alexametrics
22.3 C
Jember
Friday, 19 August 2022

 Terpantau Radar Kejaksaan

FKDT Bantah Ada Pemotongan BOP Madrasah

Mobile_AP_Rectangle 1

Sementara itu, Ketua Kelompok Kerja (Pokja) FKDT Kecamatan Wuluhan Bambang Hariyanto menampik kabar miring tersebut. Menurutnya, BOP itu memang memberikan bantuan secara tunai ke lembaga MDT. Tapi langsung dari pusat dan masuk ke rekening lembaga atau yayasan yang mengajukan, tanpa lewat tangan kedua. Sementara mengenai besarannya tidak sama untuk tiap-tiap lembaga. Bergantung pada jumlah santri atau siswanya.

Namun, soal kabar pemotongan itu, dia kembali membantahnya. Kata Bambang, informasi itu tidak benar. Sebab, dari sekitar 40-an lembaga diniyah di Wuluhan, sebagian besar pengurusnya adalah para pengasuh atau ketua di lembaga MDT itu sendiri. “Jadi, jika ada pemotongan, pasti mudah ditemui. Karena FKDT sendiri itu unsurnya pengurus atau pengasuh di masing-masing lembaga MDT,” ucapnya.

Justru, mantan anggota DPRD dari Partai NasDem ini mengklaim, selama ini FKDT-lah yang memperjuangkan MDT agar bisa mendapat akses informasi dan bantuan. Baik dari Kemenag daerah, wilayah, ataupun pusat. Meskipun menjadi mitra kerja Kemenag, keberadaan FKDT itu disebutnya hanya untuk keperluan koordinasi.

Mobile_AP_Rectangle 2

Apalagi, dia menambahkan, setiap ada informasi khusus, Kemenag daerah atau kota tidak akan bisa menjangkau MDT hingga paling bawah. Namun melibatkan FKDT. “Kita sudah cek ke semua temen-temen FKDT di Wuluhan, tidak ada temuan atau kabar pemotongan itu,” bantahnya, saat ditemui Jawa Pos Radar Jember, kemarin (24/9).

Bambang mengatakan, dalam hal bantuan BOP dari Dirjen Kemenag RI itu, keterlibatan FKDT hanya sebatas membantu menyosialisasikan. Kendati begitu, dia mengakui, FKDT bisa terlibat dalam mengawal Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) BOP tersebut. Sebba, dia beralasan, pengasuh atau ketua MDT banyak yang sudah sepuh dan kurang begitu familiar dengan perkara yang berkaitan dengan teknologi.

Bambang menyatakan, jika benar ada kabar pemotongan tersebut, pihaknya siap mengawal dan menindak tegas siapa oknum yang bermain di dalamnya. Dia juga tak keberatan jika kasus ini diselidiki oleh aparat penegak hukum. “Bahkan kalau perlu, kita libatkan aparat berwajib untuk mengusut itu,” imbuhnya.

- Advertisement -

Sementara itu, Ketua Kelompok Kerja (Pokja) FKDT Kecamatan Wuluhan Bambang Hariyanto menampik kabar miring tersebut. Menurutnya, BOP itu memang memberikan bantuan secara tunai ke lembaga MDT. Tapi langsung dari pusat dan masuk ke rekening lembaga atau yayasan yang mengajukan, tanpa lewat tangan kedua. Sementara mengenai besarannya tidak sama untuk tiap-tiap lembaga. Bergantung pada jumlah santri atau siswanya.

Namun, soal kabar pemotongan itu, dia kembali membantahnya. Kata Bambang, informasi itu tidak benar. Sebab, dari sekitar 40-an lembaga diniyah di Wuluhan, sebagian besar pengurusnya adalah para pengasuh atau ketua di lembaga MDT itu sendiri. “Jadi, jika ada pemotongan, pasti mudah ditemui. Karena FKDT sendiri itu unsurnya pengurus atau pengasuh di masing-masing lembaga MDT,” ucapnya.

