sejumlah awak media.

Rupanya, kehebohan itu bersambung. Siang kemarin (26/6), juga ramai diperbincangkan terkait beredarnya surat dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur. Surat yang ditujukan kepada pimpinan DPRD itu meminta bantuan sejumlah saksi dihadirkan dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi pada tahun 2014-2015 lalu.

Dikonfirmasi terkait dua hal, Faida ke Kejari dan surat Kejati Jatim, yang cukup ramai diperbincangkan, Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi sama-sama membenarkan keduanya. Menurutnya, selain Bupati Faida, dirinya juga sempat diundang oleh Kejari Jember. Demikian pula dengan surat tersebut, juga diterima olehnya di Kantor DPRD Jember.

Kaitan dengan yang terjadi di Kejari Jember, menurut Itqon, dirinya diminta hadir berdasar surat dari instruksi dari Jaksa Agung. Yaitu untuk dilakukan mediasi antara eksekutif dan legislatif terkait ketidakharmonisan bupati dan pimpinan DPRD.

“Kata Pak Kajari, diperintahkan oleh Jaksa Agung agar memediasi pertemuan karena pimpinan DPRD dan bupati tidak harmonis. Ya saya sampaikan, secara pribadi tidak ada masalah. Tetapi ini soal kebijakan. DPRD selama ini seperti tukang stempel. Jadi, karena soal APBD sudah deadlock, untuk apa saya datang. Nanti dianggap plinplan,” tegasnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/