Sumbat Kebocoran Retribusi

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Publik kembali menyoroti keberadaan pasar setelah Bupati Jember Hendy Siswanto mewacanakan bakal membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang khusus mengelola pasar. Gagasan itu diklaim sebagai solusi agar pasar terkelola dengan baik. Ide itu jelas memantik pro dan kontra. Banyak yang tidak setuju, karena dikhawatirkan justru menjadi ladang “bancakan” baru.

Menurut beberapa pakar, yang harus dibenahi oleh pemerintahan sekarang ini adalah model penyetoran retribusi. Model penarikannya tidak lagi manual seperti sekarang, karena rawan kebocoran. Melainkan menggunakan sistem elektronik atau e-retribusi.

Apalagi, jika melihat sumbangsih pasar untuk PAD beberapa tahun belakangan ini tidaklah besar. Nilainya tak lebih dari Rp 5 miliar per tahun. Padahal potensi pendapatannya dinilai jauh lebih besar dari itu. Karena beberapa pasar yang berada di bawah pengelolaan pemkab telah direvitalisasi yang memakan anggaran jumbo hingga ratusan miliar.

Penelusuran ke tiga pasar tradisional terungkap, ternyata selama ini pengelola pasar ditarget pendapatannya untuk PAD. Nilainya bervariasi. Bergantung pada besar kecilnya pasar.  Paling kecil Rp 64 juta, dan terbesar Rp 1,7 miliar. Pemerintah lepas tangan bagaimana pengelola mencapai target tersebut. Pemerintah juga tidak mau tahu jika ternyata perolehan retribusinya lebih dari yang ditetapkan.

Catatan Jawa Pos Radar Jember, retribusi yang dihasilkan dari pengelolaan pasar banyak disumbang dari dua hal. Pertama, dari uang retribusi pedagang yang ditagih per hari. Kedua, jasa parkir. “Parkir dan setoran harian yang paling sering,” ucap Nurul, pegawai Pasar Rambipuji.

Ia tidak mengetahui pasti berapa besaran setoran pasar ke pemda. Namun, dilihat dari lokasi Pasar Rambipuji yang berdekatan dengan jalan nasional, ruang terbuka hijau (RTH), dan pusat kecamatan, hal itu diyakininya cukup besar.

Jika bergeser ke arah kota, ada Pasar Tanjung. Sebagai pasar tradisional terbesar di Jember, Pasar Tanjung memiliki setoran terbesar di antara pasar lain. Selain karena banyaknya lapak pedagang, mereka juga beraktivitas hampir sepanjang hari. Pagi, siang, sore, bahkan larut malam. “Untuk parkiran saja ada bagian pagi, siang, sore, dan malam. Belum bagian lain-lainnya,” beber Hidayatul Jamil, pegawai Pasar Tanjung.

Saat ditanya, bagaimana upaya pasar memenuhi target setoran tahunan dari pemda, ia enggan menjelentrehkan. “Nanti bisa tanyakan ke Pak Kepala Mantri Pasar saja,” imbuhnya saat ditemui Jawa Pos Radar Jember.

Di lokasi terpisah, Kepala Mantri Pasar Ambulu Sugeng Puryanto mengungkapkan, selama ini upaya pasar untuk memenuhi target setoran dilakukan dengan berbagai cara. Seperti retribusi bangunan pasar atau lapak pedagang, jasa parkir, toilet umum pasar, ataupun yang lainnya.

Menurut dia, retribusi yang diberlakukan untuk lapak pedagang itu biasanya ditentukan dengan kondisi lapak pedagang atau letak usaha. “Ada tiga jenis ukuran. Ada yang dikategorikan di depan sendiri, di tengah, agak ke belakang,” jelasnya. Dari berbagai jenis lapak pedagang itulah, besaran retribusi yang diberlakukan juga berbeda. “Misalkan lapak di depan itu Rp 350 per meter. Jika sekian meter tinggal mengalikan,” imbuhnya.

