alexametrics
22.3 C
Jember
Friday, 19 August 2022

Urus Izin agar Dapat Bantuan

Sebanyak 73 Pesantren Ajukan Operasional

Mobile_AP_Rectangle 1

Di sisi lain, juga tidak ada sanksi khusus bagi pesantren yang masa berlaku izin operasionalnya telah berakhir atau nonaktif. Munir menjelaskan, jika pun ada yang telat memperbarui, pihaknya hanya memberikan peringatan.

Kini, proses perizinan pondok pesantren sedang ditutup. Hal ini tidak lepas lantaran membeludaknya ponpes yang mengurus izin operasional. BOP tersebut ditujukan bagi ponpes karena terdampak Covid-19. “Penutupan izin pesantren ini berlaku sejak 31 September. Dan kami belum mengetahui sampai kapan pendaftaran izin operasional akan dibuka kembali,” jelas Munir.

Hingga saat ini, dia memaparkan, jumlah pesantren yang mendaftar izin operasional telah mencapai  614 lembaga. Pesantren tersebut telah terdaftar ke dalam Education Management Information System (EMIS) Kemenag. EMIS merupakan sistem informasi yang dikembangkan oleh Kemenag untuk memudahkan input data sekolah, pondok pesantren, dan pendidikan tinggi Islam. Sedangkan jumlah madrasah diniyah di Jember yang telah terdaftar dalam EMIS mencapai 1.300 lembaga.

Mobile_AP_Rectangle 2

Munir menambahkan, sosialisasi izin operasional pondok pesantren tersebut perlu ditingkatkan. Sebab, kata dia, masih banyak lembaga pendidikan agama yang belum mendapat izin operasional. “Untuk sementara banyak pesantren yang memperjuangkan legalitas. Kami pun menyadari butuh sosialisasi penyadaran yang lebih luas,” pungkasnya. (ani/c2/rus)

- Advertisement -

Di sisi lain, juga tidak ada sanksi khusus bagi pesantren yang masa berlaku izin operasionalnya telah berakhir atau nonaktif. Munir menjelaskan, jika pun ada yang telat memperbarui, pihaknya hanya memberikan peringatan.

Kini, proses perizinan pondok pesantren sedang ditutup. Hal ini tidak lepas lantaran membeludaknya ponpes yang mengurus izin operasional. BOP tersebut ditujukan bagi ponpes karena terdampak Covid-19. “Penutupan izin pesantren ini berlaku sejak 31 September. Dan kami belum mengetahui sampai kapan pendaftaran izin operasional akan dibuka kembali,” jelas Munir.

Hingga saat ini, dia memaparkan, jumlah pesantren yang mendaftar izin operasional telah mencapai  614 lembaga. Pesantren tersebut telah terdaftar ke dalam Education Management Information System (EMIS) Kemenag. EMIS merupakan sistem informasi yang dikembangkan oleh Kemenag untuk memudahkan input data sekolah, pondok pesantren, dan pendidikan tinggi Islam. Sedangkan jumlah madrasah diniyah di Jember yang telah terdaftar dalam EMIS mencapai 1.300 lembaga.

Munir menambahkan, sosialisasi izin operasional pondok pesantren tersebut perlu ditingkatkan. Sebab, kata dia, masih banyak lembaga pendidikan agama yang belum mendapat izin operasional. “Untuk sementara banyak pesantren yang memperjuangkan legalitas. Kami pun menyadari butuh sosialisasi penyadaran yang lebih luas,” pungkasnya. (ani/c2/rus)

Di sisi lain, juga tidak ada sanksi khusus bagi pesantren yang masa berlaku izin operasionalnya telah berakhir atau nonaktif. Munir menjelaskan, jika pun ada yang telat memperbarui, pihaknya hanya memberikan peringatan.

Kini, proses perizinan pondok pesantren sedang ditutup. Hal ini tidak lepas lantaran membeludaknya ponpes yang mengurus izin operasional. BOP tersebut ditujukan bagi ponpes karena terdampak Covid-19. “Penutupan izin pesantren ini berlaku sejak 31 September. Dan kami belum mengetahui sampai kapan pendaftaran izin operasional akan dibuka kembali,” jelas Munir.

Hingga saat ini, dia memaparkan, jumlah pesantren yang mendaftar izin operasional telah mencapai  614 lembaga. Pesantren tersebut telah terdaftar ke dalam Education Management Information System (EMIS) Kemenag. EMIS merupakan sistem informasi yang dikembangkan oleh Kemenag untuk memudahkan input data sekolah, pondok pesantren, dan pendidikan tinggi Islam. Sedangkan jumlah madrasah diniyah di Jember yang telah terdaftar dalam EMIS mencapai 1.300 lembaga.

Munir menambahkan, sosialisasi izin operasional pondok pesantren tersebut perlu ditingkatkan. Sebab, kata dia, masih banyak lembaga pendidikan agama yang belum mendapat izin operasional. “Untuk sementara banyak pesantren yang memperjuangkan legalitas. Kami pun menyadari butuh sosialisasi penyadaran yang lebih luas,” pungkasnya. (ani/c2/rus)

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/