alexametrics
24.9 C
Jember
Friday, 20 May 2022

Pilkades Ditunda Karena ini

Tahapan Pilkades Dilanjut Oktober

Mobile_AP_Rectangle 1

SUMBERSARI, RADARJEMBER.ID – Tahapan pelaksanaan pilkades menjadi salah satu program yang tersendat akibat pandemi korona. Setelah tahapan tes tulis dilangsungkan, ada beberapa tahapan lagi yang sebenarnya akan dilakukan. Namun, hal itu ditunda hingga pekan kedua Oktober nanti, sesuai surat Menteri Dalam Negeri.

Beberapa tahapan yang wajib ditunda yakni pengambilan nomor urut, kampanye, maupun pemungutan suara. “Penundaan disebutkan pada poin lima dan enam dalam surat Mendagri,” kata Bukasan, Kasi Penataan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pemkab Jember.

Dalam surat itu, secara khusus juga disebutkan agar tidak dilakukan pergantian antarwaktu (PAW). Sebab, melanjutkan tahapan yang menimbulkan kerumunan, serta PAW berlaku hingga dua bulan terhitung sejak 9 Agustus lalu. “Apabila tidak ada surat terbaru, maka efektifnya lanjutan tahapan pilkades dilakukan pada 9 Oktober,” ungkapnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Bukasan menjelaskan, dalam surat itu juga disebut agar dilakukan percepatan vaksinasi. Selain itu, sosialisasi prokes terus dilakukan dan pemerintah desa diminta untuk terus memantau perkembangan pandemi Covid-19.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Jember Tabroni mengatakan, penundaan tahapan pilkades tersebut harus dimaknai baik oleh seluruh pihak terkait. “Berarti, Jember punya waktu untuk melakukan persiapan secara matang. Dari segi administrasi maupun pengamanan pilkades,” jelasnya.

- Advertisement -

SUMBERSARI, RADARJEMBER.ID – Tahapan pelaksanaan pilkades menjadi salah satu program yang tersendat akibat pandemi korona. Setelah tahapan tes tulis dilangsungkan, ada beberapa tahapan lagi yang sebenarnya akan dilakukan. Namun, hal itu ditunda hingga pekan kedua Oktober nanti, sesuai surat Menteri Dalam Negeri.

Beberapa tahapan yang wajib ditunda yakni pengambilan nomor urut, kampanye, maupun pemungutan suara. “Penundaan disebutkan pada poin lima dan enam dalam surat Mendagri,” kata Bukasan, Kasi Penataan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pemkab Jember.

Dalam surat itu, secara khusus juga disebutkan agar tidak dilakukan pergantian antarwaktu (PAW). Sebab, melanjutkan tahapan yang menimbulkan kerumunan, serta PAW berlaku hingga dua bulan terhitung sejak 9 Agustus lalu. “Apabila tidak ada surat terbaru, maka efektifnya lanjutan tahapan pilkades dilakukan pada 9 Oktober,” ungkapnya.

Bukasan menjelaskan, dalam surat itu juga disebut agar dilakukan percepatan vaksinasi. Selain itu, sosialisasi prokes terus dilakukan dan pemerintah desa diminta untuk terus memantau perkembangan pandemi Covid-19.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Jember Tabroni mengatakan, penundaan tahapan pilkades tersebut harus dimaknai baik oleh seluruh pihak terkait. “Berarti, Jember punya waktu untuk melakukan persiapan secara matang. Dari segi administrasi maupun pengamanan pilkades,” jelasnya.

SUMBERSARI, RADARJEMBER.ID – Tahapan pelaksanaan pilkades menjadi salah satu program yang tersendat akibat pandemi korona. Setelah tahapan tes tulis dilangsungkan, ada beberapa tahapan lagi yang sebenarnya akan dilakukan. Namun, hal itu ditunda hingga pekan kedua Oktober nanti, sesuai surat Menteri Dalam Negeri.

Beberapa tahapan yang wajib ditunda yakni pengambilan nomor urut, kampanye, maupun pemungutan suara. “Penundaan disebutkan pada poin lima dan enam dalam surat Mendagri,” kata Bukasan, Kasi Penataan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pemkab Jember.

Dalam surat itu, secara khusus juga disebutkan agar tidak dilakukan pergantian antarwaktu (PAW). Sebab, melanjutkan tahapan yang menimbulkan kerumunan, serta PAW berlaku hingga dua bulan terhitung sejak 9 Agustus lalu. “Apabila tidak ada surat terbaru, maka efektifnya lanjutan tahapan pilkades dilakukan pada 9 Oktober,” ungkapnya.

Bukasan menjelaskan, dalam surat itu juga disebut agar dilakukan percepatan vaksinasi. Selain itu, sosialisasi prokes terus dilakukan dan pemerintah desa diminta untuk terus memantau perkembangan pandemi Covid-19.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Jember Tabroni mengatakan, penundaan tahapan pilkades tersebut harus dimaknai baik oleh seluruh pihak terkait. “Berarti, Jember punya waktu untuk melakukan persiapan secara matang. Dari segi administrasi maupun pengamanan pilkades,” jelasnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/