alexametrics
29.5 C
Jember
Wednesday, 10 August 2022

Abaikan Keluhan Warga, Wilayah Pesisir Malah Jadi Rebutan

Tambak Masuk Wilayah Pemkab, Bukan Provinsi

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – KAWASAN sempadan atau pesisir selatan pantai Jember yang banyak ditumbuhi aktivitas tambak dan menjadi sorotan aktivis lingkungan, mendapat respons dari Pemkab Jember. Namun dalam rencananya, pemkab justru bakal melakukan sertifikasi tanah di wilayah pesisir untuk masyarakat sekitar, sekaligus demi menggenjot pendapat asli daerah (PAD). Bukan menyusun rencana konservasi lingkungan pesisir.

Kepala Bidang Perikanan Budi Daya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Hari Pranoto mengatakan, dalam hal kewenangan dan penguasaan pesisir itu, sudah ada bagiannya masing-masing. Mana yang menjadi wilayah kabupaten dan mana wilayahnya provinsi.

Menurut dia, kewenangan yang bisa dikuasai kabupaten itu bisa dihitung dari titik nol sampai darat. Titik nol yang dimaksudkan adalah titik pasang tertinggi air laut ke arah darat. “Hanya saja, di situ untuk detailnya biasanya dijelaskan dalam tata ruang kota, Perda RTRW (rencana tata ruang wilayah, Red). Termasuk peruntukannya untuk apa, disesuaikan tata ruang kotanya,” ucapnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Namun, ia tidak menyebut detail titik nol ke arah darat itu batasannya sejauh mana. Sebab, jika melihat Perpres Nomor 51 Tahun 2016, yang disebut sempadan pantai itu minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat yang peruntukannya khusus perlindungan, pelestarian, konservasi, atau pemanfaatan untuk masyarakat setempat. Di beberapa pasal Perda RTRW Jember juga disebutkan demikian. “Di antara pesisir dan darat, ada ruang 30 meter sekian sebagai tanah konservasi,” imbuhnya.

Sementara itu, terkait wilayah dan kewenangan provinsi, lanjut dia, adalah dari titik nol tersebut ke arah pantai sejauh sekian meter. “Misalnya, soal kewenangan izin pemasangan pipa ke laut, itu ke provinsi,” lanjut Hari.

Ia juga menjelaskan, selama ini banyak masyarakat atau kelompok/perorangan yang masih awam soal batasan dan kewenangan itu. Terkadang, ada perizinan yang seharusnya cukup di kabupaten, namun dilarikan ke provinsi. Begitupun sebaliknya.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – KAWASAN sempadan atau pesisir selatan pantai Jember yang banyak ditumbuhi aktivitas tambak dan menjadi sorotan aktivis lingkungan, mendapat respons dari Pemkab Jember. Namun dalam rencananya, pemkab justru bakal melakukan sertifikasi tanah di wilayah pesisir untuk masyarakat sekitar, sekaligus demi menggenjot pendapat asli daerah (PAD). Bukan menyusun rencana konservasi lingkungan pesisir.

Kepala Bidang Perikanan Budi Daya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Hari Pranoto mengatakan, dalam hal kewenangan dan penguasaan pesisir itu, sudah ada bagiannya masing-masing. Mana yang menjadi wilayah kabupaten dan mana wilayahnya provinsi.

Menurut dia, kewenangan yang bisa dikuasai kabupaten itu bisa dihitung dari titik nol sampai darat. Titik nol yang dimaksudkan adalah titik pasang tertinggi air laut ke arah darat. “Hanya saja, di situ untuk detailnya biasanya dijelaskan dalam tata ruang kota, Perda RTRW (rencana tata ruang wilayah, Red). Termasuk peruntukannya untuk apa, disesuaikan tata ruang kotanya,” ucapnya.

Namun, ia tidak menyebut detail titik nol ke arah darat itu batasannya sejauh mana. Sebab, jika melihat Perpres Nomor 51 Tahun 2016, yang disebut sempadan pantai itu minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat yang peruntukannya khusus perlindungan, pelestarian, konservasi, atau pemanfaatan untuk masyarakat setempat. Di beberapa pasal Perda RTRW Jember juga disebutkan demikian. “Di antara pesisir dan darat, ada ruang 30 meter sekian sebagai tanah konservasi,” imbuhnya.

Sementara itu, terkait wilayah dan kewenangan provinsi, lanjut dia, adalah dari titik nol tersebut ke arah pantai sejauh sekian meter. “Misalnya, soal kewenangan izin pemasangan pipa ke laut, itu ke provinsi,” lanjut Hari.

Ia juga menjelaskan, selama ini banyak masyarakat atau kelompok/perorangan yang masih awam soal batasan dan kewenangan itu. Terkadang, ada perizinan yang seharusnya cukup di kabupaten, namun dilarikan ke provinsi. Begitupun sebaliknya.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – KAWASAN sempadan atau pesisir selatan pantai Jember yang banyak ditumbuhi aktivitas tambak dan menjadi sorotan aktivis lingkungan, mendapat respons dari Pemkab Jember. Namun dalam rencananya, pemkab justru bakal melakukan sertifikasi tanah di wilayah pesisir untuk masyarakat sekitar, sekaligus demi menggenjot pendapat asli daerah (PAD). Bukan menyusun rencana konservasi lingkungan pesisir.

Kepala Bidang Perikanan Budi Daya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Hari Pranoto mengatakan, dalam hal kewenangan dan penguasaan pesisir itu, sudah ada bagiannya masing-masing. Mana yang menjadi wilayah kabupaten dan mana wilayahnya provinsi.

Menurut dia, kewenangan yang bisa dikuasai kabupaten itu bisa dihitung dari titik nol sampai darat. Titik nol yang dimaksudkan adalah titik pasang tertinggi air laut ke arah darat. “Hanya saja, di situ untuk detailnya biasanya dijelaskan dalam tata ruang kota, Perda RTRW (rencana tata ruang wilayah, Red). Termasuk peruntukannya untuk apa, disesuaikan tata ruang kotanya,” ucapnya.

Namun, ia tidak menyebut detail titik nol ke arah darat itu batasannya sejauh mana. Sebab, jika melihat Perpres Nomor 51 Tahun 2016, yang disebut sempadan pantai itu minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat yang peruntukannya khusus perlindungan, pelestarian, konservasi, atau pemanfaatan untuk masyarakat setempat. Di beberapa pasal Perda RTRW Jember juga disebutkan demikian. “Di antara pesisir dan darat, ada ruang 30 meter sekian sebagai tanah konservasi,” imbuhnya.

Sementara itu, terkait wilayah dan kewenangan provinsi, lanjut dia, adalah dari titik nol tersebut ke arah pantai sejauh sekian meter. “Misalnya, soal kewenangan izin pemasangan pipa ke laut, itu ke provinsi,” lanjut Hari.

Ia juga menjelaskan, selama ini banyak masyarakat atau kelompok/perorangan yang masih awam soal batasan dan kewenangan itu. Terkadang, ada perizinan yang seharusnya cukup di kabupaten, namun dilarikan ke provinsi. Begitupun sebaliknya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/