alexametrics
27.9 C
Jember
Friday, 20 May 2022

Target Penyelesaian APBD Meleset

Peluang Percepatan Pembahasan Masih Terbuka

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Harapan agar pengesahan APBD Jember tahun 2021 tuntas bulan ini bisa dipastikan meleset. Kendati begitu, celah untuk menyelesaikannya secara cepat masih sangat terbuka. Apalagi, eksekutif dan legislatif punya semangat sama, yakni ingin buku besar berisi program-program dan keuangan daerah itu segera dimiliki Kota Suwar-Suwir.

Bupati Jember Hendy Siswanto mengklaim, pembahasan dan pengesahan APBD tidak selesai bulan ini masih tergolong aman. Sebab, bisa diselesaikan bulan berikutnya. “April selesai, pertengahan Mei pembangunan fisik sudah bisa dikerjakan,” kata Hendy kepada wartawan.

Saat ini, Pemkab Jember telah menyelesaikan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) dan menunggu dibendel saja oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Selanjutnya, dokumen itu akan diajukan ke dewan.

Mobile_AP_Rectangle 2

Semangat eksekutif dan legislatif agar Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD segera dimiliki Jember, harus tetap menjadi semangat bersama. Apalagi, itu menjadi harapan semua warga, sehingga Jember yang sempat tidak bisa melakukan pembangunan, bisa segera berbenah.

Kepada wartawan, Hendy pun menyatakan kesiapannya untuk bersama-sama dewan melakukan percepatan penyelesaian APBD. Apakah nanti konsultasi kepada gubernur atau yang lain. “Yang penting aturan tidak dilanggar,” jelasnya. Dia menambahkan, pada 2021 ini, bidang infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, serta pertanian menjadi prioritas yang akan disentuh secara maksimal.

Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi menyampaikan, dewan tetap menunggu draf KUA PPAS maupun draf APBD dari eksekutif. Itqon pun menyebut, draf itu belum dikirim karena informasinya ada sejumlah OPD yang belum selesai menginput data ke dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

Menurutnya, konsultasi kepada gubernur tetap menjadi bagian penting yang perlu dilakukan. Itu untuk menentukan dua pilihan. Apakah perlu membahas KUA PPAS baru atau langsung draf APBD dengan konsekuensi menggunakan KUA PPAS lama. Selanjutnya, hasil konsultasi dengan gubernur itu dibuat berita acara. “Itu yang akan jadi landasan DPRD Jember,” papar Itqon.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Harapan agar pengesahan APBD Jember tahun 2021 tuntas bulan ini bisa dipastikan meleset. Kendati begitu, celah untuk menyelesaikannya secara cepat masih sangat terbuka. Apalagi, eksekutif dan legislatif punya semangat sama, yakni ingin buku besar berisi program-program dan keuangan daerah itu segera dimiliki Kota Suwar-Suwir.

Bupati Jember Hendy Siswanto mengklaim, pembahasan dan pengesahan APBD tidak selesai bulan ini masih tergolong aman. Sebab, bisa diselesaikan bulan berikutnya. “April selesai, pertengahan Mei pembangunan fisik sudah bisa dikerjakan,” kata Hendy kepada wartawan.

Saat ini, Pemkab Jember telah menyelesaikan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) dan menunggu dibendel saja oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Selanjutnya, dokumen itu akan diajukan ke dewan.

Semangat eksekutif dan legislatif agar Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD segera dimiliki Jember, harus tetap menjadi semangat bersama. Apalagi, itu menjadi harapan semua warga, sehingga Jember yang sempat tidak bisa melakukan pembangunan, bisa segera berbenah.

Kepada wartawan, Hendy pun menyatakan kesiapannya untuk bersama-sama dewan melakukan percepatan penyelesaian APBD. Apakah nanti konsultasi kepada gubernur atau yang lain. “Yang penting aturan tidak dilanggar,” jelasnya. Dia menambahkan, pada 2021 ini, bidang infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, serta pertanian menjadi prioritas yang akan disentuh secara maksimal.

Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi menyampaikan, dewan tetap menunggu draf KUA PPAS maupun draf APBD dari eksekutif. Itqon pun menyebut, draf itu belum dikirim karena informasinya ada sejumlah OPD yang belum selesai menginput data ke dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

Menurutnya, konsultasi kepada gubernur tetap menjadi bagian penting yang perlu dilakukan. Itu untuk menentukan dua pilihan. Apakah perlu membahas KUA PPAS baru atau langsung draf APBD dengan konsekuensi menggunakan KUA PPAS lama. Selanjutnya, hasil konsultasi dengan gubernur itu dibuat berita acara. “Itu yang akan jadi landasan DPRD Jember,” papar Itqon.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Harapan agar pengesahan APBD Jember tahun 2021 tuntas bulan ini bisa dipastikan meleset. Kendati begitu, celah untuk menyelesaikannya secara cepat masih sangat terbuka. Apalagi, eksekutif dan legislatif punya semangat sama, yakni ingin buku besar berisi program-program dan keuangan daerah itu segera dimiliki Kota Suwar-Suwir.

Bupati Jember Hendy Siswanto mengklaim, pembahasan dan pengesahan APBD tidak selesai bulan ini masih tergolong aman. Sebab, bisa diselesaikan bulan berikutnya. “April selesai, pertengahan Mei pembangunan fisik sudah bisa dikerjakan,” kata Hendy kepada wartawan.

Saat ini, Pemkab Jember telah menyelesaikan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) dan menunggu dibendel saja oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Selanjutnya, dokumen itu akan diajukan ke dewan.

Semangat eksekutif dan legislatif agar Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD segera dimiliki Jember, harus tetap menjadi semangat bersama. Apalagi, itu menjadi harapan semua warga, sehingga Jember yang sempat tidak bisa melakukan pembangunan, bisa segera berbenah.

Kepada wartawan, Hendy pun menyatakan kesiapannya untuk bersama-sama dewan melakukan percepatan penyelesaian APBD. Apakah nanti konsultasi kepada gubernur atau yang lain. “Yang penting aturan tidak dilanggar,” jelasnya. Dia menambahkan, pada 2021 ini, bidang infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, serta pertanian menjadi prioritas yang akan disentuh secara maksimal.

Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi menyampaikan, dewan tetap menunggu draf KUA PPAS maupun draf APBD dari eksekutif. Itqon pun menyebut, draf itu belum dikirim karena informasinya ada sejumlah OPD yang belum selesai menginput data ke dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

Menurutnya, konsultasi kepada gubernur tetap menjadi bagian penting yang perlu dilakukan. Itu untuk menentukan dua pilihan. Apakah perlu membahas KUA PPAS baru atau langsung draf APBD dengan konsekuensi menggunakan KUA PPAS lama. Selanjutnya, hasil konsultasi dengan gubernur itu dibuat berita acara. “Itu yang akan jadi landasan DPRD Jember,” papar Itqon.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/