alexametrics
22.4 C
Jember
Sunday, 26 June 2022

SIPD Geser, Miliaran Rupiah Ngendon!

# Dana SPM Warga Miskin Belum Bisa Cair # Berdampak pada Semua RS Rujukan

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Layanan kesehatan gratis bagi warga miskin dan kurang mampu melalui surat pernyataan miskin (SPM) tampaknya belum sepenuhnya klir. Dari anggaran yang disediakan dalam APBD sekitar Rp 40 miliar, ternyata separuhnya, atau sebesar Rp 20 miliar, tidak bisa dicairkan. Ini terjadi akibat kerja yang kurang profesional dan aplikasi yang kurang siap.

Akibatnya, sejumlah rumah sakit daerah (RSD) di Jember yang menjadi rujukan pasien SPM terpaksa gigit jari. Masing-masing RSD sementara ini harus merogoh kocek sendiri untuk tetap menjaga agar pelayanan SPM maksimal. “Mengenai kapan cairnya, kami sifatnya tinggal menunggu, karena sudah diajukan,” kata Direktur RSD Kalisat drg Nur Cahyohadi.

Baca Juga: Kemenkes: Meski Covid-19 Terkendali Masyarakat Harus Tetap Hati-Hati

Mobile_AP_Rectangle 2

Pada RS yang dipimpinnya, sedikitnya telah memproses sekitar Rp 3,5 miliar yang diajukan tahun 2021 untuk digunakan pada bulan Januari, Februari, Maret, dan April 2022. Namun, karena tidak bisa dicairkan, RSD Kalisat harus mencari cara untuk mengatasinya. Hal itu jelas menyisakan sejumlah dampak. “Impact-nya ke kemampuan anggaran rumah sakit. Jadi, kami berupaya untuk mengendalikan biaya operasionalnya. Kalau pelayanan ke masyarakat, mutlak tetap jalan,” imbuh pria yang pernah menjabat direktur RSD Balung itu.

Selain RSD Kalisat, kondisi serupa juga terjadi di RSD milik pemda lainnya yang melayani pasien SPM. Seperti RSD dr Soebandi, Patrang, dan RSD Balung. Selain itu, dialami RS dr Soetomo Surabaya yang juga melayani pasien rujukan SPM dari Jember. Sejumlah rumah sakit itu tidak bisa mencairkan anggaran pasien SPM. Mereka juga tidak mengetahui penyebab pasti, mengapa anggaran tidak bisa dicairkan.

Plt Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jember dr Lilik Lailiyah menyebut, asal-muasal tidak bisa dicairkannya anggaran untuk pasien SPM karena kesalahan pada input penomoran kode rekening di Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) pada awal pengajuan APBD. “Tidak bisa cair itu karena ada pergeseran kode rekening, karena proses aplikasi SIPD-nya masih belum pas,” urai Lilik Lailiyah.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Layanan kesehatan gratis bagi warga miskin dan kurang mampu melalui surat pernyataan miskin (SPM) tampaknya belum sepenuhnya klir. Dari anggaran yang disediakan dalam APBD sekitar Rp 40 miliar, ternyata separuhnya, atau sebesar Rp 20 miliar, tidak bisa dicairkan. Ini terjadi akibat kerja yang kurang profesional dan aplikasi yang kurang siap.

Akibatnya, sejumlah rumah sakit daerah (RSD) di Jember yang menjadi rujukan pasien SPM terpaksa gigit jari. Masing-masing RSD sementara ini harus merogoh kocek sendiri untuk tetap menjaga agar pelayanan SPM maksimal. “Mengenai kapan cairnya, kami sifatnya tinggal menunggu, karena sudah diajukan,” kata Direktur RSD Kalisat drg Nur Cahyohadi.

