alexametrics
22.9 C
Jember
Sunday, 14 August 2022

Masih Ragu Menertibkan Tambak Ilegal

Pemerintah Butuh Penguatan Regulasi dan Solusi

Mobile_AP_Rectangle 1

SUMBERSARI, Radar Jember – Pemkab sepertinya belum cukup bernyali menertibkan sejumlah tambak udang di pesisir selatan Jember. Alih-alih hendak menertibkan, pemerintah justru tengah memikirkan solusi yang tepat untuk mengatur bagaimana tambak-tambak itu tetap ada dan beroperasi.

BACA JUGA : Damkar Bondowoso Terjunkan Empat Armada, Api Baru Padam Lebih Dua Jam

Padahal, keberadaan tambak-tambak baru di pesisir selatan Jember, yang terbentang dari Pantai Puger hingga ke barat, sekitar Desa Kepanjen, Kecamatan Gumukmas, belakangan diketahui terdapat delapan tambak baru, dari belasan tambak yang sudah lebih dulu berdiri dan beroperasi. Namun, semuanya jelas-jelas telah menabrak amanat Perpres Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Kawasan Sempadan Pantai, yang tegas menyatakan harus sejauh 100 meter dari ombak tertinggi ke daratan.

Mobile_AP_Rectangle 2

Bupati Jember Hendy Siswanto, kala ditemui seusai memberikan tanggapan terhadap pandangan umum fraksi-fraksi atas Nota Pengantar LPP APBD 2021, menguraikan, pemerintah daerah masih memerlukan dasar yang tegas dan jelas mengenai regulasi batas sempadan pantai yang menyebut 100 meter tersebut. “Ada satu hal yang masih belum fix di situ dan belum ada perdanya tentang sempadan pantai. Ini ombak yang tertinggi atau ombak 100 meter, ini belum fix. Jadi, pegangan kami ini di mana posisinya,” urai Hendy, (20/7) lalu.

Orang nomor satu di Jember itu mengutarakan, Pemkab Jember selama ini diakuinya telah banyak menertibkan tanah-tanah kosong di pesisir. Namun, terkhusus persoalan tambak itu, pihaknya tidak bisa seketika melakukan penertiban. Sebab, para pengusaha tambak beroperasi di sana. Sama-sama menghendaki ingin bekerja dan mencari makan.

- Advertisement -

SUMBERSARI, Radar Jember – Pemkab sepertinya belum cukup bernyali menertibkan sejumlah tambak udang di pesisir selatan Jember. Alih-alih hendak menertibkan, pemerintah justru tengah memikirkan solusi yang tepat untuk mengatur bagaimana tambak-tambak itu tetap ada dan beroperasi.

BACA JUGA : Damkar Bondowoso Terjunkan Empat Armada, Api Baru Padam Lebih Dua Jam

Padahal, keberadaan tambak-tambak baru di pesisir selatan Jember, yang terbentang dari Pantai Puger hingga ke barat, sekitar Desa Kepanjen, Kecamatan Gumukmas, belakangan diketahui terdapat delapan tambak baru, dari belasan tambak yang sudah lebih dulu berdiri dan beroperasi. Namun, semuanya jelas-jelas telah menabrak amanat Perpres Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Kawasan Sempadan Pantai, yang tegas menyatakan harus sejauh 100 meter dari ombak tertinggi ke daratan.

Bupati Jember Hendy Siswanto, kala ditemui seusai memberikan tanggapan terhadap pandangan umum fraksi-fraksi atas Nota Pengantar LPP APBD 2021, menguraikan, pemerintah daerah masih memerlukan dasar yang tegas dan jelas mengenai regulasi batas sempadan pantai yang menyebut 100 meter tersebut. “Ada satu hal yang masih belum fix di situ dan belum ada perdanya tentang sempadan pantai. Ini ombak yang tertinggi atau ombak 100 meter, ini belum fix. Jadi, pegangan kami ini di mana posisinya,” urai Hendy, (20/7) lalu.

Orang nomor satu di Jember itu mengutarakan, Pemkab Jember selama ini diakuinya telah banyak menertibkan tanah-tanah kosong di pesisir. Namun, terkhusus persoalan tambak itu, pihaknya tidak bisa seketika melakukan penertiban. Sebab, para pengusaha tambak beroperasi di sana. Sama-sama menghendaki ingin bekerja dan mencari makan.

SUMBERSARI, Radar Jember – Pemkab sepertinya belum cukup bernyali menertibkan sejumlah tambak udang di pesisir selatan Jember. Alih-alih hendak menertibkan, pemerintah justru tengah memikirkan solusi yang tepat untuk mengatur bagaimana tambak-tambak itu tetap ada dan beroperasi.

BACA JUGA : Damkar Bondowoso Terjunkan Empat Armada, Api Baru Padam Lebih Dua Jam

Padahal, keberadaan tambak-tambak baru di pesisir selatan Jember, yang terbentang dari Pantai Puger hingga ke barat, sekitar Desa Kepanjen, Kecamatan Gumukmas, belakangan diketahui terdapat delapan tambak baru, dari belasan tambak yang sudah lebih dulu berdiri dan beroperasi. Namun, semuanya jelas-jelas telah menabrak amanat Perpres Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Kawasan Sempadan Pantai, yang tegas menyatakan harus sejauh 100 meter dari ombak tertinggi ke daratan.

Bupati Jember Hendy Siswanto, kala ditemui seusai memberikan tanggapan terhadap pandangan umum fraksi-fraksi atas Nota Pengantar LPP APBD 2021, menguraikan, pemerintah daerah masih memerlukan dasar yang tegas dan jelas mengenai regulasi batas sempadan pantai yang menyebut 100 meter tersebut. “Ada satu hal yang masih belum fix di situ dan belum ada perdanya tentang sempadan pantai. Ini ombak yang tertinggi atau ombak 100 meter, ini belum fix. Jadi, pegangan kami ini di mana posisinya,” urai Hendy, (20/7) lalu.

Orang nomor satu di Jember itu mengutarakan, Pemkab Jember selama ini diakuinya telah banyak menertibkan tanah-tanah kosong di pesisir. Namun, terkhusus persoalan tambak itu, pihaknya tidak bisa seketika melakukan penertiban. Sebab, para pengusaha tambak beroperasi di sana. Sama-sama menghendaki ingin bekerja dan mencari makan.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/