alexametrics
23 C
Jember
Tuesday, 28 June 2022

Pembangunan Pusat-Daerah Harus Sinkron

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk kelangsungan roda pemerintahan di Kabupaten Jember tahun 2021 tak kunjung ada kabar. Padahal, pergantian tahun tinggal menghitung hari. Mengingat pentingnya APBD tersebut, tidak salah jika para pemangku kebijakan memelototi kisi-kisi terbaru penyusunan buku besar berisi anggaran-anggaran dan kegiatan-kegiatan tersebut.

Perkembangan APBD 2021, menurut Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi, kembali mandek. Dikatakannya, permintaan legislatif agar surat pengantar Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang dikirim 10 Juli 2020 lalu diperbarui, tidak juga dilayangkan oleh pemkab. Hal inilah yang membuat KUA-PPAS tidak dibahas. Otomatis, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD pun belum ada kabar.

Permintaan pembaruan surat pengantar KUA-PPAS dilakukan dewan karena ada surat Gubernur Jawa Timur tertanggal 20 Juli 2020. Surat ini berisi tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). “KUA-PPAS sampai detik ini belum diperbarui. Padahal, permintaan kami ini agar KUA-PPAS sesuai dengan surat gubernur tentang RKPD. Jadi, KUA-PPAS belum dibahas, otomatis Raperda APBD juga belum,” kata Itqon.

Mobile_AP_Rectangle 2

Dengan tidak selesainya KUA-PPAS serta Raperda APBD 2021, Itqon meminta agar ada penyesuaian Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pedoman Penyusunan APBD 2021. Permendagri ini sendiri terbit 28 Juli 2020. “Permendagri yang harus dijadikan rujukan untuk penyusunan APBD ini menekankan agar ada sinkronisasi dengan visi misi Presiden dan prioritas nasional,” katanya.

Itqon pun mengaku, dirinya juga akan terus membaca apa saja kisi-kisi penyusunan APBD 2021 dalam Permendagri yang tebalnya mencapai 664 lembar tersebut. “Saya juga akan mempelajari pedoman penyusunan APBD 2021 ini,” paparnya.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk kelangsungan roda pemerintahan di Kabupaten Jember tahun 2021 tak kunjung ada kabar. Padahal, pergantian tahun tinggal menghitung hari. Mengingat pentingnya APBD tersebut, tidak salah jika para pemangku kebijakan memelototi kisi-kisi terbaru penyusunan buku besar berisi anggaran-anggaran dan kegiatan-kegiatan tersebut.

Perkembangan APBD 2021, menurut Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi, kembali mandek. Dikatakannya, permintaan legislatif agar surat pengantar Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang dikirim 10 Juli 2020 lalu diperbarui, tidak juga dilayangkan oleh pemkab. Hal inilah yang membuat KUA-PPAS tidak dibahas. Otomatis, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD pun belum ada kabar.

Permintaan pembaruan surat pengantar KUA-PPAS dilakukan dewan karena ada surat Gubernur Jawa Timur tertanggal 20 Juli 2020. Surat ini berisi tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). “KUA-PPAS sampai detik ini belum diperbarui. Padahal, permintaan kami ini agar KUA-PPAS sesuai dengan surat gubernur tentang RKPD. Jadi, KUA-PPAS belum dibahas, otomatis Raperda APBD juga belum,” kata Itqon.

Dengan tidak selesainya KUA-PPAS serta Raperda APBD 2021, Itqon meminta agar ada penyesuaian Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pedoman Penyusunan APBD 2021. Permendagri ini sendiri terbit 28 Juli 2020. “Permendagri yang harus dijadikan rujukan untuk penyusunan APBD ini menekankan agar ada sinkronisasi dengan visi misi Presiden dan prioritas nasional,” katanya.

Itqon pun mengaku, dirinya juga akan terus membaca apa saja kisi-kisi penyusunan APBD 2021 dalam Permendagri yang tebalnya mencapai 664 lembar tersebut. “Saya juga akan mempelajari pedoman penyusunan APBD 2021 ini,” paparnya.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk kelangsungan roda pemerintahan di Kabupaten Jember tahun 2021 tak kunjung ada kabar. Padahal, pergantian tahun tinggal menghitung hari. Mengingat pentingnya APBD tersebut, tidak salah jika para pemangku kebijakan memelototi kisi-kisi terbaru penyusunan buku besar berisi anggaran-anggaran dan kegiatan-kegiatan tersebut.

Perkembangan APBD 2021, menurut Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi, kembali mandek. Dikatakannya, permintaan legislatif agar surat pengantar Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang dikirim 10 Juli 2020 lalu diperbarui, tidak juga dilayangkan oleh pemkab. Hal inilah yang membuat KUA-PPAS tidak dibahas. Otomatis, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD pun belum ada kabar.

Permintaan pembaruan surat pengantar KUA-PPAS dilakukan dewan karena ada surat Gubernur Jawa Timur tertanggal 20 Juli 2020. Surat ini berisi tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). “KUA-PPAS sampai detik ini belum diperbarui. Padahal, permintaan kami ini agar KUA-PPAS sesuai dengan surat gubernur tentang RKPD. Jadi, KUA-PPAS belum dibahas, otomatis Raperda APBD juga belum,” kata Itqon.

Dengan tidak selesainya KUA-PPAS serta Raperda APBD 2021, Itqon meminta agar ada penyesuaian Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pedoman Penyusunan APBD 2021. Permendagri ini sendiri terbit 28 Juli 2020. “Permendagri yang harus dijadikan rujukan untuk penyusunan APBD ini menekankan agar ada sinkronisasi dengan visi misi Presiden dan prioritas nasional,” katanya.

Itqon pun mengaku, dirinya juga akan terus membaca apa saja kisi-kisi penyusunan APBD 2021 dalam Permendagri yang tebalnya mencapai 664 lembar tersebut. “Saya juga akan mempelajari pedoman penyusunan APBD 2021 ini,” paparnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/