Keharmonisan Dijaga, “Hindari Klengkeng-Buah Naga”

SUMBERSARI, Radar Jember – Secara umum, selama setahun terakhir, DPRD Jember memandang kepemimpinan Bupati Hendy Siswanto dan Wakil Bupati MB Firjaun Barlaman baik. Mulai dari sisi penataan birokrasi, dari segi pembangunan infrastruktur yang tengah berjalan, maupun dari sudut pandang komunikasi terhadap rakyat, termasuk dengan kelembagaan wakil rakyat.

Keharmonisan antara eksekutif dan legislatif setahun ini diakui Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi cukup baik. Di mana, pemkab dan dewan selayaknya saling mengingatkan, dengan menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing. “Hubungan Pemkab dengan DPRD memang harus harmonis, harus seperti suami istri,” kata Itqon.

Pria yang akrab dengan dunia pesantren ini menyebut, komunikasi dengan DPRD sejauh belum ada cela. Kondisi selama setahun terakhir jauh berbeda dengan keadaan sebelum pergantian kepemimpinan. “Keharmonisan ini harus terus dijaga, bagaimana pemkab dan dewan saling mengisi dan mengingatkan,” ucapnya.

Di balik keharmonisan itu apakah ada hal “berbahaya” yang dapat melemahkan fungsi kontrol dewan terhadap pemerintah, menurut Itqon, justru lebih baik. Misalnya, data-data program kerja pemerintah tidak mengambang seperti dulu serta tidak saling mencurigai. “Buktinya, sidak pun dilakukan teman-teman komisi sebagai fungsi pengawasan. Jadi keharmonisan ini bukan penghalang untuk membungkam fungsi kontrol dewan,” jelas Itqon.

Itqon pun meminta agar Pemkab Jember ke depan terus menjaga komunikasi baik yang selama ini terjalin. Parlemen pun menurutnya akan terus menjaga keharmonisan ini. “Semuanya harus dijaga, mulai bupati sampai semua pegawai,” ungkapnya.

Melalui keharmonisan hubungan kerja, politisi PKB itu menyebut, akan memberi dampak yang hebat bagi kelangsungan pembangunan, pemberdayaan ekonomi, maupun urusan lain. Salah satu hal penting yang patut dijadikan prinsip, yakni lahirnya kebijakan yang dilegitimasi oleh eksekutif dan legislatif akan lebih kuat dibandingkan kebijakan sepihak. “Sejauh ini, sangat baik. Dengan keharmonisan, kebijakan-kebijakan penting bisa diambil lebih cepat. Tidak seperti sebelumnya, APBD saja tidak mau dibahas bersama,” ulasnya.

Legitimasi kebijakan yang disepakati eksekutif dan legislatif, menurutnya syarat akan keberimbangan. Di mana, pemkab tidak bisa bermain-main, demikian pula dengan DPRD tidak memiliki alasan untuk tidak mendukung kebijakan yang telah disepakati bersama. “Jadi keharmonisan eksekutif legislatif harus dijaga seterusnya,” jelas pria yang akrab dipanggil Ra Itqon tersebut.

Terpisah, Ketua Komisi B DPRD Jember Siswono menyebut, secara umum hubungan pemkab dengan dewan memang baik. Hal itu dibuktikan dengan adanya kerja-kerja cepat, termasuk komunikasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD). “Kalau dulu, OPD dipanggil agar programnya jalan saja tidak mau datang. Saat ini baik, program terbuka, begitu juga datanya,” jelas Siswono.

Setahun perjalanan Hendy-Firjaun memang banyak hal positif yang dilahirkan. Namun demikian, Siswono memandang sesempurnanya kepemimpinan pasti ada yang kurang. Dia mencontohkan, program pemerintah berkaitan dengan buah klengkeng yang menggantikan buah naga menjadi salah satu program yang perlu diperhatikan. “Program penggantian buah naga menjadi buah klengkeng ini yang terlewat, tidak ada komunikasi, sehingga kajian akademiknya seperti apa, dewan tidak tahu,” ujarnya.

Kasus ini menurutnya layak menjadi pelajaran untuk pemerintahan Hendy-Firjaun ke depan. Menurutnya kasus program klengkeng-buah naga harus dihindari. “Ini peringatan, dewan itu bukan menghalangi, tetapi yang terpenting ada komunikasi. Mau membangun apa pun, dewan juga harus tahu, karena uang ini milik rakyat semua,” jelasnya.

Kendati demikian, politisi Partai Gerindra itu berharap agar hubungan kedua lembaga tetap baik. Pemkab tetap menjalankan tugas-tugasnya sebagai penyelenggara negara atau sebagai pengguna anggaran, sedangkan pemkab juga tetap berpegang teguh pada fungsinya. “Kalau komunikasi rusak, APBD pasti bisa molor lagi. Kalau sampai jadi perkada seperti tahun-tahun lalu, masyarakat yang dirugikan,” pungkasnya. (c2/nur)

SUMBERSARI, Radar Jember – Secara umum, selama setahun terakhir, DPRD Jember memandang kepemimpinan Bupati Hendy Siswanto dan Wakil Bupati MB Firjaun Barlaman baik. Mulai dari sisi penataan birokrasi, dari segi pembangunan infrastruktur yang tengah berjalan, maupun dari sudut pandang komunikasi terhadap rakyat, termasuk dengan kelembagaan wakil rakyat.

Keharmonisan antara eksekutif dan legislatif setahun ini diakui Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi cukup baik. Di mana, pemkab dan dewan selayaknya saling mengingatkan, dengan menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing. “Hubungan Pemkab dengan DPRD memang harus harmonis, harus seperti suami istri,” kata Itqon.

Pria yang akrab dengan dunia pesantren ini menyebut, komunikasi dengan DPRD sejauh belum ada cela. Kondisi selama setahun terakhir jauh berbeda dengan keadaan sebelum pergantian kepemimpinan. “Keharmonisan ini harus terus dijaga, bagaimana pemkab dan dewan saling mengisi dan mengingatkan,” ucapnya.

Di balik keharmonisan itu apakah ada hal “berbahaya” yang dapat melemahkan fungsi kontrol dewan terhadap pemerintah, menurut Itqon, justru lebih baik. Misalnya, data-data program kerja pemerintah tidak mengambang seperti dulu serta tidak saling mencurigai. “Buktinya, sidak pun dilakukan teman-teman komisi sebagai fungsi pengawasan. Jadi keharmonisan ini bukan penghalang untuk membungkam fungsi kontrol dewan,” jelas Itqon.

Itqon pun meminta agar Pemkab Jember ke depan terus menjaga komunikasi baik yang selama ini terjalin. Parlemen pun menurutnya akan terus menjaga keharmonisan ini. “Semuanya harus dijaga, mulai bupati sampai semua pegawai,” ungkapnya.

Melalui keharmonisan hubungan kerja, politisi PKB itu menyebut, akan memberi dampak yang hebat bagi kelangsungan pembangunan, pemberdayaan ekonomi, maupun urusan lain. Salah satu hal penting yang patut dijadikan prinsip, yakni lahirnya kebijakan yang dilegitimasi oleh eksekutif dan legislatif akan lebih kuat dibandingkan kebijakan sepihak. “Sejauh ini, sangat baik. Dengan keharmonisan, kebijakan-kebijakan penting bisa diambil lebih cepat. Tidak seperti sebelumnya, APBD saja tidak mau dibahas bersama,” ulasnya.

Legitimasi kebijakan yang disepakati eksekutif dan legislatif, menurutnya syarat akan keberimbangan. Di mana, pemkab tidak bisa bermain-main, demikian pula dengan DPRD tidak memiliki alasan untuk tidak mendukung kebijakan yang telah disepakati bersama. “Jadi keharmonisan eksekutif legislatif harus dijaga seterusnya,” jelas pria yang akrab dipanggil Ra Itqon tersebut.

Terpisah, Ketua Komisi B DPRD Jember Siswono menyebut, secara umum hubungan pemkab dengan dewan memang baik. Hal itu dibuktikan dengan adanya kerja-kerja cepat, termasuk komunikasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD). “Kalau dulu, OPD dipanggil agar programnya jalan saja tidak mau datang. Saat ini baik, program terbuka, begitu juga datanya,” jelas Siswono.

Setahun perjalanan Hendy-Firjaun memang banyak hal positif yang dilahirkan. Namun demikian, Siswono memandang sesempurnanya kepemimpinan pasti ada yang kurang. Dia mencontohkan, program pemerintah berkaitan dengan buah klengkeng yang menggantikan buah naga menjadi salah satu program yang perlu diperhatikan. “Program penggantian buah naga menjadi buah klengkeng ini yang terlewat, tidak ada komunikasi, sehingga kajian akademiknya seperti apa, dewan tidak tahu,” ujarnya.

Kasus ini menurutnya layak menjadi pelajaran untuk pemerintahan Hendy-Firjaun ke depan. Menurutnya kasus program klengkeng-buah naga harus dihindari. “Ini peringatan, dewan itu bukan menghalangi, tetapi yang terpenting ada komunikasi. Mau membangun apa pun, dewan juga harus tahu, karena uang ini milik rakyat semua,” jelasnya.

Kendati demikian, politisi Partai Gerindra itu berharap agar hubungan kedua lembaga tetap baik. Pemkab tetap menjalankan tugas-tugasnya sebagai penyelenggara negara atau sebagai pengguna anggaran, sedangkan pemkab juga tetap berpegang teguh pada fungsinya. “Kalau komunikasi rusak, APBD pasti bisa molor lagi. Kalau sampai jadi perkada seperti tahun-tahun lalu, masyarakat yang dirugikan,” pungkasnya. (c2/nur)

SUMBERSARI, Radar Jember – Secara umum, selama setahun terakhir, DPRD Jember memandang kepemimpinan Bupati Hendy Siswanto dan Wakil Bupati MB Firjaun Barlaman baik. Mulai dari sisi penataan birokrasi, dari segi pembangunan infrastruktur yang tengah berjalan, maupun dari sudut pandang komunikasi terhadap rakyat, termasuk dengan kelembagaan wakil rakyat.

Keharmonisan antara eksekutif dan legislatif setahun ini diakui Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi cukup baik. Di mana, pemkab dan dewan selayaknya saling mengingatkan, dengan menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing. “Hubungan Pemkab dengan DPRD memang harus harmonis, harus seperti suami istri,” kata Itqon.

Pria yang akrab dengan dunia pesantren ini menyebut, komunikasi dengan DPRD sejauh belum ada cela. Kondisi selama setahun terakhir jauh berbeda dengan keadaan sebelum pergantian kepemimpinan. “Keharmonisan ini harus terus dijaga, bagaimana pemkab dan dewan saling mengisi dan mengingatkan,” ucapnya.

Di balik keharmonisan itu apakah ada hal “berbahaya” yang dapat melemahkan fungsi kontrol dewan terhadap pemerintah, menurut Itqon, justru lebih baik. Misalnya, data-data program kerja pemerintah tidak mengambang seperti dulu serta tidak saling mencurigai. “Buktinya, sidak pun dilakukan teman-teman komisi sebagai fungsi pengawasan. Jadi keharmonisan ini bukan penghalang untuk membungkam fungsi kontrol dewan,” jelas Itqon.

Itqon pun meminta agar Pemkab Jember ke depan terus menjaga komunikasi baik yang selama ini terjalin. Parlemen pun menurutnya akan terus menjaga keharmonisan ini. “Semuanya harus dijaga, mulai bupati sampai semua pegawai,” ungkapnya.

Melalui keharmonisan hubungan kerja, politisi PKB itu menyebut, akan memberi dampak yang hebat bagi kelangsungan pembangunan, pemberdayaan ekonomi, maupun urusan lain. Salah satu hal penting yang patut dijadikan prinsip, yakni lahirnya kebijakan yang dilegitimasi oleh eksekutif dan legislatif akan lebih kuat dibandingkan kebijakan sepihak. “Sejauh ini, sangat baik. Dengan keharmonisan, kebijakan-kebijakan penting bisa diambil lebih cepat. Tidak seperti sebelumnya, APBD saja tidak mau dibahas bersama,” ulasnya.

Legitimasi kebijakan yang disepakati eksekutif dan legislatif, menurutnya syarat akan keberimbangan. Di mana, pemkab tidak bisa bermain-main, demikian pula dengan DPRD tidak memiliki alasan untuk tidak mendukung kebijakan yang telah disepakati bersama. “Jadi keharmonisan eksekutif legislatif harus dijaga seterusnya,” jelas pria yang akrab dipanggil Ra Itqon tersebut.

Terpisah, Ketua Komisi B DPRD Jember Siswono menyebut, secara umum hubungan pemkab dengan dewan memang baik. Hal itu dibuktikan dengan adanya kerja-kerja cepat, termasuk komunikasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD). “Kalau dulu, OPD dipanggil agar programnya jalan saja tidak mau datang. Saat ini baik, program terbuka, begitu juga datanya,” jelas Siswono.

Setahun perjalanan Hendy-Firjaun memang banyak hal positif yang dilahirkan. Namun demikian, Siswono memandang sesempurnanya kepemimpinan pasti ada yang kurang. Dia mencontohkan, program pemerintah berkaitan dengan buah klengkeng yang menggantikan buah naga menjadi salah satu program yang perlu diperhatikan. “Program penggantian buah naga menjadi buah klengkeng ini yang terlewat, tidak ada komunikasi, sehingga kajian akademiknya seperti apa, dewan tidak tahu,” ujarnya.

Kasus ini menurutnya layak menjadi pelajaran untuk pemerintahan Hendy-Firjaun ke depan. Menurutnya kasus program klengkeng-buah naga harus dihindari. “Ini peringatan, dewan itu bukan menghalangi, tetapi yang terpenting ada komunikasi. Mau membangun apa pun, dewan juga harus tahu, karena uang ini milik rakyat semua,” jelasnya.

Kendati demikian, politisi Partai Gerindra itu berharap agar hubungan kedua lembaga tetap baik. Pemkab tetap menjalankan tugas-tugasnya sebagai penyelenggara negara atau sebagai pengguna anggaran, sedangkan pemkab juga tetap berpegang teguh pada fungsinya. “Kalau komunikasi rusak, APBD pasti bisa molor lagi. Kalau sampai jadi perkada seperti tahun-tahun lalu, masyarakat yang dirugikan,” pungkasnya. (c2/nur)