alexametrics
29.9 C
Jember
Friday, 20 May 2022

Permohonan Tanah Negara Tersendat, Wadul Dewan

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Sejumlah warga Karangindah Payangan di Dusun Watu Ulo, Desa Sumberejo, Kecamatan Ambulu, wadul ke dewan, kemarin (23/12). Gara-garanya, permohonan tanah negara yang dilayangkan ke Badan Pertanahan Negara (BPN) Jember ditangguhkan setelah terbit surat permintaan penundaan dari Bupati Jember. Hal ini pun dibahas antara pihak pemohon, BPN, serta Komisi A DPRD Jember.

Permohonan tanah negara di Dusun Watu Ulo ini sebenarnya mulai dilakukan sejak 2007 lalu. Para pemohon adalah warga yang menempati lahan negara sejak sekitar tahun 1970-an. Saat itu, ada 300-an bidang tanah beserta bangunannya yang dimohon. “Saat itu sudah terbit 41 sertifikat hak milik (SHM). Sisanya masih belum selesai,” kata Sutrisno, kuasa pemohon dari warga.

Dikatakan, lantaran sisanya belum jelas prosesnya, warga selanjutnya kembali melakukan upaya untuk memohon tanah negara. Proses pemeriksaan kembali dilakukan dengan tiga gelombang. Pertama 80 bidang tanah, kedua jumlahnya sama, dan gelombang ketiga 70 bidang tanah. Total jumlah yang dimohon 230 bidang tanah.

Mobile_AP_Rectangle 2

“Pengukuran sebagian bidang tanah sudah ada yang selesai. Tetapi, terbit surat permohonan penundaan dari Bupati Jember. Ini yang membuat prosesnya ditangguhkan. Jadi, kami ke sini berharap agar permohonan tanah negara oleh warga di Watu Ulo dilanjutkan,” imbuh Sutrisno.

Penelusuran Jawa Pos Radar Jember, surat Bupati Jember tertanggal 19 Mei 2021 berisi tentang permintaan penundaan pengajuan hak guna usaha (HGU). Atas dasar itu, BPN Jember pun menangguhkan atau menunda proses tanah negara yang dimohon warga. Isi dalam surat menyebutkan bahwa Pemkab Jember akan melakukan perubahan rencana tata ruang wilayah (RTRW) serta menyusun rencana detail tata ruang (RDTR). Atas dasar ini, pemkab meminta agar pengajuan HGU ditunda.

Pada kesempatan itu, Kabag Tata Usaha BPN Jember Mardi Siswoyo menjelaskan, surat dari Bupati Jember telah dimintakan penjelasan. Tujuannya untuk mengetahui apakah permintaan penundaan juga termasuk bidang tanah yang diajukan warga Watu Ulo. “BPN mengirim surat kepada bupati, kami pun harus hati-hati,” kata Mardi.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Sejumlah warga Karangindah Payangan di Dusun Watu Ulo, Desa Sumberejo, Kecamatan Ambulu, wadul ke dewan, kemarin (23/12). Gara-garanya, permohonan tanah negara yang dilayangkan ke Badan Pertanahan Negara (BPN) Jember ditangguhkan setelah terbit surat permintaan penundaan dari Bupati Jember. Hal ini pun dibahas antara pihak pemohon, BPN, serta Komisi A DPRD Jember.

Permohonan tanah negara di Dusun Watu Ulo ini sebenarnya mulai dilakukan sejak 2007 lalu. Para pemohon adalah warga yang menempati lahan negara sejak sekitar tahun 1970-an. Saat itu, ada 300-an bidang tanah beserta bangunannya yang dimohon. “Saat itu sudah terbit 41 sertifikat hak milik (SHM). Sisanya masih belum selesai,” kata Sutrisno, kuasa pemohon dari warga.

Dikatakan, lantaran sisanya belum jelas prosesnya, warga selanjutnya kembali melakukan upaya untuk memohon tanah negara. Proses pemeriksaan kembali dilakukan dengan tiga gelombang. Pertama 80 bidang tanah, kedua jumlahnya sama, dan gelombang ketiga 70 bidang tanah. Total jumlah yang dimohon 230 bidang tanah.

