31.1 C
Jember
Wednesday, 29 March 2023

Ini Cara Cegah Kekerasan Seksual di Kampus

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Kasus kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi masih rentan terjadi. Perkara yang mencuat tahun ini di Universitas PGRI Argopuro (Unipar) Jember, misalnya. Aduan salah seorang dosen yang dilecehkan oleh pejabat kampus, waktu itu, sempat menjadi sorotan publik, meski kasusnya tak sampai lanjut ke ranah hukum.

Mencegah peristiwa yang sama terulang, salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan membentuk lembaga yang fokus menangani masalah pelecehan dan kekerasan seksual di kampus. Inilah yang dilakukan oleh Unipar Jember dengan mendirikan Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA). Melalui lembaga ini, berbagai penanganan kasus pelecehan seksual diharapkan mendapatkan perhatian khusus.

“Kampus menjadi salah satu tempat yang memiliki potensi tinggi adanya pelecehan seksual. Maka, dengan adanya PSGA, kami bisa melakukan langkah preventif,” ungkap Fannah, Ketua PSGA Unipar Jember, kemarin (25/11).

Mobile_AP_Rectangle 2

Menurut dia, PSGA tidak hanya fokus pada penanganan kasus yang menimpa perempuan. Namun, juga memberikan pelayanan pada penanganan kasus pelecehan dan kekerasan anak. Bagi Unipar Jember, hal ini sebagai upaya penguatan bagi mahasiswa pada isu atau kasus pelecehan dan kekerasan anak. “Di sini ada prodi pendidikan. Nanti mereka ngajar di sekolah. Nah, itu bagaimana mereka juga paham pencegahan kekerasan dan pelecehan seksual pada anak,” imbuhnya.

Terpisah, Ketua PSG Universitas Negeri Jember (Unej) Linda Dwi Ariyanti menyampaikan, adanya PSG di lingkungan kampus menjadi sebuah kebutuhan untuk menciptakan ruang aman bagi korban pelecehan seksual. Sebab, ia menilai, hingga saat ini kondisi kampus di Jember masih sangat rentan atau memiliki potensi tinggi terjadinya pelecehan seksual. “Kekerasan dan pelecehan di perguruan tinggi masih tinggi. Saat pandemi ini yang marak kekerasan seksual online,” bebernya.

Dia menambahkan, keberadaan PSG di kampus bakal makin kuat setelah Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 diimplementasikan. Sebab, selama ini PSG hanya menangani kasus berdasarkan pengaduan saja. Tiadanya payung hukum membuat penanganan kasus tidak jelas dan tidak maksimal. Namun, jika Permendikbud sudah diterapkan, maka penanganannya bisa lebih komprehensif. “Kalau Permendikbud ini diimplementasikan, maka universitas bertugas untuk mencegah dengan membangun kesadaran, tata kelola, dan sistem, supaya tidak terjadi kekerasan seksual,” jelasnya.

Lebih jauh, ia menyebut, melalui Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021, akan ada mata kuliah wajib atau modul dan lainnya sebagai bentuk pencegahan. Sedangkan pada penanganannya, akan ada perlindungan bagi korban oleh universitas. Ini agar korban dapat menjalani kesehariannya secara normal. “Korban juga mendapat pemulihan dengan fasilitas-fasilitas yang ada. Bagi pelaku, juga diberi sanksi sampai jera,” urainya.

Linda meyakini, Permendikbud itu bakal memperkuat eksistensi PSG sehingga sistem kerjanya akan efektif mencegah kekerasan seksual di kampus. Apalagi, regulasi itu juga memberi mandat agar rektor membentuk satgas melalui seleksi untuk menangani kasus secara khusus. Nantinya, kampus melalui PSG tidak hanya melakukan kajian tentang pelecehan seksual dan kekerasan sebagai upaya penanganan, tapi lebih dari itu. “Karena nantinya kampus akan dilengkapi dengan satgas yang menangani kasus pelecehan,” pungkasnya.

