alexametrics
28 C
Jember
Thursday, 18 August 2022

Regulasi Harus Melindungi Pribadi

Mobile_AP_Rectangle 1

Menurutnya, dari sisi kemanusiaan, PSK tetap menjadi tanggung jawab negara. Dia menegaskan, kalau mereka dihina atau ada yang membuat perasaan mereka tidak senang, tentu negara harus hadir. Karena konteksnya berbeda dengan apa yang mereka lakukan. Jadi, kekerasan apa pun, baik kepada masyarakat umum maupun PSK, harus tetap ditindak. Negara punya kewajiban melindungi,” bebernya.

Dalam dunia prostitusi, ada ancaman dan praktik kekerasan yang menyerang psikis dan fisik. Belum lagi, di dalamnya terdapat pungutan liar. PSK yang sejatinya bisa dientaskan, justru terus-terusan terjerumus karena ada yang memanfaatkan dengan melakukan pungli.

Regulasi mengenai tempat prostitusi memang telah diatur dalam Perda Nomor 14 Tahun 2001 dengan ditutupnya lokalisasi di Puger tahun 2017 lalu. Akan tetapi, praktik terselubung masih tetap berlangsung. Menurut Ipunk, regulasi yang bersifat lebih spesifik menjadi sangat penting demi melindungi semua elemen. “Pekerjaan mereka memang tidak baik. Akan tetapi, mereka tetap memiliki hak yang sama untuk mendapat perlindungan. Apakah itu dari kekerasan, penipuan, atau hal lain,” jelasnya.

- Advertisement -

Menurutnya, dari sisi kemanusiaan, PSK tetap menjadi tanggung jawab negara. Dia menegaskan, kalau mereka dihina atau ada yang membuat perasaan mereka tidak senang, tentu negara harus hadir. Karena konteksnya berbeda dengan apa yang mereka lakukan. Jadi, kekerasan apa pun, baik kepada masyarakat umum maupun PSK, harus tetap ditindak. Negara punya kewajiban melindungi,” bebernya.

Dalam dunia prostitusi, ada ancaman dan praktik kekerasan yang menyerang psikis dan fisik. Belum lagi, di dalamnya terdapat pungutan liar. PSK yang sejatinya bisa dientaskan, justru terus-terusan terjerumus karena ada yang memanfaatkan dengan melakukan pungli.

Regulasi mengenai tempat prostitusi memang telah diatur dalam Perda Nomor 14 Tahun 2001 dengan ditutupnya lokalisasi di Puger tahun 2017 lalu. Akan tetapi, praktik terselubung masih tetap berlangsung. Menurut Ipunk, regulasi yang bersifat lebih spesifik menjadi sangat penting demi melindungi semua elemen. “Pekerjaan mereka memang tidak baik. Akan tetapi, mereka tetap memiliki hak yang sama untuk mendapat perlindungan. Apakah itu dari kekerasan, penipuan, atau hal lain,” jelasnya.

Menurutnya, dari sisi kemanusiaan, PSK tetap menjadi tanggung jawab negara. Dia menegaskan, kalau mereka dihina atau ada yang membuat perasaan mereka tidak senang, tentu negara harus hadir. Karena konteksnya berbeda dengan apa yang mereka lakukan. Jadi, kekerasan apa pun, baik kepada masyarakat umum maupun PSK, harus tetap ditindak. Negara punya kewajiban melindungi,” bebernya.

Dalam dunia prostitusi, ada ancaman dan praktik kekerasan yang menyerang psikis dan fisik. Belum lagi, di dalamnya terdapat pungutan liar. PSK yang sejatinya bisa dientaskan, justru terus-terusan terjerumus karena ada yang memanfaatkan dengan melakukan pungli.

Regulasi mengenai tempat prostitusi memang telah diatur dalam Perda Nomor 14 Tahun 2001 dengan ditutupnya lokalisasi di Puger tahun 2017 lalu. Akan tetapi, praktik terselubung masih tetap berlangsung. Menurut Ipunk, regulasi yang bersifat lebih spesifik menjadi sangat penting demi melindungi semua elemen. “Pekerjaan mereka memang tidak baik. Akan tetapi, mereka tetap memiliki hak yang sama untuk mendapat perlindungan. Apakah itu dari kekerasan, penipuan, atau hal lain,” jelasnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/