alexametrics
23 C
Jember
Friday, 20 May 2022

Kebijakan JHT Terbaru Rugikan Buruh

Tolak Permenaker Nomor 2 Tahun 2022

Mobile_AP_Rectangle 1

SUMBERSARI, Radar Jember – Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Jember turun ke jalan di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember, kemarin (25/2). Di sekitar Jalan Kalimantan nomor 86 Kelurahan/Kecamatan Sumbersari itu massa meminta agar Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 dicabut.

Permenaker ditolak karena ada sejumlah klausul yang dinilai akan sangat merugikan para buruh atau seluruh pekerja di Jember dan Indonesia. Salah satunya mengenai jaminan hari tua (JHT), di mana pencairan JHT hanya dapat dilakukan pada usia 56 tahun.

Jika polemik JHT terus berlarut-larut, maka akan banyak korban yang dialami buruh. Misalnya saja, buruh yang di-PHK dari satu perusahaan, sedangkan usianya belum sampai pada 56 tahun, maka bisa diprediksi akan ngaplo alias tidak dapat dana tersebut. “Padahal, JHT ini adalah iuran buruh atau pekerja,” kata salah seorang peserta aksi.

Mobile_AP_Rectangle 2

Umar Faruk, koordinator lapangan (korlap) aksi, menyebutkan, Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 akan merusak hubungan industrial dan mengganggu produktivitas dunia kerja. Apalagi, jumlah data BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2021 menunjukkan adanya 1,49 juta kasus klaim JHT yang didominasi korban PHK dan pengunduran diri. Sementara, usianya banyak yang di bawah 30 tahun atau usia produktif.

Untuk itu, dana JHT didesak agar bisa dicairkan kapan pun, saat orang berhenti dari perusahaan. Namun, jika aturan JHT hanya bisa dicairkan saat usia 55 tahun atau saat pensiun, maka akan sangat menambah penderitaan para buruh atau pekerja. Dengan demikian, mereka meminta agar Permenaker itu dicabut. “Banyak PHK yang dilakukan perusahaan, belum lagi akibat pandemi Covid-19 mulai 2020 hingga 2022 ini,” jelasnya kepada Jawa Pos Radar Jember, Jumat (25/2).

- Advertisement -

SUMBERSARI, Radar Jember – Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Jember turun ke jalan di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember, kemarin (25/2). Di sekitar Jalan Kalimantan nomor 86 Kelurahan/Kecamatan Sumbersari itu massa meminta agar Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 dicabut.

Permenaker ditolak karena ada sejumlah klausul yang dinilai akan sangat merugikan para buruh atau seluruh pekerja di Jember dan Indonesia. Salah satunya mengenai jaminan hari tua (JHT), di mana pencairan JHT hanya dapat dilakukan pada usia 56 tahun.

Jika polemik JHT terus berlarut-larut, maka akan banyak korban yang dialami buruh. Misalnya saja, buruh yang di-PHK dari satu perusahaan, sedangkan usianya belum sampai pada 56 tahun, maka bisa diprediksi akan ngaplo alias tidak dapat dana tersebut. “Padahal, JHT ini adalah iuran buruh atau pekerja,” kata salah seorang peserta aksi.

Umar Faruk, koordinator lapangan (korlap) aksi, menyebutkan, Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 akan merusak hubungan industrial dan mengganggu produktivitas dunia kerja. Apalagi, jumlah data BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2021 menunjukkan adanya 1,49 juta kasus klaim JHT yang didominasi korban PHK dan pengunduran diri. Sementara, usianya banyak yang di bawah 30 tahun atau usia produktif.

Untuk itu, dana JHT didesak agar bisa dicairkan kapan pun, saat orang berhenti dari perusahaan. Namun, jika aturan JHT hanya bisa dicairkan saat usia 55 tahun atau saat pensiun, maka akan sangat menambah penderitaan para buruh atau pekerja. Dengan demikian, mereka meminta agar Permenaker itu dicabut. “Banyak PHK yang dilakukan perusahaan, belum lagi akibat pandemi Covid-19 mulai 2020 hingga 2022 ini,” jelasnya kepada Jawa Pos Radar Jember, Jumat (25/2).

SUMBERSARI, Radar Jember – Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Jember turun ke jalan di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember, kemarin (25/2). Di sekitar Jalan Kalimantan nomor 86 Kelurahan/Kecamatan Sumbersari itu massa meminta agar Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 dicabut.

Permenaker ditolak karena ada sejumlah klausul yang dinilai akan sangat merugikan para buruh atau seluruh pekerja di Jember dan Indonesia. Salah satunya mengenai jaminan hari tua (JHT), di mana pencairan JHT hanya dapat dilakukan pada usia 56 tahun.

Jika polemik JHT terus berlarut-larut, maka akan banyak korban yang dialami buruh. Misalnya saja, buruh yang di-PHK dari satu perusahaan, sedangkan usianya belum sampai pada 56 tahun, maka bisa diprediksi akan ngaplo alias tidak dapat dana tersebut. “Padahal, JHT ini adalah iuran buruh atau pekerja,” kata salah seorang peserta aksi.

Umar Faruk, koordinator lapangan (korlap) aksi, menyebutkan, Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 akan merusak hubungan industrial dan mengganggu produktivitas dunia kerja. Apalagi, jumlah data BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2021 menunjukkan adanya 1,49 juta kasus klaim JHT yang didominasi korban PHK dan pengunduran diri. Sementara, usianya banyak yang di bawah 30 tahun atau usia produktif.

Untuk itu, dana JHT didesak agar bisa dicairkan kapan pun, saat orang berhenti dari perusahaan. Namun, jika aturan JHT hanya bisa dicairkan saat usia 55 tahun atau saat pensiun, maka akan sangat menambah penderitaan para buruh atau pekerja. Dengan demikian, mereka meminta agar Permenaker itu dicabut. “Banyak PHK yang dilakukan perusahaan, belum lagi akibat pandemi Covid-19 mulai 2020 hingga 2022 ini,” jelasnya kepada Jawa Pos Radar Jember, Jumat (25/2).

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/