Sekolah Favorit di Jember Kekurangan Pagu

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Menyusul ditutupnya masa penerimaan peserta didik baru (PPDB), muncul fenomena baru yang terjadi di kalangan masyarakat saat ini. Yaitu ada sejumlah sekolah yang kekurangan pagu, bahkan pada sekolah favorit.

Salah satunya adalah di SD Jember Lor 01. Tahun sebelumnya, sekolah ini menerima pendaftar yang berlebih hingga menolak puluhan siswa yang mendaftar belakangan. Namun, tahun ini sekolah justru mengalami kekurangan pagu, mencapai 14 siswa dari jumlah pagu 112 siswa.

Kepala SD Jember Lor 01 Hartatik mengungkapkan bahwa peminat PPDB jalur afirmasi di sekolahnya sepi. Sebab, tidak sedikit orang tua yang belum paham kriteria jalur afirmasi. Padahal kuota untuk jalur ini cukup banyak, yaitu 35 persen dari jumlah pagu. “Orang yang punya KIP (Kartu Indonesia Pintar, Red) di sini juga ada. Tapi, tidak mengerti untuk dibuat PPDB,” Kata Hartatik ketika ditemui di ruangannya, Rabu (26/5).

Sementara, untuk jalur mutasi, kata dia, dianggap sangat kurang dengan kuota 5 persen dari jumlah pagu. Padahal peminat jalur ini cukup banyak. Mayoritas berasal dari orang tua yang mengalami penugasan kerja di kota. Sehingga mayoritas akan membawa anaknya untuk bekerja. “Karena, kalau di kota, banyak masyarakat yang mengalami mutasi kerja. Sehingga harus membawa anaknya untuk berkerja. Jadi, seharusnya jalur mutasinya diperbanyak,” ungkap Hartatik.

Hartatik mengungkapkan bahwa kurangnya murid pada beberapa lembaga sekolah tidak hanya dialami oleh SDN Jember Lor 01. Namun, banyak SD di kecamatan lain, baik desa maupun di kota. Berdasarkan penelusuran data Jawa Pos Radar Jember, kekurangan murid SD banyak dialami oleh sekolah lainnya di Kecamatan Patrang, termasuk SDN Jember Lor 03.

Setidaknya lebih dari 10 SD di Kecamatan Patrang yang mengalami kekurangan murid dan pagu yang ditetapkan tidak terisi. Hal serupa juga terjadi di Kecamatan Mangli dan Sumbersari.

“Tidak hanya itu. Mungkin sekarang usia anak masuk SD sedikit. Atau banyak siswa masuk swasta, karena pengalaman tahun lalu ditolak di lembaga negeri. Karena kuota terbatas,” imbuh Elisabeth, salah satu tim pengembang SDN Jember Lor 01.

Selain afirmasi dan mutasi, tahun ini banyak pihak mengeluhkan aturan zonasi SD berdasarkan rute rumah ke sekolah. Berbeda dengan tahun lalu yang berdasarkan pengukuran jarak udara dari rumah ke sekolah. Sehingga calon siswa yang rumahnya dekat dengan sekolah belum tentu memenuhi syarat. Sebab, jika diukur berdasarkan rute, bisa saja jaraknya akan lebih jauh.

Banyak wali murid yang mengeluhkan perubahan sistem jalur zonasi. Karena banyak wali murid yang mengungkapkan bahwa jalur zonasi telah dibatasi. “Misalnya, kawasan Jalan Nangka, Perumnas Patrang, itu sudah tidak masuk. Padahal dekat,” kata Elisabeth.

Selanjutnya, untuk memenuhi pagu, idealnya Dinas Pendidikan akan menggelar PPDB gelombang kedua. Sekolah yang belum memenuhi kuota pagu minimal akan berdampak pada masuk tidaknya pendataan Dapodik. Sehingga, jika tidak ada PPDB gelombang kedua, maka potensi terbesar yang akan terjadi adalah adanya penggabungan sekolah. “Sekolah yang tidak memenuhi pagu minimal, imbasnya nantinya tidak bisa masuk Dapodik. Nanti bisa-bisa ada penggabungan sekolah,” pungkasnya.

