alexametrics
23.8 C
Jember
Thursday, 30 June 2022

Pentingnya Sinergitas Pemkab dan DPRD

Mobile_AP_Rectangle 1

Namun, saat disinggung mengenai kurang harmonisnya DPRD Jember dengan Pemkab Jember beberapa tahun belakangan, Adam menanggapinya dengan dingin. Terlebih lagi mengenai penyusunan anggaran kedua belah pihak ke depan ini. “Kurang sejalannya pihak eksekutif dan legislatif dalam penyusunan perda APBD dalam beberapa tahun terakhir ini, lebih disebabkan oleh kebuntuan komunikasi saja untuk mencapai kesepakatan bersama,” kata dia.

Bukan karena permasalahan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar atau pedoman pembentukan Perda APBD. “Karena dasar hukum penyusunan APBD itu tidak hanya berlaku di Jember saja. Tetapi berlaku di daerah lain,” terangnya.

Saat ditanya, soal apakah ada peluang untuk kongkalikong bagi kedua belah pihak dalam penyusunan anggaran ini dan sampai menjerumus kepada korupsi, bagi Adam, pengaturan itu jika dilaksanakan dengan itikad mensejahterahkan masyarakat, tentu akan terhindar dari korupsi. “Jika misalnya terjadi penyalagunaan wewenang, tentu hal tersebut kembali pada para pemegang kewenangan yaitu kepala daerah dan DPRD,” jelas pria yang sekarang menjadi kandidat Doktor Ilmu Hukum di Unair Surabaya ini.

Mobile_AP_Rectangle 2

Kini DPRD Jember banyak diisi wajah-wajah baru. Harapan baru pun diusungnya. Wajah baru anggota DPRD juga menjadi salah satu variabel yang sangat menentukan. “Harapan saya bupati dapat membangun komunikasi yang baik dengan legislator. Karena selain faktor keberlakuan yuridis. Terdapat keberlakuan politis yang berada dalam genggaman DPRD,” pungkas Adam. (*)

- Advertisement -

Namun, saat disinggung mengenai kurang harmonisnya DPRD Jember dengan Pemkab Jember beberapa tahun belakangan, Adam menanggapinya dengan dingin. Terlebih lagi mengenai penyusunan anggaran kedua belah pihak ke depan ini. “Kurang sejalannya pihak eksekutif dan legislatif dalam penyusunan perda APBD dalam beberapa tahun terakhir ini, lebih disebabkan oleh kebuntuan komunikasi saja untuk mencapai kesepakatan bersama,” kata dia.

Bukan karena permasalahan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar atau pedoman pembentukan Perda APBD. “Karena dasar hukum penyusunan APBD itu tidak hanya berlaku di Jember saja. Tetapi berlaku di daerah lain,” terangnya.

Saat ditanya, soal apakah ada peluang untuk kongkalikong bagi kedua belah pihak dalam penyusunan anggaran ini dan sampai menjerumus kepada korupsi, bagi Adam, pengaturan itu jika dilaksanakan dengan itikad mensejahterahkan masyarakat, tentu akan terhindar dari korupsi. “Jika misalnya terjadi penyalagunaan wewenang, tentu hal tersebut kembali pada para pemegang kewenangan yaitu kepala daerah dan DPRD,” jelas pria yang sekarang menjadi kandidat Doktor Ilmu Hukum di Unair Surabaya ini.

Kini DPRD Jember banyak diisi wajah-wajah baru. Harapan baru pun diusungnya. Wajah baru anggota DPRD juga menjadi salah satu variabel yang sangat menentukan. “Harapan saya bupati dapat membangun komunikasi yang baik dengan legislator. Karena selain faktor keberlakuan yuridis. Terdapat keberlakuan politis yang berada dalam genggaman DPRD,” pungkas Adam. (*)

Namun, saat disinggung mengenai kurang harmonisnya DPRD Jember dengan Pemkab Jember beberapa tahun belakangan, Adam menanggapinya dengan dingin. Terlebih lagi mengenai penyusunan anggaran kedua belah pihak ke depan ini. “Kurang sejalannya pihak eksekutif dan legislatif dalam penyusunan perda APBD dalam beberapa tahun terakhir ini, lebih disebabkan oleh kebuntuan komunikasi saja untuk mencapai kesepakatan bersama,” kata dia.

Bukan karena permasalahan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar atau pedoman pembentukan Perda APBD. “Karena dasar hukum penyusunan APBD itu tidak hanya berlaku di Jember saja. Tetapi berlaku di daerah lain,” terangnya.

Saat ditanya, soal apakah ada peluang untuk kongkalikong bagi kedua belah pihak dalam penyusunan anggaran ini dan sampai menjerumus kepada korupsi, bagi Adam, pengaturan itu jika dilaksanakan dengan itikad mensejahterahkan masyarakat, tentu akan terhindar dari korupsi. “Jika misalnya terjadi penyalagunaan wewenang, tentu hal tersebut kembali pada para pemegang kewenangan yaitu kepala daerah dan DPRD,” jelas pria yang sekarang menjadi kandidat Doktor Ilmu Hukum di Unair Surabaya ini.

Kini DPRD Jember banyak diisi wajah-wajah baru. Harapan baru pun diusungnya. Wajah baru anggota DPRD juga menjadi salah satu variabel yang sangat menentukan. “Harapan saya bupati dapat membangun komunikasi yang baik dengan legislator. Karena selain faktor keberlakuan yuridis. Terdapat keberlakuan politis yang berada dalam genggaman DPRD,” pungkas Adam. (*)

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/