“Pengukuran sebagian bidang tanah sudah ada yang selesai. Tetapi, terbit surat permohonan penundaan dari Bupati Jember. Ini yang membuat prosesnya ditangguhkan. Jadi, kami ke sini berharap agar permohonan tanah negara oleh warga di Watu Ulo dilanjutkan,” imbuh Sutrisno.

Penelusuran Jawa Pos Radar Jember, surat Bupati Jember tertanggal 19 Mei 2021 berisi tentang permintaan penundaan pengajuan hak guna usaha (HGU). Atas dasar itu, BPN Jember pun menangguhkan atau menunda proses tanah negara yang dimohon warga. Isi dalam surat menyebutkan bahwa Pemkab Jember akan melakukan perubahan rencana tata ruang wilayah (RTRW) serta menyusun rencana detail tata ruang (RDTR). Atas dasar ini, pemkab meminta agar pengajuan HGU ditunda.

Pada kesempatan itu, Kabag Tata Usaha BPN Jember Mardi Siswoyo menjelaskan, surat dari Bupati Jember telah dimintakan penjelasan. Tujuannya untuk mengetahui apakah permintaan penundaan juga termasuk bidang tanah yang diajukan warga Watu Ulo. “BPN mengirim surat kepada bupati, kami pun harus hati-hati,” kata Mardi.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Sejumlah warga Karangindah Payangan di Dusun Watu Ulo, Desa Sumberejo, Kecamatan Ambulu, wadul ke dewan, kemarin (23/12). Gara-garanya, permohonan tanah negara yang dilayangkan ke Badan Pertanahan Negara (BPN) Jember ditangguhkan setelah terbit surat permintaan penundaan dari Bupati Jember. Hal ini pun dibahas antara pihak pemohon, BPN, serta Komisi A DPRD Jember.

Permohonan tanah negara di Dusun Watu Ulo ini sebenarnya mulai dilakukan sejak 2007 lalu. Para pemohon adalah warga yang menempati lahan negara sejak sekitar tahun 1970-an. Saat itu, ada 300-an bidang tanah beserta bangunannya yang dimohon. “Saat itu sudah terbit 41 sertifikat hak milik (SHM). Sisanya masih belum selesai,” kata Sutrisno, kuasa pemohon dari warga.

Dikatakan, lantaran sisanya belum jelas prosesnya, warga selanjutnya kembali melakukan upaya untuk memohon tanah negara. Proses pemeriksaan kembali dilakukan dengan tiga gelombang. Pertama 80 bidang tanah, kedua jumlahnya sama, dan gelombang ketiga 70 bidang tanah. Total jumlah yang dimohon 230 bidang tanah.

“Pengukuran sebagian bidang tanah sudah ada yang selesai. Tetapi, terbit surat permohonan penundaan dari Bupati Jember. Ini yang membuat prosesnya ditangguhkan. Jadi, kami ke sini berharap agar permohonan tanah negara oleh warga di Watu Ulo dilanjutkan,” imbuh Sutrisno.

Penelusuran Jawa Pos Radar Jember, surat Bupati Jember tertanggal 19 Mei 2021 berisi tentang permintaan penundaan pengajuan hak guna usaha (HGU). Atas dasar itu, BPN Jember pun menangguhkan atau menunda proses tanah negara yang dimohon warga. Isi dalam surat menyebutkan bahwa Pemkab Jember akan melakukan perubahan rencana tata ruang wilayah (RTRW) serta menyusun rencana detail tata ruang (RDTR). Atas dasar ini, pemkab meminta agar pengajuan HGU ditunda.

Pada kesempatan itu, Kabag Tata Usaha BPN Jember Mardi Siswoyo menjelaskan, surat dari Bupati Jember telah dimintakan penjelasan. Tujuannya untuk mengetahui apakah permintaan penundaan juga termasuk bidang tanah yang diajukan warga Watu Ulo. “BPN mengirim surat kepada bupati, kami pun harus hati-hati,” kata Mardi.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/