Jurnalis : Dian Cahyani
Fotografer : Istimewa
Redaktur : Lintang Anis Bena Kinanti

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Menyusul ditutupnya masa penerimaan peserta didik baru (PPDB), muncul fenomena baru yang terjadi di kalangan masyarakat saat ini. Yaitu ada sejumlah sekolah yang kekurangan pagu, bahkan pada sekolah favorit.

Salah satunya adalah di SD Jember Lor 01. Tahun sebelumnya, sekolah ini menerima pendaftar yang berlebih hingga menolak puluhan siswa yang mendaftar belakangan. Namun, tahun ini sekolah justru mengalami kekurangan pagu, mencapai 14 siswa dari jumlah pagu 112 siswa.

Kepala SD Jember Lor 01 Hartatik mengungkapkan bahwa peminat PPDB jalur afirmasi di sekolahnya sepi. Sebab, tidak sedikit orang tua yang belum paham kriteria jalur afirmasi. Padahal kuota untuk jalur ini cukup banyak, yaitu 35 persen dari jumlah pagu. “Orang yang punya KIP (Kartu Indonesia Pintar, Red) di sini juga ada. Tapi, tidak mengerti untuk dibuat PPDB,” Kata Hartatik ketika ditemui di ruangannya, Rabu (26/5).

Sementara, untuk jalur mutasi, kata dia, dianggap sangat kurang dengan kuota 5 persen dari jumlah pagu. Padahal peminat jalur ini cukup banyak. Mayoritas berasal dari orang tua yang mengalami penugasan kerja di kota. Sehingga mayoritas akan membawa anaknya untuk bekerja. “Karena, kalau di kota, banyak masyarakat yang mengalami mutasi kerja. Sehingga harus membawa anaknya untuk berkerja. Jadi, seharusnya jalur mutasinya diperbanyak,” ungkap Hartatik.

Hartatik mengungkapkan bahwa kurangnya murid pada beberapa lembaga sekolah tidak hanya dialami oleh SDN Jember Lor 01. Namun, banyak SD di kecamatan lain, baik desa maupun di kota. Berdasarkan penelusuran data Jawa Pos Radar Jember, kekurangan murid SD banyak dialami oleh sekolah lainnya di Kecamatan Patrang, termasuk SDN Jember Lor 03.

Setidaknya lebih dari 10 SD di Kecamatan Patrang yang mengalami kekurangan murid dan pagu yang ditetapkan tidak terisi. Hal serupa juga terjadi di Kecamatan Mangli dan Sumbersari.

“Tidak hanya itu. Mungkin sekarang usia anak masuk SD sedikit. Atau banyak siswa masuk swasta, karena pengalaman tahun lalu ditolak di lembaga negeri. Karena kuota terbatas,” imbuh Elisabeth, salah satu tim pengembang SDN Jember Lor 01.

Selain afirmasi dan mutasi, tahun ini banyak pihak mengeluhkan aturan zonasi SD berdasarkan rute rumah ke sekolah. Berbeda dengan tahun lalu yang berdasarkan pengukuran jarak udara dari rumah ke sekolah. Sehingga calon siswa yang rumahnya dekat dengan sekolah belum tentu memenuhi syarat. Sebab, jika diukur berdasarkan rute, bisa saja jaraknya akan lebih jauh.

Banyak wali murid yang mengeluhkan perubahan sistem jalur zonasi. Karena banyak wali murid yang mengungkapkan bahwa jalur zonasi telah dibatasi. “Misalnya, kawasan Jalan Nangka, Perumnas Patrang, itu sudah tidak masuk. Padahal dekat,” kata Elisabeth.

Selanjutnya, untuk memenuhi pagu, idealnya Dinas Pendidikan akan menggelar PPDB gelombang kedua. Sekolah yang belum memenuhi kuota pagu minimal akan berdampak pada masuk tidaknya pendataan Dapodik. Sehingga, jika tidak ada PPDB gelombang kedua, maka potensi terbesar yang akan terjadi adalah adanya penggabungan sekolah. “Sekolah yang tidak memenuhi pagu minimal, imbasnya nantinya tidak bisa masuk Dapodik. Nanti bisa-bisa ada penggabungan sekolah,” pungkasnya.

Jurnalis : Dian Cahyani
Fotografer : Istimewa
Redaktur : Lintang Anis Bena Kinanti

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Menyusul ditutupnya masa penerimaan peserta didik baru (PPDB), muncul fenomena baru yang terjadi di kalangan masyarakat saat ini. Yaitu ada sejumlah sekolah yang kekurangan pagu, bahkan pada sekolah favorit.

Salah satunya adalah di SD Jember Lor 01. Tahun sebelumnya, sekolah ini menerima pendaftar yang berlebih hingga menolak puluhan siswa yang mendaftar belakangan. Namun, tahun ini sekolah justru mengalami kekurangan pagu, mencapai 14 siswa dari jumlah pagu 112 siswa.

Kepala SD Jember Lor 01 Hartatik mengungkapkan bahwa peminat PPDB jalur afirmasi di sekolahnya sepi. Sebab, tidak sedikit orang tua yang belum paham kriteria jalur afirmasi. Padahal kuota untuk jalur ini cukup banyak, yaitu 35 persen dari jumlah pagu. “Orang yang punya KIP (Kartu Indonesia Pintar, Red) di sini juga ada. Tapi, tidak mengerti untuk dibuat PPDB,” Kata Hartatik ketika ditemui di ruangannya, Rabu (26/5).

Sementara, untuk jalur mutasi, kata dia, dianggap sangat kurang dengan kuota 5 persen dari jumlah pagu. Padahal peminat jalur ini cukup banyak. Mayoritas berasal dari orang tua yang mengalami penugasan kerja di kota. Sehingga mayoritas akan membawa anaknya untuk bekerja. “Karena, kalau di kota, banyak masyarakat yang mengalami mutasi kerja. Sehingga harus membawa anaknya untuk berkerja. Jadi, seharusnya jalur mutasinya diperbanyak,” ungkap Hartatik.

Hartatik mengungkapkan bahwa kurangnya murid pada beberapa lembaga sekolah tidak hanya dialami oleh SDN Jember Lor 01. Namun, banyak SD di kecamatan lain, baik desa maupun di kota. Berdasarkan penelusuran data Jawa Pos Radar Jember, kekurangan murid SD banyak dialami oleh sekolah lainnya di Kecamatan Patrang, termasuk SDN Jember Lor 03.

Setidaknya lebih dari 10 SD di Kecamatan Patrang yang mengalami kekurangan murid dan pagu yang ditetapkan tidak terisi. Hal serupa juga terjadi di Kecamatan Mangli dan Sumbersari.

“Tidak hanya itu. Mungkin sekarang usia anak masuk SD sedikit. Atau banyak siswa masuk swasta, karena pengalaman tahun lalu ditolak di lembaga negeri. Karena kuota terbatas,” imbuh Elisabeth, salah satu tim pengembang SDN Jember Lor 01.

Selain afirmasi dan mutasi, tahun ini banyak pihak mengeluhkan aturan zonasi SD berdasarkan rute rumah ke sekolah. Berbeda dengan tahun lalu yang berdasarkan pengukuran jarak udara dari rumah ke sekolah. Sehingga calon siswa yang rumahnya dekat dengan sekolah belum tentu memenuhi syarat. Sebab, jika diukur berdasarkan rute, bisa saja jaraknya akan lebih jauh.

Banyak wali murid yang mengeluhkan perubahan sistem jalur zonasi. Karena banyak wali murid yang mengungkapkan bahwa jalur zonasi telah dibatasi. “Misalnya, kawasan Jalan Nangka, Perumnas Patrang, itu sudah tidak masuk. Padahal dekat,” kata Elisabeth.

Selanjutnya, untuk memenuhi pagu, idealnya Dinas Pendidikan akan menggelar PPDB gelombang kedua. Sekolah yang belum memenuhi kuota pagu minimal akan berdampak pada masuk tidaknya pendataan Dapodik. Sehingga, jika tidak ada PPDB gelombang kedua, maka potensi terbesar yang akan terjadi adalah adanya penggabungan sekolah. “Sekolah yang tidak memenuhi pagu minimal, imbasnya nantinya tidak bisa masuk Dapodik. Nanti bisa-bisa ada penggabungan sekolah,” pungkasnya.

Jurnalis : Dian Cahyani
Fotografer : Istimewa
Redaktur : Lintang Anis Bena Kinanti