Lebih jauh, pasar yang dipimpinnya itu, lanjut Sugeng, memiliki target setoran setahun sekitar Rp 467 juta, atau hampir setengah miliar. Ia mengakui, untuk memenuhi target itu juga kadang kembang kempis. “Namanya pasar, kalau musimnya panen, ya ramai. Namun terkadang ya sepi,” akunya.

Kendati begitu, ia sepertinya juga tak terlalu ambil pusing. Sebab, dari target yang ditetapkan dengan pemasukan yang didapatkan, sangat mencukupi. “Namanya kebijakan pemerintah, kadang tidak tentu. Kami sudah ada catatan sendiri, dan selama ini bisa menutupi,” jelasnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jember Widodo Julianto menjelaskan, selama ini model penetapan target perolehan retribusi pasar itu ditentukan berbeda. Melihat status pasar. Baik pasar desa maupun pasar umum yang dikelola pemda.

“Pasar desa yang dikelola desa tentu berdasar perdes (peraturan desa). Pasar yang dikelola pemkab berdasarkan perda dan diatur dalam perbup,” jelasnya. Aturan itu, kata dia, menguraikan terkait tipe masing-masing pasar dengan besaran retribusi pasar yang tiap-tiap pasar juga berbeda.

Dia pun menampik soal dugaan adanya kebocoran. Sebab, besaran target pasar yang diberlakukan selama ini, lanjut dia, ditetapkan berdasarkan potensi masing-masing pasar. Seperti luasan pasar dan jumlah pedagang atau lapak yang ada. Ia mencontohkan beberapa besaran target pasar yang ada. Pasar Tanjung misalnya, Rp 1,7 miliar per tahun.

Selain itu, ia juga menilai, wacana Pemkab Jember yang bakal membuat BUMD pasar agar pasar bisa terkelola dengan baik. Meski wacana tersebut masih tahap kajian. Termasuk rencana model pembayaran e-retribusi. “Kami akan bekerja sama dengan BI dan Bank Jatim,” imbuh Widodo.

Dalam waktu dekat, Widodo mengaku juga bakal membentuk tim untuk mengevaluasi ulang potensi masing-masing pasar di Jember. Sebab, pada akhir Desember 2020 lalu telah terbit aturan retribusi baru. “Sebelum kami terapkan, kami kaji dulu dengan kondisi terakhir di lapangan,” tambahnya.

Ia menilai, selama ini revitalisasi pasar yang telah dilakukan di beberapa pasar belum mampu menyumbang peningkatan PAD. Sebab, selain target masih tetap, lanjutnya, di beberapa lokasi revitalisasi pasar juga belum tuntas. Ia mencontohkan di Pasar Manggisan, Tanggul, yang sampai saat ini pedagang masih di penampungan, juga ada beberapa yang perlu pembongkaran bangunan lama.

Jurnalis : Maulana
Fotografer : Grafis reza
Redaktur : Mahrus Sholih

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Publik kembali menyoroti keberadaan pasar setelah Bupati Jember Hendy Siswanto mewacanakan bakal membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang khusus mengelola pasar. Gagasan itu diklaim sebagai solusi agar pasar terkelola dengan baik. Ide itu jelas memantik pro dan kontra. Banyak yang tidak setuju, karena dikhawatirkan justru menjadi ladang “bancakan” baru.

Menurut beberapa pakar, yang harus dibenahi oleh pemerintahan sekarang ini adalah model penyetoran retribusi. Model penarikannya tidak lagi manual seperti sekarang, karena rawan kebocoran. Melainkan menggunakan sistem elektronik atau e-retribusi.

Apalagi, jika melihat sumbangsih pasar untuk PAD beberapa tahun belakangan ini tidaklah besar. Nilainya tak lebih dari Rp 5 miliar per tahun. Padahal potensi pendapatannya dinilai jauh lebih besar dari itu. Karena beberapa pasar yang berada di bawah pengelolaan pemkab telah direvitalisasi yang memakan anggaran jumbo hingga ratusan miliar.

Penelusuran ke tiga pasar tradisional terungkap, ternyata selama ini pengelola pasar ditarget pendapatannya untuk PAD. Nilainya bervariasi. Bergantung pada besar kecilnya pasar.  Paling kecil Rp 64 juta, dan terbesar Rp 1,7 miliar. Pemerintah lepas tangan bagaimana pengelola mencapai target tersebut. Pemerintah juga tidak mau tahu jika ternyata perolehan retribusinya lebih dari yang ditetapkan.

Catatan Jawa Pos Radar Jember, retribusi yang dihasilkan dari pengelolaan pasar banyak disumbang dari dua hal. Pertama, dari uang retribusi pedagang yang ditagih per hari. Kedua, jasa parkir. “Parkir dan setoran harian yang paling sering,” ucap Nurul, pegawai Pasar Rambipuji.

Ia tidak mengetahui pasti berapa besaran setoran pasar ke pemda. Namun, dilihat dari lokasi Pasar Rambipuji yang berdekatan dengan jalan nasional, ruang terbuka hijau (RTH), dan pusat kecamatan, hal itu diyakininya cukup besar.

Jika bergeser ke arah kota, ada Pasar Tanjung. Sebagai pasar tradisional terbesar di Jember, Pasar Tanjung memiliki setoran terbesar di antara pasar lain. Selain karena banyaknya lapak pedagang, mereka juga beraktivitas hampir sepanjang hari. Pagi, siang, sore, bahkan larut malam. “Untuk parkiran saja ada bagian pagi, siang, sore, dan malam. Belum bagian lain-lainnya,” beber Hidayatul Jamil, pegawai Pasar Tanjung.

Saat ditanya, bagaimana upaya pasar memenuhi target setoran tahunan dari pemda, ia enggan menjelentrehkan. “Nanti bisa tanyakan ke Pak Kepala Mantri Pasar saja,” imbuhnya saat ditemui Jawa Pos Radar Jember.

Di lokasi terpisah, Kepala Mantri Pasar Ambulu Sugeng Puryanto mengungkapkan, selama ini upaya pasar untuk memenuhi target setoran dilakukan dengan berbagai cara. Seperti retribusi bangunan pasar atau lapak pedagang, jasa parkir, toilet umum pasar, ataupun yang lainnya.

Menurut dia, retribusi yang diberlakukan untuk lapak pedagang itu biasanya ditentukan dengan kondisi lapak pedagang atau letak usaha. “Ada tiga jenis ukuran. Ada yang dikategorikan di depan sendiri, di tengah, agak ke belakang,” jelasnya. Dari berbagai jenis lapak pedagang itulah, besaran retribusi yang diberlakukan juga berbeda. “Misalkan lapak di depan itu Rp 350 per meter. Jika sekian meter tinggal mengalikan,” imbuhnya.

Lebih jauh, pasar yang dipimpinnya itu, lanjut Sugeng, memiliki target setoran setahun sekitar Rp 467 juta, atau hampir setengah miliar. Ia mengakui, untuk memenuhi target itu juga kadang kembang kempis. “Namanya pasar, kalau musimnya panen, ya ramai. Namun terkadang ya sepi,” akunya.

Kendati begitu, ia sepertinya juga tak terlalu ambil pusing. Sebab, dari target yang ditetapkan dengan pemasukan yang didapatkan, sangat mencukupi. “Namanya kebijakan pemerintah, kadang tidak tentu. Kami sudah ada catatan sendiri, dan selama ini bisa menutupi,” jelasnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jember Widodo Julianto menjelaskan, selama ini model penetapan target perolehan retribusi pasar itu ditentukan berbeda. Melihat status pasar. Baik pasar desa maupun pasar umum yang dikelola pemda.

“Pasar desa yang dikelola desa tentu berdasar perdes (peraturan desa). Pasar yang dikelola pemkab berdasarkan perda dan diatur dalam perbup,” jelasnya. Aturan itu, kata dia, menguraikan terkait tipe masing-masing pasar dengan besaran retribusi pasar yang tiap-tiap pasar juga berbeda.

Dia pun menampik soal dugaan adanya kebocoran. Sebab, besaran target pasar yang diberlakukan selama ini, lanjut dia, ditetapkan berdasarkan potensi masing-masing pasar. Seperti luasan pasar dan jumlah pedagang atau lapak yang ada. Ia mencontohkan beberapa besaran target pasar yang ada. Pasar Tanjung misalnya, Rp 1,7 miliar per tahun.

