alexametrics
24.1 C
Jember
Sunday, 26 June 2022

Polemik Hibah Lahan Klir

# Lapangan Talangsari Tidak untuk BPN # Permohonan Boleh Siapa Saja, Keputusan Bersama-sama

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Keinginan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jember yang memohon hibah lapangan Talangsari, Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, untuk dijadikan kantor baru, sepertinya harus dipendam dalam-dalam. Hal itu setelah Bupati Jember Hendy Siswanto batal menyetujui permohonan BPN yang meminta hibah tanah seluas 13.640 meter persegi tersebut, seusai menemui Menteri ATR RI Sofyan Djalil, bersama pimpinan DPRD Jember, di Jakarta, Selasa (24/5) lalu.

Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim pun menyampaikan, polemik soal permintaan hibah itu sudah klir. “Polemik lapangan Talangsari sudah selesai,” kata Halim seusai mengikuti pertemuan tersebut.

Baca Juga: Warga Talangsari Tolak Rencana Bupati Jember Lepas Lapangan Bola

Mobile_AP_Rectangle 2

Beberapa hasil dari pertemuan saat itu, kata Halim, DPRD tidak akan membahas warkat bupati yang bertujuan meneruskan surat permohonan hibah dari BPN untuk meminta persetujuan dewan. Munculnya perlawanan warga menjadi pertimbangan keputusan yang demikian. Selain itu, memperhatikan fungsi mendasar lapangan Talangsari sebagai sarana olahraga sekaligus ruang terbuka hijau di tengah kawasan permukiman padat penduduk.

Terlebih, lanjut dia, Menteri ATR juga menyebut tentang pentingnya mempertahankan setiap jengkal lahan ruang terbuka hijau. Kendati lembaga di bawah Kementerian ATR seperti BPN butuh relokasi kantor, hal itu tidak diperkenankan sampai mengurangi ruang terbuka hijau. “Sesuai perkembangan situasi dan regulasi, kami pimpinan DPRD merekomendasikan lapangan Talangsari tetap menjadi lapangan sepak bola ataupun yang pemanfaatannya untuk masyarakat Jember,” tegas Halim.

DPRD juga mendesak BPN agar mengalihkan rencana relokasi kantor ke lahan lain. Pada dasarnya, lokasi yang representatif dan kondusif agar tidak memicu gejolak dengan masyarakat. Terlepas dari penolakan halus itu, Halim meyakinkan bahwa DPRD maupun bupati tetap menjalin hubungan dengan BPN untuk kerja sama di bidang penataan aset daerah, penyelesaian sengketa lahan, tata ruang wilayah, dan kemudahan layanan pengurusan tanah masyarakat. “Kami sampaikan terima kasih BPN Jember juga berkontribusi bagi Jember, yang selama ini berkontribusi dan bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Jember,” imbuh legislator Partai Gerindra ini.

Anggota DPRD Jember David Handoko Seto mengaku sempat curiga atas kedekatan hubungan Pemkab Jember dengan BPN. Pasalnya, dalam beberapa kesempatan terakhir, sebelum meminta hibah tanah, BPN Jember kerap mendapat perlakuan istimewa. Seperti pemberian hibah uang Rp 1 miliar, motor, komputer, drone, alat-alat ukur, dan mobil double cabin.

Sementara itu, Halim menyebut, dalam pertemuannya dengan para elite di Jember, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil menyatakan tidak ingin lapangan sepak bola di Talangsari, Kelurahan Jember Kidul, dihibahkan ke kantor BPN. Sofyan sempat menyampaikan terima kasih karena Jember ikut memikirkan kantor BPN.

Dalam pertemuan antara Menteri ATR Sofyan, Bupati Jember Hendy Siswanto, dan Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi, serta sejumlah tiga pimpinan DPRD Jember, di Jakarta, bupati menegaskan Pemkab Jember juga pastinya duduk bersama dengan dewan sebelum memberikan hibah lahan. “Perkara DPRD tidak mau, tidak memperbolehkan, ya sudah, kami mengikuti DPRD,” tegas Hendy, kemarin (25/5).

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Keinginan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jember yang memohon hibah lapangan Talangsari, Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, untuk dijadikan kantor baru, sepertinya harus dipendam dalam-dalam. Hal itu setelah Bupati Jember Hendy Siswanto batal menyetujui permohonan BPN yang meminta hibah tanah seluas 13.640 meter persegi tersebut, seusai menemui Menteri ATR RI Sofyan Djalil, bersama pimpinan DPRD Jember, di Jakarta, Selasa (24/5) lalu.

Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim pun menyampaikan, polemik soal permintaan hibah itu sudah klir. “Polemik lapangan Talangsari sudah selesai,” kata Halim seusai mengikuti pertemuan tersebut.

Baca Juga: Warga Talangsari Tolak Rencana Bupati Jember Lepas Lapangan Bola

Beberapa hasil dari pertemuan saat itu, kata Halim, DPRD tidak akan membahas warkat bupati yang bertujuan meneruskan surat permohonan hibah dari BPN untuk meminta persetujuan dewan. Munculnya perlawanan warga menjadi pertimbangan keputusan yang demikian. Selain itu, memperhatikan fungsi mendasar lapangan Talangsari sebagai sarana olahraga sekaligus ruang terbuka hijau di tengah kawasan permukiman padat penduduk.

Terlebih, lanjut dia, Menteri ATR juga menyebut tentang pentingnya mempertahankan setiap jengkal lahan ruang terbuka hijau. Kendati lembaga di bawah Kementerian ATR seperti BPN butuh relokasi kantor, hal itu tidak diperkenankan sampai mengurangi ruang terbuka hijau. “Sesuai perkembangan situasi dan regulasi, kami pimpinan DPRD merekomendasikan lapangan Talangsari tetap menjadi lapangan sepak bola ataupun yang pemanfaatannya untuk masyarakat Jember,” tegas Halim.

DPRD juga mendesak BPN agar mengalihkan rencana relokasi kantor ke lahan lain. Pada dasarnya, lokasi yang representatif dan kondusif agar tidak memicu gejolak dengan masyarakat. Terlepas dari penolakan halus itu, Halim meyakinkan bahwa DPRD maupun bupati tetap menjalin hubungan dengan BPN untuk kerja sama di bidang penataan aset daerah, penyelesaian sengketa lahan, tata ruang wilayah, dan kemudahan layanan pengurusan tanah masyarakat. “Kami sampaikan terima kasih BPN Jember juga berkontribusi bagi Jember, yang selama ini berkontribusi dan bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Jember,” imbuh legislator Partai Gerindra ini.

Anggota DPRD Jember David Handoko Seto mengaku sempat curiga atas kedekatan hubungan Pemkab Jember dengan BPN. Pasalnya, dalam beberapa kesempatan terakhir, sebelum meminta hibah tanah, BPN Jember kerap mendapat perlakuan istimewa. Seperti pemberian hibah uang Rp 1 miliar, motor, komputer, drone, alat-alat ukur, dan mobil double cabin.

Sementara itu, Halim menyebut, dalam pertemuannya dengan para elite di Jember, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil menyatakan tidak ingin lapangan sepak bola di Talangsari, Kelurahan Jember Kidul, dihibahkan ke kantor BPN. Sofyan sempat menyampaikan terima kasih karena Jember ikut memikirkan kantor BPN.

Dalam pertemuan antara Menteri ATR Sofyan, Bupati Jember Hendy Siswanto, dan Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi, serta sejumlah tiga pimpinan DPRD Jember, di Jakarta, bupati menegaskan Pemkab Jember juga pastinya duduk bersama dengan dewan sebelum memberikan hibah lahan. “Perkara DPRD tidak mau, tidak memperbolehkan, ya sudah, kami mengikuti DPRD,” tegas Hendy, kemarin (25/5).

