alexametrics
25.4 C
Jember
Wednesday, 18 May 2022

Jangan Ada Lagi Perampasan Motor

Keberadaan Debt Collector Dinilai Meresahkan 

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – DPRD Jember menggelar rapat dengar pendapat (RDP) atas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Fidusia. Dalam pertemuan itu, anggota dewan meminta agar ke depan tidak ada lagi eksekusi kendaraan bermotor di lapangan.

Ketua Komisi B Siswono menjelaskan, terbitnya keputusan MK Nomor 18/PUU-XVII Tahun 2019 tertanggal 6 Januari 2020 ini telah secara detail menjelaskan larangan eksekusi kendaraan. Untuk itu, pihaknya mengundang lembaga finance dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), awal pekan ini (24/2).

“Bahwasannya perusahaan finance sudah dilarang keras untuk mengambil kendaraan di jalan-jalan seperti yang terjadi selama ini. Karena cukup meresahkan, khususnya di Jember,” katanya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Siswono menyebut, insiden-insiden yang kerap terjadi, seperti motor diambil debt collector di pinggir jalan, sudah menjadi hal yang tidak manusiawi. Untuk itu, dia meminta jika ada pengambilan kendaraan di lapangan, polisi menindak tegas.

“Kalau ini masih terjadi, harapan saya, jajaran kepolisian selaku aparat penegak hukum harus bertindak untuk mengambil langkah-langkah tegas kepada debt collector. Bahwa itu adalah bagian dari pelanggaran dari proses hukum terhadap keputusan MK,” tuturnya.

Hal itu pun harus disosialisasikan, utamanya kepada lembaga finance, termasuk leasing. “Kita akan melakukan hearing kembali dan akan melibatkan Kapolres Jember langsung untuk tidak diwakilkan, Pengadilan Negeri Jember, dan OJK,” paparnya.

Selain itu, beberapa perusahaan juga akan dilibatkan. Hal itu dimaksudkan agar di Jember tidak ada lagi ibu-ibu yang dicegat debt collector dan diambil kendaraannya. “Agar di Jember ada semacam tindak lanjut dari keputusan tersebut,” tegasnya.

Sementara itu, Head FIF Jember Mas Huda menjelaskan, permasalahan perkreditan kendaraan di Jember sebenarnya relatif sama. Begitu pula dengan tindakan yang dilakukan perusahaan juga sesuai SOP. Dia pun menyebut, eksekusi kendaraan tetap menjadi pantauan bersama.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – DPRD Jember menggelar rapat dengar pendapat (RDP) atas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Fidusia. Dalam pertemuan itu, anggota dewan meminta agar ke depan tidak ada lagi eksekusi kendaraan bermotor di lapangan.

Ketua Komisi B Siswono menjelaskan, terbitnya keputusan MK Nomor 18/PUU-XVII Tahun 2019 tertanggal 6 Januari 2020 ini telah secara detail menjelaskan larangan eksekusi kendaraan. Untuk itu, pihaknya mengundang lembaga finance dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), awal pekan ini (24/2).

“Bahwasannya perusahaan finance sudah dilarang keras untuk mengambil kendaraan di jalan-jalan seperti yang terjadi selama ini. Karena cukup meresahkan, khususnya di Jember,” katanya.

Siswono menyebut, insiden-insiden yang kerap terjadi, seperti motor diambil debt collector di pinggir jalan, sudah menjadi hal yang tidak manusiawi. Untuk itu, dia meminta jika ada pengambilan kendaraan di lapangan, polisi menindak tegas.

“Kalau ini masih terjadi, harapan saya, jajaran kepolisian selaku aparat penegak hukum harus bertindak untuk mengambil langkah-langkah tegas kepada debt collector. Bahwa itu adalah bagian dari pelanggaran dari proses hukum terhadap keputusan MK,” tuturnya.

Hal itu pun harus disosialisasikan, utamanya kepada lembaga finance, termasuk leasing. “Kita akan melakukan hearing kembali dan akan melibatkan Kapolres Jember langsung untuk tidak diwakilkan, Pengadilan Negeri Jember, dan OJK,” paparnya.

Selain itu, beberapa perusahaan juga akan dilibatkan. Hal itu dimaksudkan agar di Jember tidak ada lagi ibu-ibu yang dicegat debt collector dan diambil kendaraannya. “Agar di Jember ada semacam tindak lanjut dari keputusan tersebut,” tegasnya.

Sementara itu, Head FIF Jember Mas Huda menjelaskan, permasalahan perkreditan kendaraan di Jember sebenarnya relatif sama. Begitu pula dengan tindakan yang dilakukan perusahaan juga sesuai SOP. Dia pun menyebut, eksekusi kendaraan tetap menjadi pantauan bersama.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – DPRD Jember menggelar rapat dengar pendapat (RDP) atas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Fidusia. Dalam pertemuan itu, anggota dewan meminta agar ke depan tidak ada lagi eksekusi kendaraan bermotor di lapangan.

Ketua Komisi B Siswono menjelaskan, terbitnya keputusan MK Nomor 18/PUU-XVII Tahun 2019 tertanggal 6 Januari 2020 ini telah secara detail menjelaskan larangan eksekusi kendaraan. Untuk itu, pihaknya mengundang lembaga finance dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), awal pekan ini (24/2).

“Bahwasannya perusahaan finance sudah dilarang keras untuk mengambil kendaraan di jalan-jalan seperti yang terjadi selama ini. Karena cukup meresahkan, khususnya di Jember,” katanya.

Siswono menyebut, insiden-insiden yang kerap terjadi, seperti motor diambil debt collector di pinggir jalan, sudah menjadi hal yang tidak manusiawi. Untuk itu, dia meminta jika ada pengambilan kendaraan di lapangan, polisi menindak tegas.

“Kalau ini masih terjadi, harapan saya, jajaran kepolisian selaku aparat penegak hukum harus bertindak untuk mengambil langkah-langkah tegas kepada debt collector. Bahwa itu adalah bagian dari pelanggaran dari proses hukum terhadap keputusan MK,” tuturnya.

Hal itu pun harus disosialisasikan, utamanya kepada lembaga finance, termasuk leasing. “Kita akan melakukan hearing kembali dan akan melibatkan Kapolres Jember langsung untuk tidak diwakilkan, Pengadilan Negeri Jember, dan OJK,” paparnya.

Selain itu, beberapa perusahaan juga akan dilibatkan. Hal itu dimaksudkan agar di Jember tidak ada lagi ibu-ibu yang dicegat debt collector dan diambil kendaraannya. “Agar di Jember ada semacam tindak lanjut dari keputusan tersebut,” tegasnya.

Sementara itu, Head FIF Jember Mas Huda menjelaskan, permasalahan perkreditan kendaraan di Jember sebenarnya relatif sama. Begitu pula dengan tindakan yang dilakukan perusahaan juga sesuai SOP. Dia pun menyebut, eksekusi kendaraan tetap menjadi pantauan bersama.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/