Selain itu, ia juga menilai, wacana Pemkab Jember yang bakal membuat BUMD pasar agar pasar bisa terkelola dengan baik. Meski wacana tersebut masih tahap kajian. Termasuk rencana model pembayaran e-retribusi. “Kami akan bekerja sama dengan BI dan Bank Jatim,” imbuh Widodo.

Dalam waktu dekat, Widodo mengaku juga bakal membentuk tim untuk mengevaluasi ulang potensi masing-masing pasar di Jember. Sebab, pada akhir Desember 2020 lalu telah terbit aturan retribusi baru. “Sebelum kami terapkan, kami kaji dulu dengan kondisi terakhir di lapangan,” tambahnya.

Ia menilai, selama ini revitalisasi pasar yang telah dilakukan di beberapa pasar belum mampu menyumbang peningkatan PAD. Sebab, selain target masih tetap, lanjutnya, di beberapa lokasi revitalisasi pasar juga belum tuntas. Ia mencontohkan di Pasar Manggisan, Tanggul, yang sampai saat ini pedagang masih di penampungan, juga ada beberapa yang perlu pembongkaran bangunan lama.

Jurnalis : Maulana
Fotografer : Grafis reza
Redaktur : Mahrus Sholih

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Publik kembali menyoroti keberadaan pasar setelah Bupati Jember Hendy Siswanto mewacanakan bakal membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang khusus mengelola pasar. Gagasan itu diklaim sebagai solusi agar pasar terkelola dengan baik. Ide itu jelas memantik pro dan kontra. Banyak yang tidak setuju, karena dikhawatirkan justru menjadi ladang “bancakan” baru.

Menurut beberapa pakar, yang harus dibenahi oleh pemerintahan sekarang ini adalah model penyetoran retribusi. Model penarikannya tidak lagi manual seperti sekarang, karena rawan kebocoran. Melainkan menggunakan sistem elektronik atau e-retribusi.

Apalagi, jika melihat sumbangsih pasar untuk PAD beberapa tahun belakangan ini tidaklah besar. Nilainya tak lebih dari Rp 5 miliar per tahun. Padahal potensi pendapatannya dinilai jauh lebih besar dari itu. Karena beberapa pasar yang berada di bawah pengelolaan pemkab telah direvitalisasi yang memakan anggaran jumbo hingga ratusan miliar.

Penelusuran ke tiga pasar tradisional terungkap, ternyata selama ini pengelola pasar ditarget pendapatannya untuk PAD. Nilainya bervariasi. Bergantung pada besar kecilnya pasar.  Paling kecil Rp 64 juta, dan terbesar Rp 1,7 miliar. Pemerintah lepas tangan bagaimana pengelola mencapai target tersebut. Pemerintah juga tidak mau tahu jika ternyata perolehan retribusinya lebih dari yang ditetapkan.

Catatan Jawa Pos Radar Jember, retribusi yang dihasilkan dari pengelolaan pasar banyak disumbang dari dua hal. Pertama, dari uang retribusi pedagang yang ditagih per hari. Kedua, jasa parkir. “Parkir dan setoran harian yang paling sering,” ucap Nurul, pegawai Pasar Rambipuji.

Ia tidak mengetahui pasti berapa besaran setoran pasar ke pemda. Namun, dilihat dari lokasi Pasar Rambipuji yang berdekatan dengan jalan nasional, ruang terbuka hijau (RTH), dan pusat kecamatan, hal itu diyakininya cukup besar.

Jika bergeser ke arah kota, ada Pasar Tanjung. Sebagai pasar tradisional terbesar di Jember, Pasar Tanjung memiliki setoran terbesar di antara pasar lain. Selain karena banyaknya lapak pedagang, mereka juga beraktivitas hampir sepanjang hari. Pagi, siang, sore, bahkan larut malam. “Untuk parkiran saja ada bagian pagi, siang, sore, dan malam. Belum bagian lain-lainnya,” beber Hidayatul Jamil, pegawai Pasar Tanjung.