Reporter : Dian Cahyani/Radar Jember

Fotografer :

Editor : Mahrus Sholih/Radar Jember

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Kasus kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi masih rentan terjadi. Perkara yang mencuat tahun ini di Universitas PGRI Argopuro (Unipar) Jember, misalnya. Aduan salah seorang dosen yang dilecehkan oleh pejabat kampus, waktu itu, sempat menjadi sorotan publik, meski kasusnya tak sampai lanjut ke ranah hukum.

Mencegah peristiwa yang sama terulang, salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan membentuk lembaga yang fokus menangani masalah pelecehan dan kekerasan seksual di kampus. Inilah yang dilakukan oleh Unipar Jember dengan mendirikan Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA). Melalui lembaga ini, berbagai penanganan kasus pelecehan seksual diharapkan mendapatkan perhatian khusus.

“Kampus menjadi salah satu tempat yang memiliki potensi tinggi adanya pelecehan seksual. Maka, dengan adanya PSGA, kami bisa melakukan langkah preventif,” ungkap Fannah, Ketua PSGA Unipar Jember, kemarin (25/11).

Menurut dia, PSGA tidak hanya fokus pada penanganan kasus yang menimpa perempuan. Namun, juga memberikan pelayanan pada penanganan kasus pelecehan dan kekerasan anak. Bagi Unipar Jember, hal ini sebagai upaya penguatan bagi mahasiswa pada isu atau kasus pelecehan dan kekerasan anak. “Di sini ada prodi pendidikan. Nanti mereka ngajar di sekolah. Nah, itu bagaimana mereka juga paham pencegahan kekerasan dan pelecehan seksual pada anak,” imbuhnya.

Terpisah, Ketua PSG Universitas Negeri Jember (Unej) Linda Dwi Ariyanti menyampaikan, adanya PSG di lingkungan kampus menjadi sebuah kebutuhan untuk menciptakan ruang aman bagi korban pelecehan seksual. Sebab, ia menilai, hingga saat ini kondisi kampus di Jember masih sangat rentan atau memiliki potensi tinggi terjadinya pelecehan seksual. “Kekerasan dan pelecehan di perguruan tinggi masih tinggi. Saat pandemi ini yang marak kekerasan seksual online,” bebernya.

Dia menambahkan, keberadaan PSG di kampus bakal makin kuat setelah Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 diimplementasikan. Sebab, selama ini PSG hanya menangani kasus berdasarkan pengaduan saja. Tiadanya payung hukum membuat penanganan kasus tidak jelas dan tidak maksimal. Namun, jika Permendikbud sudah diterapkan, maka penanganannya bisa lebih komprehensif. “Kalau Permendikbud ini diimplementasikan, maka universitas bertugas untuk mencegah dengan membangun kesadaran, tata kelola, dan sistem, supaya tidak terjadi kekerasan seksual,” jelasnya.

Lebih jauh, ia menyebut, melalui Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021, akan ada mata kuliah wajib atau modul dan lainnya sebagai bentuk pencegahan. Sedangkan pada penanganannya, akan ada perlindungan bagi korban oleh universitas. Ini agar korban dapat menjalani kesehariannya secara normal. “Korban juga mendapat pemulihan dengan fasilitas-fasilitas yang ada. Bagi pelaku, juga diberi sanksi sampai jera,” urainya.

Linda meyakini, Permendikbud itu bakal memperkuat eksistensi PSG sehingga sistem kerjanya akan efektif mencegah kekerasan seksual di kampus. Apalagi, regulasi itu juga memberi mandat agar rektor membentuk satgas melalui seleksi untuk menangani kasus secara khusus. Nantinya, kampus melalui PSG tidak hanya melakukan kajian tentang pelecehan seksual dan kekerasan sebagai upaya penanganan, tapi lebih dari itu. “Karena nantinya kampus akan dilengkapi dengan satgas yang menangani kasus pelecehan,” pungkasnya.

Reporter : Dian Cahyani/Radar Jember

Fotografer :

Editor : Mahrus Sholih/Radar Jember

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Kasus kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi masih rentan terjadi. Perkara yang mencuat tahun ini di Universitas PGRI Argopuro (Unipar) Jember, misalnya. Aduan salah seorang dosen yang dilecehkan oleh pejabat kampus, waktu itu, sempat menjadi sorotan publik, meski kasusnya tak sampai lanjut ke ranah hukum.

Mencegah peristiwa yang sama terulang, salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan membentuk lembaga yang fokus menangani masalah pelecehan dan kekerasan seksual di kampus. Inilah yang dilakukan oleh Unipar Jember dengan mendirikan Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA). Melalui lembaga ini, berbagai penanganan kasus pelecehan seksual diharapkan mendapatkan perhatian khusus.

“Kampus menjadi salah satu tempat yang memiliki potensi tinggi adanya pelecehan seksual. Maka, dengan adanya PSGA, kami bisa melakukan langkah preventif,” ungkap Fannah, Ketua PSGA Unipar Jember, kemarin (25/11).

Menurut dia, PSGA tidak hanya fokus pada penanganan kasus yang menimpa perempuan. Namun, juga memberikan pelayanan pada penanganan kasus pelecehan dan kekerasan anak. Bagi Unipar Jember, hal ini sebagai upaya penguatan bagi mahasiswa pada isu atau kasus pelecehan dan kekerasan anak. “Di sini ada prodi pendidikan. Nanti mereka ngajar di sekolah. Nah, itu bagaimana mereka juga paham pencegahan kekerasan dan pelecehan seksual pada anak,” imbuhnya.

Terpisah, Ketua PSG Universitas Negeri Jember (Unej) Linda Dwi Ariyanti menyampaikan, adanya PSG di lingkungan kampus menjadi sebuah kebutuhan untuk menciptakan ruang aman bagi korban pelecehan seksual. Sebab, ia menilai, hingga saat ini kondisi kampus di Jember masih sangat rentan atau memiliki potensi tinggi terjadinya pelecehan seksual. “Kekerasan dan pelecehan di perguruan tinggi masih tinggi. Saat pandemi ini yang marak kekerasan seksual online,” bebernya.

Dia menambahkan, keberadaan PSG di kampus bakal makin kuat setelah Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 diimplementasikan. Sebab, selama ini PSG hanya menangani kasus berdasarkan pengaduan saja. Tiadanya payung hukum membuat penanganan kasus tidak jelas dan tidak maksimal. Namun, jika Permendikbud sudah diterapkan, maka penanganannya bisa lebih komprehensif. “Kalau Permendikbud ini diimplementasikan, maka universitas bertugas untuk mencegah dengan membangun kesadaran, tata kelola, dan sistem, supaya tidak terjadi kekerasan seksual,” jelasnya.

Lebih jauh, ia menyebut, melalui Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021, akan ada mata kuliah wajib atau modul dan lainnya sebagai bentuk pencegahan. Sedangkan pada penanganannya, akan ada perlindungan bagi korban oleh universitas. Ini agar korban dapat menjalani kesehariannya secara normal. “Korban juga mendapat pemulihan dengan fasilitas-fasilitas yang ada. Bagi pelaku, juga diberi sanksi sampai jera,” urainya.

Linda meyakini, Permendikbud itu bakal memperkuat eksistensi PSG sehingga sistem kerjanya akan efektif mencegah kekerasan seksual di kampus. Apalagi, regulasi itu juga memberi mandat agar rektor membentuk satgas melalui seleksi untuk menangani kasus secara khusus. Nantinya, kampus melalui PSG tidak hanya melakukan kajian tentang pelecehan seksual dan kekerasan sebagai upaya penanganan, tapi lebih dari itu. “Karena nantinya kampus akan dilengkapi dengan satgas yang menangani kasus pelecehan,” pungkasnya.

Reporter : Dian Cahyani/Radar Jember

Fotografer :

Editor : Mahrus Sholih/Radar Jember

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca