alexametrics
26.5 C
Jember
Thursday, 11 August 2022

Puncak Pertarungan pada Pembuktian

Pasca-pemakzulan, Pemerintahan Harus Tetap Berjalan

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Keputusan politik pemakzulan yang dilakukan DPRD kepada Bupati Jember dr Faida MMR masih menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Tak sedikit yang bertanya, apakah pemakzulan tersebut menjadi akhir dari kepemimpinan bupati? Bagaimana jalannya pemerintahan di Kota Santri pasca-pemakzulan tersebut?

Untuk mengulasnya, perlu ditinjau dari segi hukum dan politik. Jawa Pos Radar Jember meminta pandangan pakar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember (Unej), Adam Muhsi, dan Pakar Politik FISIP Universitas Muhammadiyah Jember (UMJ), Itok Wicaksono.

Adam menjelaskan, keputusan pemakzulan melalui hak menyatakan pendapat (HMP) sudah diambil DPRD. Terhadap keputusan itu, Bupati Jember secara hukum tidak memiliki kewenangan untuk memberi penilaian terhadap keabsahan ataupun penilaian cacat prosedur terhadap HMP. Untuk itu, keputusan HMP DPRD tidak bisa digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) (sebelumnya tertulis bisa di-PTUN-kan).

Mobile_AP_Rectangle 2

“Klarifikasi saya, tidak ada ruang bagi bupati untuk mem-PTUN-kan keputusan HMP DPRD. Karena yang bisa digugat kepada PTUN hanya keputusan pemerintah atau eksekutif. Sedangkan keputusan legislatif itu di MA,” tegasnya.

 

Lalu, apa upaya hukum yang bisa ditempuh bupati menyikapi HMP tersebut? Adam menegaskan, dalam kasus ini harus melalui jalur peradilan. Yakni apabila menilai HMP cacat prosedur atau keabsahannya diragukan, maka bisa dijelentrehkan pada saat MA melakukan pemeriksaan terhadap hasil HMP. “Jadi, keputusan HMP tidak bisa digugat ke PTUN. Makanya, saya bilang bupati tidak punya kewenangan untuk menilai itu cacat prosedur atau menilai keabsahannya. Yang berwenang menentukan adalah lembaga peradilan yaitu MA,” paparnya.

Alur pascalahirnya keputusan HMP pemakzulan terkait pemberhentian bupati secara hukum harus dimasukkan ke MA. Batasan waktu memasukkan hasil HMP ke MA belum ditemukan peraturannya. Tetapi, sejak berkas HMP diterima MA, maka lembaga ini punya waktu 30 hari untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan.

Dalam memeriksa itu nanti, kata dia, MA pasti menerima bantahan dari bupati. Tidak mungkin dalam beracara itu MA hanya menerima materi dari pendapat DPRD saja. “Jadi, harus di situ, potensi perlawanan hukum oleh Bupati Jember,” jelasnya.

Lebih jauh, Adam mengurai, hasil HMP berdasar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bisa langsung diajukan oleh DPRD kepada MA. Apabila sudah masuk ke meja peradilan, menurut Adam, akan menjadi ajang pertarungan yang sebenarnya. Apakah dugaan pelanggaran bupati seperti pendapat DPRD bisa dibuktikan, atau justru terpatahkan oleh pembelaan atau bantahan dari bupati.

“Kesempatan di MA itu yang bisa digunakan untuk membantah. Misalnya HMP itu cacat prosedur atau soal keabsahannya, pasti MA akan melakukan pemeriksaan secara seimbang. Pertarungan sebenarnya pada pembuktian itu,” tutur Adam.

Berdasar UU 23/2014, apabila MA sudah mengetuk palu, maka keputusan tersebut bersifat final. Apabila putusannya benar-benar memberhentikan bupati, maka berdasar putusan MA tersebut diusulkan DPRD kepada menteri dan ada proses selanjutnya (baca grafis). Tetapi demikian, kalaupun tidak diusulkan oleh DPRD maupun gubernur, menteri tetap harus melaksanakan apa yang diputuskan MA dan bersifat final.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Keputusan politik pemakzulan yang dilakukan DPRD kepada Bupati Jember dr Faida MMR masih menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Tak sedikit yang bertanya, apakah pemakzulan tersebut menjadi akhir dari kepemimpinan bupati? Bagaimana jalannya pemerintahan di Kota Santri pasca-pemakzulan tersebut?

Untuk mengulasnya, perlu ditinjau dari segi hukum dan politik. Jawa Pos Radar Jember meminta pandangan pakar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember (Unej), Adam Muhsi, dan Pakar Politik FISIP Universitas Muhammadiyah Jember (UMJ), Itok Wicaksono.

Adam menjelaskan, keputusan pemakzulan melalui hak menyatakan pendapat (HMP) sudah diambil DPRD. Terhadap keputusan itu, Bupati Jember secara hukum tidak memiliki kewenangan untuk memberi penilaian terhadap keabsahan ataupun penilaian cacat prosedur terhadap HMP. Untuk itu, keputusan HMP DPRD tidak bisa digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) (sebelumnya tertulis bisa di-PTUN-kan).

“Klarifikasi saya, tidak ada ruang bagi bupati untuk mem-PTUN-kan keputusan HMP DPRD. Karena yang bisa digugat kepada PTUN hanya keputusan pemerintah atau eksekutif. Sedangkan keputusan legislatif itu di MA,” tegasnya.

 

Lalu, apa upaya hukum yang bisa ditempuh bupati menyikapi HMP tersebut? Adam menegaskan, dalam kasus ini harus melalui jalur peradilan. Yakni apabila menilai HMP cacat prosedur atau keabsahannya diragukan, maka bisa dijelentrehkan pada saat MA melakukan pemeriksaan terhadap hasil HMP. “Jadi, keputusan HMP tidak bisa digugat ke PTUN. Makanya, saya bilang bupati tidak punya kewenangan untuk menilai itu cacat prosedur atau menilai keabsahannya. Yang berwenang menentukan adalah lembaga peradilan yaitu MA,” paparnya.

Alur pascalahirnya keputusan HMP pemakzulan terkait pemberhentian bupati secara hukum harus dimasukkan ke MA. Batasan waktu memasukkan hasil HMP ke MA belum ditemukan peraturannya. Tetapi, sejak berkas HMP diterima MA, maka lembaga ini punya waktu 30 hari untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan.

Dalam memeriksa itu nanti, kata dia, MA pasti menerima bantahan dari bupati. Tidak mungkin dalam beracara itu MA hanya menerima materi dari pendapat DPRD saja. “Jadi, harus di situ, potensi perlawanan hukum oleh Bupati Jember,” jelasnya.

Lebih jauh, Adam mengurai, hasil HMP berdasar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bisa langsung diajukan oleh DPRD kepada MA. Apabila sudah masuk ke meja peradilan, menurut Adam, akan menjadi ajang pertarungan yang sebenarnya. Apakah dugaan pelanggaran bupati seperti pendapat DPRD bisa dibuktikan, atau justru terpatahkan oleh pembelaan atau bantahan dari bupati.

“Kesempatan di MA itu yang bisa digunakan untuk membantah. Misalnya HMP itu cacat prosedur atau soal keabsahannya, pasti MA akan melakukan pemeriksaan secara seimbang. Pertarungan sebenarnya pada pembuktian itu,” tutur Adam.

Berdasar UU 23/2014, apabila MA sudah mengetuk palu, maka keputusan tersebut bersifat final. Apabila putusannya benar-benar memberhentikan bupati, maka berdasar putusan MA tersebut diusulkan DPRD kepada menteri dan ada proses selanjutnya (baca grafis). Tetapi demikian, kalaupun tidak diusulkan oleh DPRD maupun gubernur, menteri tetap harus melaksanakan apa yang diputuskan MA dan bersifat final.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Keputusan politik pemakzulan yang dilakukan DPRD kepada Bupati Jember dr Faida MMR masih menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Tak sedikit yang bertanya, apakah pemakzulan tersebut menjadi akhir dari kepemimpinan bupati? Bagaimana jalannya pemerintahan di Kota Santri pasca-pemakzulan tersebut?

Untuk mengulasnya, perlu ditinjau dari segi hukum dan politik. Jawa Pos Radar Jember meminta pandangan pakar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember (Unej), Adam Muhsi, dan Pakar Politik FISIP Universitas Muhammadiyah Jember (UMJ), Itok Wicaksono.

Adam menjelaskan, keputusan pemakzulan melalui hak menyatakan pendapat (HMP) sudah diambil DPRD. Terhadap keputusan itu, Bupati Jember secara hukum tidak memiliki kewenangan untuk memberi penilaian terhadap keabsahan ataupun penilaian cacat prosedur terhadap HMP. Untuk itu, keputusan HMP DPRD tidak bisa digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) (sebelumnya tertulis bisa di-PTUN-kan).

“Klarifikasi saya, tidak ada ruang bagi bupati untuk mem-PTUN-kan keputusan HMP DPRD. Karena yang bisa digugat kepada PTUN hanya keputusan pemerintah atau eksekutif. Sedangkan keputusan legislatif itu di MA,” tegasnya.

 

Lalu, apa upaya hukum yang bisa ditempuh bupati menyikapi HMP tersebut? Adam menegaskan, dalam kasus ini harus melalui jalur peradilan. Yakni apabila menilai HMP cacat prosedur atau keabsahannya diragukan, maka bisa dijelentrehkan pada saat MA melakukan pemeriksaan terhadap hasil HMP. “Jadi, keputusan HMP tidak bisa digugat ke PTUN. Makanya, saya bilang bupati tidak punya kewenangan untuk menilai itu cacat prosedur atau menilai keabsahannya. Yang berwenang menentukan adalah lembaga peradilan yaitu MA,” paparnya.

Alur pascalahirnya keputusan HMP pemakzulan terkait pemberhentian bupati secara hukum harus dimasukkan ke MA. Batasan waktu memasukkan hasil HMP ke MA belum ditemukan peraturannya. Tetapi, sejak berkas HMP diterima MA, maka lembaga ini punya waktu 30 hari untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan.

Dalam memeriksa itu nanti, kata dia, MA pasti menerima bantahan dari bupati. Tidak mungkin dalam beracara itu MA hanya menerima materi dari pendapat DPRD saja. “Jadi, harus di situ, potensi perlawanan hukum oleh Bupati Jember,” jelasnya.

Lebih jauh, Adam mengurai, hasil HMP berdasar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bisa langsung diajukan oleh DPRD kepada MA. Apabila sudah masuk ke meja peradilan, menurut Adam, akan menjadi ajang pertarungan yang sebenarnya. Apakah dugaan pelanggaran bupati seperti pendapat DPRD bisa dibuktikan, atau justru terpatahkan oleh pembelaan atau bantahan dari bupati.

“Kesempatan di MA itu yang bisa digunakan untuk membantah. Misalnya HMP itu cacat prosedur atau soal keabsahannya, pasti MA akan melakukan pemeriksaan secara seimbang. Pertarungan sebenarnya pada pembuktian itu,” tutur Adam.

Berdasar UU 23/2014, apabila MA sudah mengetuk palu, maka keputusan tersebut bersifat final. Apabila putusannya benar-benar memberhentikan bupati, maka berdasar putusan MA tersebut diusulkan DPRD kepada menteri dan ada proses selanjutnya (baca grafis). Tetapi demikian, kalaupun tidak diusulkan oleh DPRD maupun gubernur, menteri tetap harus melaksanakan apa yang diputuskan MA dan bersifat final.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/