Saat ditanya, bagaimana upaya pasar memenuhi target setoran tahunan dari pemda, ia enggan menjelentrehkan. “Nanti bisa tanyakan ke Pak Kepala Mantri Pasar saja,” imbuhnya saat ditemui Jawa Pos Radar Jember.

Di lokasi terpisah, Kepala Mantri Pasar Ambulu Sugeng Puryanto mengungkapkan, selama ini upaya pasar untuk memenuhi target setoran dilakukan dengan berbagai cara. Seperti retribusi bangunan pasar atau lapak pedagang, jasa parkir, toilet umum pasar, ataupun yang lainnya.

Menurut dia, retribusi yang diberlakukan untuk lapak pedagang itu biasanya ditentukan dengan kondisi lapak pedagang atau letak usaha. “Ada tiga jenis ukuran. Ada yang dikategorikan di depan sendiri, di tengah, agak ke belakang,” jelasnya. Dari berbagai jenis lapak pedagang itulah, besaran retribusi yang diberlakukan juga berbeda. “Misalkan lapak di depan itu Rp 350 per meter. Jika sekian meter tinggal mengalikan,” imbuhnya.

Lebih jauh, pasar yang dipimpinnya itu, lanjut Sugeng, memiliki target setoran setahun sekitar Rp 467 juta, atau hampir setengah miliar. Ia mengakui, untuk memenuhi target itu juga kadang kembang kempis. “Namanya pasar, kalau musimnya panen, ya ramai. Namun terkadang ya sepi,” akunya.

Kendati begitu, ia sepertinya juga tak terlalu ambil pusing. Sebab, dari target yang ditetapkan dengan pemasukan yang didapatkan, sangat mencukupi. “Namanya kebijakan pemerintah, kadang tidak tentu. Kami sudah ada catatan sendiri, dan selama ini bisa menutupi,” jelasnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jember Widodo Julianto menjelaskan, selama ini model penetapan target perolehan retribusi pasar itu ditentukan berbeda. Melihat status pasar. Baik pasar desa maupun pasar umum yang dikelola pemda.

“Pasar desa yang dikelola desa tentu berdasar perdes (peraturan desa). Pasar yang dikelola pemkab berdasarkan perda dan diatur dalam perbup,” jelasnya. Aturan itu, kata dia, menguraikan terkait tipe masing-masing pasar dengan besaran retribusi pasar yang tiap-tiap pasar juga berbeda.

Dia pun menampik soal dugaan adanya kebocoran. Sebab, besaran target pasar yang diberlakukan selama ini, lanjut dia, ditetapkan berdasarkan potensi masing-masing pasar. Seperti luasan pasar dan jumlah pedagang atau lapak yang ada. Ia mencontohkan beberapa besaran target pasar yang ada. Pasar Tanjung misalnya, Rp 1,7 miliar per tahun.

Selain itu, ia juga menilai, wacana Pemkab Jember yang bakal membuat BUMD pasar agar pasar bisa terkelola dengan baik. Meski wacana tersebut masih tahap kajian. Termasuk rencana model pembayaran e-retribusi. “Kami akan bekerja sama dengan BI dan Bank Jatim,” imbuh Widodo.

Dalam waktu dekat, Widodo mengaku juga bakal membentuk tim untuk mengevaluasi ulang potensi masing-masing pasar di Jember. Sebab, pada akhir Desember 2020 lalu telah terbit aturan retribusi baru. “Sebelum kami terapkan, kami kaji dulu dengan kondisi terakhir di lapangan,” tambahnya.

Ia menilai, selama ini revitalisasi pasar yang telah dilakukan di beberapa pasar belum mampu menyumbang peningkatan PAD. Sebab, selain target masih tetap, lanjutnya, di beberapa lokasi revitalisasi pasar juga belum tuntas. Ia mencontohkan di Pasar Manggisan, Tanggul, yang sampai saat ini pedagang masih di penampungan, juga ada beberapa yang perlu pembongkaran bangunan lama.

Jurnalis : Maulana
Fotografer : Grafis reza
Redaktur : Mahrus Sholih