Justru, mantan anggota DPRD dari Partai NasDem ini mengklaim, selama ini FKDT-lah yang memperjuangkan MDT agar bisa mendapat akses informasi dan bantuan. Baik dari Kemenag daerah, wilayah, ataupun pusat. Meskipun menjadi mitra kerja Kemenag, keberadaan FKDT itu disebutnya hanya untuk keperluan koordinasi.

Apalagi, dia menambahkan, setiap ada informasi khusus, Kemenag daerah atau kota tidak akan bisa menjangkau MDT hingga paling bawah. Namun melibatkan FKDT. “Kita sudah cek ke semua temen-temen FKDT di Wuluhan, tidak ada temuan atau kabar pemotongan itu,” bantahnya, saat ditemui Jawa Pos Radar Jember, kemarin (24/9).

Bambang mengatakan, dalam hal bantuan BOP dari Dirjen Kemenag RI itu, keterlibatan FKDT hanya sebatas membantu menyosialisasikan. Kendati begitu, dia mengakui, FKDT bisa terlibat dalam mengawal Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) BOP tersebut. Sebba, dia beralasan, pengasuh atau ketua MDT banyak yang sudah sepuh dan kurang begitu familiar dengan perkara yang berkaitan dengan teknologi.

Bambang menyatakan, jika benar ada kabar pemotongan tersebut, pihaknya siap mengawal dan menindak tegas siapa oknum yang bermain di dalamnya. Dia juga tak keberatan jika kasus ini diselidiki oleh aparat penegak hukum. “Bahkan kalau perlu, kita libatkan aparat berwajib untuk mengusut itu,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Kelompok Kerja (Pokja) FKDT Kecamatan Wuluhan Bambang Hariyanto menampik kabar miring tersebut. Menurutnya, BOP itu memang memberikan bantuan secara tunai ke lembaga MDT. Tapi langsung dari pusat dan masuk ke rekening lembaga atau yayasan yang mengajukan, tanpa lewat tangan kedua. Sementara mengenai besarannya tidak sama untuk tiap-tiap lembaga. Bergantung pada jumlah santri atau siswanya.

Namun, soal kabar pemotongan itu, dia kembali membantahnya. Kata Bambang, informasi itu tidak benar. Sebab, dari sekitar 40-an lembaga diniyah di Wuluhan, sebagian besar pengurusnya adalah para pengasuh atau ketua di lembaga MDT itu sendiri. “Jadi, jika ada pemotongan, pasti mudah ditemui. Karena FKDT sendiri itu unsurnya pengurus atau pengasuh di masing-masing lembaga MDT,” ucapnya.

Justru, mantan anggota DPRD dari Partai NasDem ini mengklaim, selama ini FKDT-lah yang memperjuangkan MDT agar bisa mendapat akses informasi dan bantuan. Baik dari Kemenag daerah, wilayah, ataupun pusat. Meskipun menjadi mitra kerja Kemenag, keberadaan FKDT itu disebutnya hanya untuk keperluan koordinasi.

Apalagi, dia menambahkan, setiap ada informasi khusus, Kemenag daerah atau kota tidak akan bisa menjangkau MDT hingga paling bawah. Namun melibatkan FKDT. “Kita sudah cek ke semua temen-temen FKDT di Wuluhan, tidak ada temuan atau kabar pemotongan itu,” bantahnya, saat ditemui Jawa Pos Radar Jember, kemarin (24/9).

Bambang mengatakan, dalam hal bantuan BOP dari Dirjen Kemenag RI itu, keterlibatan FKDT hanya sebatas membantu menyosialisasikan. Kendati begitu, dia mengakui, FKDT bisa terlibat dalam mengawal Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) BOP tersebut. Sebba, dia beralasan, pengasuh atau ketua MDT banyak yang sudah sepuh dan kurang begitu familiar dengan perkara yang berkaitan dengan teknologi.

Bambang menyatakan, jika benar ada kabar pemotongan tersebut, pihaknya siap mengawal dan menindak tegas siapa oknum yang bermain di dalamnya. Dia juga tak keberatan jika kasus ini diselidiki oleh aparat penegak hukum. “Bahkan kalau perlu, kita libatkan aparat berwajib untuk mengusut itu,” imbuhnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/