alexametrics
26.8 C
Jember
Thursday, 2 December 2021

Plt Bupati Teken Sanksi Tiga Camat

Imbas Tidak Netral dalam Pilkada Jember

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Sanksi pelanggaran netralitas tiga camat akhirnya diteken Plt Bupati Jember KH Abdul Muqit Arief. Hal ini terungkap setelah Komisi A DPRD Jember melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Jember, Inspektorat, dan Kabag Hukum Pemkab Jember, kemarin (23/11).

Ketua Komisi A DPRD Jember Tabroni menyebut, sanksi yang direkomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sudah cukup lama diterima Pemkab Jember. Namun demikian, menurut Tabroni, eksekusinya terkesan lamban.

“Kalau eksekusi sanksi dari KASN tidak dijalankan, ini menjadi preseden buruk bagi pemerintahan di Kabupaten Jember. Bisa jadi, ASN lain akan bertindak tidak netral. Makanya, kami minta eksekusi kepada ASN yang telah dinyatakan melanggar netralitas, segera dijalankan,” kata Tabroni.

Mobile_AP_Rectangle 2

Dirinya juga menambahkan, apabila eksekusi tidak segera dilakukan, maka bukan hal yang mustahil akan ada ASN lain yang tidak netral dan terlibat urusan dukung-mendukung dalam Pilkada Jember. “Rekomendasi turun sudah cukup lama, sementara pilkada sudah dekat. Kalau sanksi KASN tidak dijalankan, tidak menutup kemungkinan akan banyak ASN yang akan terlibat pilkada,” imbuhnya.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Sanksi pelanggaran netralitas tiga camat akhirnya diteken Plt Bupati Jember KH Abdul Muqit Arief. Hal ini terungkap setelah Komisi A DPRD Jember melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Jember, Inspektorat, dan Kabag Hukum Pemkab Jember, kemarin (23/11).

Ketua Komisi A DPRD Jember Tabroni menyebut, sanksi yang direkomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sudah cukup lama diterima Pemkab Jember. Namun demikian, menurut Tabroni, eksekusinya terkesan lamban.

“Kalau eksekusi sanksi dari KASN tidak dijalankan, ini menjadi preseden buruk bagi pemerintahan di Kabupaten Jember. Bisa jadi, ASN lain akan bertindak tidak netral. Makanya, kami minta eksekusi kepada ASN yang telah dinyatakan melanggar netralitas, segera dijalankan,” kata Tabroni.

Dirinya juga menambahkan, apabila eksekusi tidak segera dilakukan, maka bukan hal yang mustahil akan ada ASN lain yang tidak netral dan terlibat urusan dukung-mendukung dalam Pilkada Jember. “Rekomendasi turun sudah cukup lama, sementara pilkada sudah dekat. Kalau sanksi KASN tidak dijalankan, tidak menutup kemungkinan akan banyak ASN yang akan terlibat pilkada,” imbuhnya.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Sanksi pelanggaran netralitas tiga camat akhirnya diteken Plt Bupati Jember KH Abdul Muqit Arief. Hal ini terungkap setelah Komisi A DPRD Jember melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Jember, Inspektorat, dan Kabag Hukum Pemkab Jember, kemarin (23/11).

Ketua Komisi A DPRD Jember Tabroni menyebut, sanksi yang direkomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sudah cukup lama diterima Pemkab Jember. Namun demikian, menurut Tabroni, eksekusinya terkesan lamban.

“Kalau eksekusi sanksi dari KASN tidak dijalankan, ini menjadi preseden buruk bagi pemerintahan di Kabupaten Jember. Bisa jadi, ASN lain akan bertindak tidak netral. Makanya, kami minta eksekusi kepada ASN yang telah dinyatakan melanggar netralitas, segera dijalankan,” kata Tabroni.

Dirinya juga menambahkan, apabila eksekusi tidak segera dilakukan, maka bukan hal yang mustahil akan ada ASN lain yang tidak netral dan terlibat urusan dukung-mendukung dalam Pilkada Jember. “Rekomendasi turun sudah cukup lama, sementara pilkada sudah dekat. Kalau sanksi KASN tidak dijalankan, tidak menutup kemungkinan akan banyak ASN yang akan terlibat pilkada,” imbuhnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca