alexametrics
23.9 C
Jember
Saturday, 21 May 2022

AJI Tolak Pelibatan Wartawan di Program Pemerintah

Mobile_AP_Rectangle 1

Pelibatan wartawan dalam program pemerintah dinilai sebagai bentuk suap gaya baru.  Pemberian honor atau sesuatu yang tidak dikerjakan, apalagi menggunakan APBD tidak sepatutnya dilakukan. Oleh karena itu, pihaknya pun meminta kepada Bupati Faida untuk menghapus program yang melibatkan wartawan sebagai pelaksana program di Pemkab Jember.

“Kami juga meminta kepada bupati untuk menginstruksikan larangan melibatkan jurnalis dalam program Pemkab di seluruh OPD di Jember,” tegas Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jember, Friska Kalia dalam rilis yang disampaikan kepada media, kemarin. Hal ini dilakukan agar Pemkab Jember juga ikut menjaga marwah dan kehormatan wartawan dengan tidak memberikan imbalan dalam bentuk apa pun.

Persoalan ini mencuat ketika salah satu anggota AJI, Zumrotun Solicha tiba-tiba masuk dalam program pemerhati kesehatan Dinas Kesehatan Jember. Bahkan, dia menerima honor sebesar Rp 2 juta karena masuk tim pemerhati Program Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K).

Mobile_AP_Rectangle 2

Anehnya, anggota AJI ini tidak pernah mendapatkan pemberitahuan awal untuk menjadi tim ini. AJI pun menganggap hal ini janggal. “Padahal, sejak awal AJI Jember tidak pernah terlibat kerja sama atau membantu program instansi pemerintah,” jelas jurnalis yang berdomisili di Bondowoso ini.

Oleh karena itu, AJI Jember kemarin mengirim surat kepada Bupati Jember Faida. Mereka meminta kepada bupati untuk segera mengklarifikasi persoalan tersebut. Apalagi, AJI mengindikasikan jika hal ini bukan hanya di Dinkes Jember. Pihaknya khawatir hal seperti ini juga terjadi di OPD (Organisasi Perangkat Daerah) lainnya.

- Advertisement -

Pelibatan wartawan dalam program pemerintah dinilai sebagai bentuk suap gaya baru.  Pemberian honor atau sesuatu yang tidak dikerjakan, apalagi menggunakan APBD tidak sepatutnya dilakukan. Oleh karena itu, pihaknya pun meminta kepada Bupati Faida untuk menghapus program yang melibatkan wartawan sebagai pelaksana program di Pemkab Jember.

“Kami juga meminta kepada bupati untuk menginstruksikan larangan melibatkan jurnalis dalam program Pemkab di seluruh OPD di Jember,” tegas Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jember, Friska Kalia dalam rilis yang disampaikan kepada media, kemarin. Hal ini dilakukan agar Pemkab Jember juga ikut menjaga marwah dan kehormatan wartawan dengan tidak memberikan imbalan dalam bentuk apa pun.

Persoalan ini mencuat ketika salah satu anggota AJI, Zumrotun Solicha tiba-tiba masuk dalam program pemerhati kesehatan Dinas Kesehatan Jember. Bahkan, dia menerima honor sebesar Rp 2 juta karena masuk tim pemerhati Program Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K).

Anehnya, anggota AJI ini tidak pernah mendapatkan pemberitahuan awal untuk menjadi tim ini. AJI pun menganggap hal ini janggal. “Padahal, sejak awal AJI Jember tidak pernah terlibat kerja sama atau membantu program instansi pemerintah,” jelas jurnalis yang berdomisili di Bondowoso ini.

Oleh karena itu, AJI Jember kemarin mengirim surat kepada Bupati Jember Faida. Mereka meminta kepada bupati untuk segera mengklarifikasi persoalan tersebut. Apalagi, AJI mengindikasikan jika hal ini bukan hanya di Dinkes Jember. Pihaknya khawatir hal seperti ini juga terjadi di OPD (Organisasi Perangkat Daerah) lainnya.

Pelibatan wartawan dalam program pemerintah dinilai sebagai bentuk suap gaya baru.  Pemberian honor atau sesuatu yang tidak dikerjakan, apalagi menggunakan APBD tidak sepatutnya dilakukan. Oleh karena itu, pihaknya pun meminta kepada Bupati Faida untuk menghapus program yang melibatkan wartawan sebagai pelaksana program di Pemkab Jember.

“Kami juga meminta kepada bupati untuk menginstruksikan larangan melibatkan jurnalis dalam program Pemkab di seluruh OPD di Jember,” tegas Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jember, Friska Kalia dalam rilis yang disampaikan kepada media, kemarin. Hal ini dilakukan agar Pemkab Jember juga ikut menjaga marwah dan kehormatan wartawan dengan tidak memberikan imbalan dalam bentuk apa pun.

Persoalan ini mencuat ketika salah satu anggota AJI, Zumrotun Solicha tiba-tiba masuk dalam program pemerhati kesehatan Dinas Kesehatan Jember. Bahkan, dia menerima honor sebesar Rp 2 juta karena masuk tim pemerhati Program Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K).

Anehnya, anggota AJI ini tidak pernah mendapatkan pemberitahuan awal untuk menjadi tim ini. AJI pun menganggap hal ini janggal. “Padahal, sejak awal AJI Jember tidak pernah terlibat kerja sama atau membantu program instansi pemerintah,” jelas jurnalis yang berdomisili di Bondowoso ini.

Oleh karena itu, AJI Jember kemarin mengirim surat kepada Bupati Jember Faida. Mereka meminta kepada bupati untuk segera mengklarifikasi persoalan tersebut. Apalagi, AJI mengindikasikan jika hal ini bukan hanya di Dinkes Jember. Pihaknya khawatir hal seperti ini juga terjadi di OPD (Organisasi Perangkat Daerah) lainnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/