Baca Juga: Kemenkes: Meski Covid-19 Terkendali Masyarakat Harus Tetap Hati-Hati

Pada RS yang dipimpinnya, sedikitnya telah memproses sekitar Rp 3,5 miliar yang diajukan tahun 2021 untuk digunakan pada bulan Januari, Februari, Maret, dan April 2022. Namun, karena tidak bisa dicairkan, RSD Kalisat harus mencari cara untuk mengatasinya. Hal itu jelas menyisakan sejumlah dampak. “Impact-nya ke kemampuan anggaran rumah sakit. Jadi, kami berupaya untuk mengendalikan biaya operasionalnya. Kalau pelayanan ke masyarakat, mutlak tetap jalan,” imbuh pria yang pernah menjabat direktur RSD Balung itu.

Selain RSD Kalisat, kondisi serupa juga terjadi di RSD milik pemda lainnya yang melayani pasien SPM. Seperti RSD dr Soebandi, Patrang, dan RSD Balung. Selain itu, dialami RS dr Soetomo Surabaya yang juga melayani pasien rujukan SPM dari Jember. Sejumlah rumah sakit itu tidak bisa mencairkan anggaran pasien SPM. Mereka juga tidak mengetahui penyebab pasti, mengapa anggaran tidak bisa dicairkan.

Plt Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jember dr Lilik Lailiyah menyebut, asal-muasal tidak bisa dicairkannya anggaran untuk pasien SPM karena kesalahan pada input penomoran kode rekening di Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) pada awal pengajuan APBD. “Tidak bisa cair itu karena ada pergeseran kode rekening, karena proses aplikasi SIPD-nya masih belum pas,” urai Lilik Lailiyah.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Layanan kesehatan gratis bagi warga miskin dan kurang mampu melalui surat pernyataan miskin (SPM) tampaknya belum sepenuhnya klir. Dari anggaran yang disediakan dalam APBD sekitar Rp 40 miliar, ternyata separuhnya, atau sebesar Rp 20 miliar, tidak bisa dicairkan. Ini terjadi akibat kerja yang kurang profesional dan aplikasi yang kurang siap.

Akibatnya, sejumlah rumah sakit daerah (RSD) di Jember yang menjadi rujukan pasien SPM terpaksa gigit jari. Masing-masing RSD sementara ini harus merogoh kocek sendiri untuk tetap menjaga agar pelayanan SPM maksimal. “Mengenai kapan cairnya, kami sifatnya tinggal menunggu, karena sudah diajukan,” kata Direktur RSD Kalisat drg Nur Cahyohadi.

Baca Juga: Kemenkes: Meski Covid-19 Terkendali Masyarakat Harus Tetap Hati-Hati

Pada RS yang dipimpinnya, sedikitnya telah memproses sekitar Rp 3,5 miliar yang diajukan tahun 2021 untuk digunakan pada bulan Januari, Februari, Maret, dan April 2022. Namun, karena tidak bisa dicairkan, RSD Kalisat harus mencari cara untuk mengatasinya. Hal itu jelas menyisakan sejumlah dampak. “Impact-nya ke kemampuan anggaran rumah sakit. Jadi, kami berupaya untuk mengendalikan biaya operasionalnya. Kalau pelayanan ke masyarakat, mutlak tetap jalan,” imbuh pria yang pernah menjabat direktur RSD Balung itu.

Selain RSD Kalisat, kondisi serupa juga terjadi di RSD milik pemda lainnya yang melayani pasien SPM. Seperti RSD dr Soebandi, Patrang, dan RSD Balung. Selain itu, dialami RS dr Soetomo Surabaya yang juga melayani pasien rujukan SPM dari Jember. Sejumlah rumah sakit itu tidak bisa mencairkan anggaran pasien SPM. Mereka juga tidak mengetahui penyebab pasti, mengapa anggaran tidak bisa dicairkan.

Plt Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jember dr Lilik Lailiyah menyebut, asal-muasal tidak bisa dicairkannya anggaran untuk pasien SPM karena kesalahan pada input penomoran kode rekening di Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) pada awal pengajuan APBD. “Tidak bisa cair itu karena ada pergeseran kode rekening, karena proses aplikasi SIPD-nya masih belum pas,” urai Lilik Lailiyah.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/