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Keinginan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jember yang memohon hibah lapangan Talangsari, Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, untuk dijadikan kantor baru, sepertinya harus dipendam dalam-dalam. Hal itu setelah Bupati Jember Hendy Siswanto batal menyetujui permohonan BPN yang meminta hibah tanah seluas 13.640 meter persegi tersebut, seusai menemui Menteri ATR RI Sofyan Djalil, bersama pimpinan DPRD Jember, di Jakarta, Selasa (24/5) lalu.

Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim pun menyampaikan, polemik soal permintaan hibah itu sudah klir. “Polemik lapangan Talangsari sudah selesai,” kata Halim seusai mengikuti pertemuan tersebut.

Baca Juga: Warga Talangsari Tolak Rencana Bupati Jember Lepas Lapangan Bola

Beberapa hasil dari pertemuan saat itu, kata Halim, DPRD tidak akan membahas warkat bupati yang bertujuan meneruskan surat permohonan hibah dari BPN untuk meminta persetujuan dewan. Munculnya perlawanan warga menjadi pertimbangan keputusan yang demikian. Selain itu, memperhatikan fungsi mendasar lapangan Talangsari sebagai sarana olahraga sekaligus ruang terbuka hijau di tengah kawasan permukiman padat penduduk.

Terlebih, lanjut dia, Menteri ATR juga menyebut tentang pentingnya mempertahankan setiap jengkal lahan ruang terbuka hijau. Kendati lembaga di bawah Kementerian ATR seperti BPN butuh relokasi kantor, hal itu tidak diperkenankan sampai mengurangi ruang terbuka hijau. “Sesuai perkembangan situasi dan regulasi, kami pimpinan DPRD merekomendasikan lapangan Talangsari tetap menjadi lapangan sepak bola ataupun yang pemanfaatannya untuk masyarakat Jember,” tegas Halim.

DPRD juga mendesak BPN agar mengalihkan rencana relokasi kantor ke lahan lain. Pada dasarnya, lokasi yang representatif dan kondusif agar tidak memicu gejolak dengan masyarakat. Terlepas dari penolakan halus itu, Halim meyakinkan bahwa DPRD maupun bupati tetap menjalin hubungan dengan BPN untuk kerja sama di bidang penataan aset daerah, penyelesaian sengketa lahan, tata ruang wilayah, dan kemudahan layanan pengurusan tanah masyarakat. “Kami sampaikan terima kasih BPN Jember juga berkontribusi bagi Jember, yang selama ini berkontribusi dan bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Jember,” imbuh legislator Partai Gerindra ini.

Anggota DPRD Jember David Handoko Seto mengaku sempat curiga atas kedekatan hubungan Pemkab Jember dengan BPN. Pasalnya, dalam beberapa kesempatan terakhir, sebelum meminta hibah tanah, BPN Jember kerap mendapat perlakuan istimewa. Seperti pemberian hibah uang Rp 1 miliar, motor, komputer, drone, alat-alat ukur, dan mobil double cabin.

Sementara itu, Halim menyebut, dalam pertemuannya dengan para elite di Jember, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil menyatakan tidak ingin lapangan sepak bola di Talangsari, Kelurahan Jember Kidul, dihibahkan ke kantor BPN. Sofyan sempat menyampaikan terima kasih karena Jember ikut memikirkan kantor BPN.

Dalam pertemuan antara Menteri ATR Sofyan, Bupati Jember Hendy Siswanto, dan Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi, serta sejumlah tiga pimpinan DPRD Jember, di Jakarta, bupati menegaskan Pemkab Jember juga pastinya duduk bersama dengan dewan sebelum memberikan hibah lahan. “Perkara DPRD tidak mau, tidak memperbolehkan, ya sudah, kami mengikuti DPRD,” tegas Hendy, kemarin (25/5).

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/