alexametrics
29.2 C
Jember
Friday, 1 July 2022

Kawal Korban sampai Pengadilan

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Perspektif perlindungan korban dalam kasus pemerkosaan di Kecamatan Jenggawah wajib diperhatikan. Apalagi, korban tergolong anak-anak, karena saat peristiwa terjadi, usianya masih 15 tahun. Terlepas apa pun dalih yang disampaikan para pelaku, yang jelas apa yang mereka lakukan tetap dikategorikan sebagai kejahatan seksual terhadap anak.

Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan Anak dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jember Nur Cahyohadi menjelaskan, melalui Petugas Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), pihaknya sudah mendampingi korban sejak kasus pemerkosaan itu mencuat. “Korban adalah anak-anak. Jadi, kami lakukan pendampingan setelah memperoleh surat dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Jember,” ujarnya kepada Jawa Pos Radar Jember, kemarin (23/10).

Setelah perkara ini ditangani kepolisian, pihaknya sudah melakukan pendampingan visum et repertum. Yakni visum seksualitas terhadap anak. Tak berhenti di situ, dalam proses persidangan berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) nanti, pihaknya juga tetap akan melakukan pendampingan. “Itu sudah rutin kami lakukan,” beber pejabat yang tinggal di Ambulu ini.

Mobile_AP_Rectangle 2

Lebih jauh, Cahyo memaparkan, kemarin (23/10), pihaknya sudah menyusun laporan terkait perkembangan kasus itu kepada pimpinan. “Korban sudah kami dampingi ketika visum di RSD dr Soebandi,” lanjut pria yang sebelumnya berprofesi sebagai dokter gigi ini.

Apa korban akan didampingi psikiater ketika proses hukum berlangsung? Mengenai hal itu, Cahyo menjelaskan, ada dua kemungkinan. Jika korban mengalami kondisi psikologis tidak stabil dan pihak PPA Polres Jember mengusulkan psikolog, maka pihaknya akan mendampingi. “Tapi sepanjang belum ada kondisi spesifik yang mengarah pada gangguan psikologis, kami belum memberikan pendampingan psikolog,” paparnya.

Sementara ini, kata dia, DP3AKB melakukan pendampingan berkaitan dengan kekerasan seksualitas dan proses hukum lanjutannya. Sebab, menurutnya, prinsip perlindungan anak ada dua. Yakni pencegahan dan penanganan. Langkah pencegahan biasanya fokus pada pemenuhan hak anak. Namun, jika sudah ada kasus seperti yang terjadi di Jenggawah, maka sudah masuk perlindungan khusus anak. “Dalam kasus Jenggawah ini, yang digunakan adalah perlindungan khusus,” pungkas mantan Direktur RSD Balung tersebut.

Sosialisasi Perlu Dimasifkan

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Perspektif perlindungan korban dalam kasus pemerkosaan di Kecamatan Jenggawah wajib diperhatikan. Apalagi, korban tergolong anak-anak, karena saat peristiwa terjadi, usianya masih 15 tahun. Terlepas apa pun dalih yang disampaikan para pelaku, yang jelas apa yang mereka lakukan tetap dikategorikan sebagai kejahatan seksual terhadap anak.

Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan Anak dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jember Nur Cahyohadi menjelaskan, melalui Petugas Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), pihaknya sudah mendampingi korban sejak kasus pemerkosaan itu mencuat. “Korban adalah anak-anak. Jadi, kami lakukan pendampingan setelah memperoleh surat dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Jember,” ujarnya kepada Jawa Pos Radar Jember, kemarin (23/10).

Setelah perkara ini ditangani kepolisian, pihaknya sudah melakukan pendampingan visum et repertum. Yakni visum seksualitas terhadap anak. Tak berhenti di situ, dalam proses persidangan berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) nanti, pihaknya juga tetap akan melakukan pendampingan. “Itu sudah rutin kami lakukan,” beber pejabat yang tinggal di Ambulu ini.

Lebih jauh, Cahyo memaparkan, kemarin (23/10), pihaknya sudah menyusun laporan terkait perkembangan kasus itu kepada pimpinan. “Korban sudah kami dampingi ketika visum di RSD dr Soebandi,” lanjut pria yang sebelumnya berprofesi sebagai dokter gigi ini.

Apa korban akan didampingi psikiater ketika proses hukum berlangsung? Mengenai hal itu, Cahyo menjelaskan, ada dua kemungkinan. Jika korban mengalami kondisi psikologis tidak stabil dan pihak PPA Polres Jember mengusulkan psikolog, maka pihaknya akan mendampingi. “Tapi sepanjang belum ada kondisi spesifik yang mengarah pada gangguan psikologis, kami belum memberikan pendampingan psikolog,” paparnya.

Sementara ini, kata dia, DP3AKB melakukan pendampingan berkaitan dengan kekerasan seksualitas dan proses hukum lanjutannya. Sebab, menurutnya, prinsip perlindungan anak ada dua. Yakni pencegahan dan penanganan. Langkah pencegahan biasanya fokus pada pemenuhan hak anak. Namun, jika sudah ada kasus seperti yang terjadi di Jenggawah, maka sudah masuk perlindungan khusus anak. “Dalam kasus Jenggawah ini, yang digunakan adalah perlindungan khusus,” pungkas mantan Direktur RSD Balung tersebut.

Sosialisasi Perlu Dimasifkan

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Perspektif perlindungan korban dalam kasus pemerkosaan di Kecamatan Jenggawah wajib diperhatikan. Apalagi, korban tergolong anak-anak, karena saat peristiwa terjadi, usianya masih 15 tahun. Terlepas apa pun dalih yang disampaikan para pelaku, yang jelas apa yang mereka lakukan tetap dikategorikan sebagai kejahatan seksual terhadap anak.

Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan Anak dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jember Nur Cahyohadi menjelaskan, melalui Petugas Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), pihaknya sudah mendampingi korban sejak kasus pemerkosaan itu mencuat. “Korban adalah anak-anak. Jadi, kami lakukan pendampingan setelah memperoleh surat dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Jember,” ujarnya kepada Jawa Pos Radar Jember, kemarin (23/10).

Setelah perkara ini ditangani kepolisian, pihaknya sudah melakukan pendampingan visum et repertum. Yakni visum seksualitas terhadap anak. Tak berhenti di situ, dalam proses persidangan berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) nanti, pihaknya juga tetap akan melakukan pendampingan. “Itu sudah rutin kami lakukan,” beber pejabat yang tinggal di Ambulu ini.

Lebih jauh, Cahyo memaparkan, kemarin (23/10), pihaknya sudah menyusun laporan terkait perkembangan kasus itu kepada pimpinan. “Korban sudah kami dampingi ketika visum di RSD dr Soebandi,” lanjut pria yang sebelumnya berprofesi sebagai dokter gigi ini.

Apa korban akan didampingi psikiater ketika proses hukum berlangsung? Mengenai hal itu, Cahyo menjelaskan, ada dua kemungkinan. Jika korban mengalami kondisi psikologis tidak stabil dan pihak PPA Polres Jember mengusulkan psikolog, maka pihaknya akan mendampingi. “Tapi sepanjang belum ada kondisi spesifik yang mengarah pada gangguan psikologis, kami belum memberikan pendampingan psikolog,” paparnya.

Sementara ini, kata dia, DP3AKB melakukan pendampingan berkaitan dengan kekerasan seksualitas dan proses hukum lanjutannya. Sebab, menurutnya, prinsip perlindungan anak ada dua. Yakni pencegahan dan penanganan. Langkah pencegahan biasanya fokus pada pemenuhan hak anak. Namun, jika sudah ada kasus seperti yang terjadi di Jenggawah, maka sudah masuk perlindungan khusus anak. “Dalam kasus Jenggawah ini, yang digunakan adalah perlindungan khusus,” pungkas mantan Direktur RSD Balung tersebut.

Sosialisasi Perlu Dimasifkan

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/