alexametrics
23.2 C
Jember
Friday, 19 August 2022

Pembangunan Pusat-Daerah Harus Sinkron

Mobile_AP_Rectangle 1

Penelusuran Jawa Pos Radar Jember, dalam Permendagri 64/2020 tersebut, pemerintah pusat menekankan agar dilakukan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Sinkronisasi itu juga ditekankan pada penyusunan RKPD tahun 2021 guna mendukung pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden serta pembangunan nasional.

Untuk mencapai hal itu, dalam Permendagri dituangkan lima arahan presiden. Masing-masing adalah pembangunan sumber daya manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi dengan pendekatan omnibus law dan UU Pemberdayaan UMKM, serta penyederhanaan birokrasi. Selain itu, ditekankan agar dilakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam (SDA).

Sementara itu, penekanan penyusunan APBD 2021 juga harus sinkron dengan tujuh prioritas pembangunan nasional. Seperti memperkuat ketahanan, menjamin pemerataan, peningkatan sumber daya manusia (SDM), serta revolusi mental. Pemerintah pusat juga menekankan agar APBD 2021 memperkuat infrastruktur, membangun lingkungan hidup, serta meningkatkan ketahanan bencana, dan memperkuat stabilitas politik, hukum pertahanan, keamanan, dan transformasi pelayanan publik.

Mobile_AP_Rectangle 2

Dalam Permendagri 64 itu, pemerintah pusat juga mengamanatkan agar APBD 2021 tetap memasukkan penanganan wabah korona. Baik pencegahan, kebangkitan ekonomi akibat pandemi, maupun sampai kepada penanggulangan apabila ada yang tetap terkena korona.

- Advertisement -

Penelusuran Jawa Pos Radar Jember, dalam Permendagri 64/2020 tersebut, pemerintah pusat menekankan agar dilakukan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Sinkronisasi itu juga ditekankan pada penyusunan RKPD tahun 2021 guna mendukung pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden serta pembangunan nasional.

Untuk mencapai hal itu, dalam Permendagri dituangkan lima arahan presiden. Masing-masing adalah pembangunan sumber daya manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi dengan pendekatan omnibus law dan UU Pemberdayaan UMKM, serta penyederhanaan birokrasi. Selain itu, ditekankan agar dilakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam (SDA).

Sementara itu, penekanan penyusunan APBD 2021 juga harus sinkron dengan tujuh prioritas pembangunan nasional. Seperti memperkuat ketahanan, menjamin pemerataan, peningkatan sumber daya manusia (SDM), serta revolusi mental. Pemerintah pusat juga menekankan agar APBD 2021 memperkuat infrastruktur, membangun lingkungan hidup, serta meningkatkan ketahanan bencana, dan memperkuat stabilitas politik, hukum pertahanan, keamanan, dan transformasi pelayanan publik.

Dalam Permendagri 64 itu, pemerintah pusat juga mengamanatkan agar APBD 2021 tetap memasukkan penanganan wabah korona. Baik pencegahan, kebangkitan ekonomi akibat pandemi, maupun sampai kepada penanggulangan apabila ada yang tetap terkena korona.

Penelusuran Jawa Pos Radar Jember, dalam Permendagri 64/2020 tersebut, pemerintah pusat menekankan agar dilakukan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Sinkronisasi itu juga ditekankan pada penyusunan RKPD tahun 2021 guna mendukung pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden serta pembangunan nasional.

Untuk mencapai hal itu, dalam Permendagri dituangkan lima arahan presiden. Masing-masing adalah pembangunan sumber daya manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi dengan pendekatan omnibus law dan UU Pemberdayaan UMKM, serta penyederhanaan birokrasi. Selain itu, ditekankan agar dilakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam (SDA).

Sementara itu, penekanan penyusunan APBD 2021 juga harus sinkron dengan tujuh prioritas pembangunan nasional. Seperti memperkuat ketahanan, menjamin pemerataan, peningkatan sumber daya manusia (SDM), serta revolusi mental. Pemerintah pusat juga menekankan agar APBD 2021 memperkuat infrastruktur, membangun lingkungan hidup, serta meningkatkan ketahanan bencana, dan memperkuat stabilitas politik, hukum pertahanan, keamanan, dan transformasi pelayanan publik.

Dalam Permendagri 64 itu, pemerintah pusat juga mengamanatkan agar APBD 2021 tetap memasukkan penanganan wabah korona. Baik pencegahan, kebangkitan ekonomi akibat pandemi, maupun sampai kepada penanggulangan apabila ada yang tetap terkena korona.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/