alexametrics
24.1 C
Jember
Tuesday, 16 August 2022

Kandas di Tingkat Gakkumdu

Dugaan Pelanggaran Plt Bupati Jember

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Kasus dugaan pelanggaran pilkada yang dialamatkan kepada Plt Bupati Jember KH Abdul Muqit Arief telah mendapat kesimpulan. Tudingan pelanggaran terhadap langkah Muqit Arief yang melakukan mutasi 366 pegawai tak terbukti dan kandas di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Mandeknya proses penanganan kasus yang juga melibatkan Sekretaris Daerah Mirfano ini disampaikan Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jember Dwi Endah Setyowati, kemarin (24/11). Menurutnya, proses penanganan laporan warga atas nama M Husni Thamrin tuntas dilakukan.

Endah mengurai, ada serangkaian proses penanganan pascalaporan warga diterima, 13 November lalu. “Dua hari kemudian, kami masukkan ke register. Setelah itu, dilakukan kajian dengan melakukan klarifikasi kepada beberapa pihak. Baik pelapor, terlapor, dan beberapa pihak terkait,” paparnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Mantan anggota KPU Jember ini menyebut, setelah laporan diregister, maka proses penanganannya dibawa ke Sentra Gakkumdu. Menurutnya, laporan yang masuk kategori dugaan tindak pidana maka diselesaikan bersama di Sentra Gakkumdu. “Kami sudah melakukan kajian di Gakkumdu dengan kepolisian dan kejaksaan,” urainya.

Kajian di Sentra Gakkumdu, Endah berkata, tidak dapat diproses lebih lanjut. Hal itu disimpulkan Gakkumdu karena pasal-pasal yang digunakan tidak memenuhi unsur tindak pidana pelanggaran pilkada. “Untuk itu, kami atas nama Gakkumdu sudah memproses, tetapi dihentikan karena tidak memenuhi unsur yang ada dalam pasal tersebut,” paparnya.

Endah mengaku, selama melakukan proses penanganan dugaan pelanggaran Plt Bupati Muqit Arief dan Sekda Mirfano, sedikitnya ada sembilan orang yang dimintai klarifikasi. “Termasuk pelapor dan terlapor juga sudah diklarifikasi,” jelasnya.

Setelah penghentian penanganan kasus tersebut, selanjutnya diterbitkan surat yang diteken langsung Ketua Bawaslu Jember Imam Thobrony Pusaka. Dalam surat tersebut dinyatakan, penanganan tindak pidana dengan terlapor Muqit Arief dan Mirfano dihentikan karena unsur-unsur pelanggaran tidak terpenuhi.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Kasus dugaan pelanggaran pilkada yang dialamatkan kepada Plt Bupati Jember KH Abdul Muqit Arief telah mendapat kesimpulan. Tudingan pelanggaran terhadap langkah Muqit Arief yang melakukan mutasi 366 pegawai tak terbukti dan kandas di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Mandeknya proses penanganan kasus yang juga melibatkan Sekretaris Daerah Mirfano ini disampaikan Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jember Dwi Endah Setyowati, kemarin (24/11). Menurutnya, proses penanganan laporan warga atas nama M Husni Thamrin tuntas dilakukan.

Endah mengurai, ada serangkaian proses penanganan pascalaporan warga diterima, 13 November lalu. “Dua hari kemudian, kami masukkan ke register. Setelah itu, dilakukan kajian dengan melakukan klarifikasi kepada beberapa pihak. Baik pelapor, terlapor, dan beberapa pihak terkait,” paparnya.

Mantan anggota KPU Jember ini menyebut, setelah laporan diregister, maka proses penanganannya dibawa ke Sentra Gakkumdu. Menurutnya, laporan yang masuk kategori dugaan tindak pidana maka diselesaikan bersama di Sentra Gakkumdu. “Kami sudah melakukan kajian di Gakkumdu dengan kepolisian dan kejaksaan,” urainya.

Kajian di Sentra Gakkumdu, Endah berkata, tidak dapat diproses lebih lanjut. Hal itu disimpulkan Gakkumdu karena pasal-pasal yang digunakan tidak memenuhi unsur tindak pidana pelanggaran pilkada. “Untuk itu, kami atas nama Gakkumdu sudah memproses, tetapi dihentikan karena tidak memenuhi unsur yang ada dalam pasal tersebut,” paparnya.

Endah mengaku, selama melakukan proses penanganan dugaan pelanggaran Plt Bupati Muqit Arief dan Sekda Mirfano, sedikitnya ada sembilan orang yang dimintai klarifikasi. “Termasuk pelapor dan terlapor juga sudah diklarifikasi,” jelasnya.

Setelah penghentian penanganan kasus tersebut, selanjutnya diterbitkan surat yang diteken langsung Ketua Bawaslu Jember Imam Thobrony Pusaka. Dalam surat tersebut dinyatakan, penanganan tindak pidana dengan terlapor Muqit Arief dan Mirfano dihentikan karena unsur-unsur pelanggaran tidak terpenuhi.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Kasus dugaan pelanggaran pilkada yang dialamatkan kepada Plt Bupati Jember KH Abdul Muqit Arief telah mendapat kesimpulan. Tudingan pelanggaran terhadap langkah Muqit Arief yang melakukan mutasi 366 pegawai tak terbukti dan kandas di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Mandeknya proses penanganan kasus yang juga melibatkan Sekretaris Daerah Mirfano ini disampaikan Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jember Dwi Endah Setyowati, kemarin (24/11). Menurutnya, proses penanganan laporan warga atas nama M Husni Thamrin tuntas dilakukan.

Endah mengurai, ada serangkaian proses penanganan pascalaporan warga diterima, 13 November lalu. “Dua hari kemudian, kami masukkan ke register. Setelah itu, dilakukan kajian dengan melakukan klarifikasi kepada beberapa pihak. Baik pelapor, terlapor, dan beberapa pihak terkait,” paparnya.

Mantan anggota KPU Jember ini menyebut, setelah laporan diregister, maka proses penanganannya dibawa ke Sentra Gakkumdu. Menurutnya, laporan yang masuk kategori dugaan tindak pidana maka diselesaikan bersama di Sentra Gakkumdu. “Kami sudah melakukan kajian di Gakkumdu dengan kepolisian dan kejaksaan,” urainya.

Kajian di Sentra Gakkumdu, Endah berkata, tidak dapat diproses lebih lanjut. Hal itu disimpulkan Gakkumdu karena pasal-pasal yang digunakan tidak memenuhi unsur tindak pidana pelanggaran pilkada. “Untuk itu, kami atas nama Gakkumdu sudah memproses, tetapi dihentikan karena tidak memenuhi unsur yang ada dalam pasal tersebut,” paparnya.

Endah mengaku, selama melakukan proses penanganan dugaan pelanggaran Plt Bupati Muqit Arief dan Sekda Mirfano, sedikitnya ada sembilan orang yang dimintai klarifikasi. “Termasuk pelapor dan terlapor juga sudah diklarifikasi,” jelasnya.

Setelah penghentian penanganan kasus tersebut, selanjutnya diterbitkan surat yang diteken langsung Ketua Bawaslu Jember Imam Thobrony Pusaka. Dalam surat tersebut dinyatakan, penanganan tindak pidana dengan terlapor Muqit Arief dan Mirfano dihentikan karena unsur-unsur pelanggaran tidak terpenuhi.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/