alexametrics
23.2 C
Jember
Friday, 19 August 2022

Ngeyel Bawa Massa Bisa Disanksi

Nomor Urut Paslon Diundi Malam Jumat

Mobile_AP_Rectangle 1

Pada momentum pengundian nomor urut ini, KPU Jember menegaskan kepada semua paslon agar tidak membawa massa. Ini penting untuk dipatuhi. Mengingat, ancaman wabah korona masih terjadi di Jember dan Indonesia pada umumnya. “Protokol kesehatan tetap harus dilakukan semua paslon,” tegas Syai’in.

Menurutnya, sesuai PKPU Nomor 10 Tahun 2020, maka jumlah peserta yang hadir dalam pengundian nomor urut akan dibatasi. Jumlah maksimal di dalam ruangan hanya 50 orang. Untuk itu, KPU memberikan undangan dengan sangat terbatas. Syai’in kembali menegaskan agar semua paslon patuh terhadap PKPU dan protokol kesehatan. “Undangan terbatas dan sudah kami sampaikan kepada masing-masing paslon,” paparnya.

Anggota Bawaslu Jember Ali Rahmad Yanuardi menegaskan, protokol kesehatan harus dipatuhi setiap paslon. Sebab, sesuai aturan, jumlah peserta di dalam ruangan maksimal 50 orang. Sehingga setiap paslon tidak perlu membawa massa. “Tadi malam juga sudah rapat bersama dan semua menyetujui tidak membawa massa,” kata pria yang akrab dipanggil Yayan tersebut.

Mobile_AP_Rectangle 2

Menurutnya, apabila ada yang melanggar, maka akan dilakukan pendekatan persuasif. Akan tetapi, jika masih ngeyel, maka akan dibubarkan, termasuk bisa disanksi. Kata dia, dalam PKPU memang tidak ada sanksinya. Tetapi dalam undang-undang serta peraturan lainnya ada. “Apabila ada yang melanggar dan diingatkan tidak bisa, maka kami akan merekomendasikan kepada pihak berwajib untuk sanksinya,” pungkas Yayan.

- Advertisement -

Pada momentum pengundian nomor urut ini, KPU Jember menegaskan kepada semua paslon agar tidak membawa massa. Ini penting untuk dipatuhi. Mengingat, ancaman wabah korona masih terjadi di Jember dan Indonesia pada umumnya. “Protokol kesehatan tetap harus dilakukan semua paslon,” tegas Syai’in.

Menurutnya, sesuai PKPU Nomor 10 Tahun 2020, maka jumlah peserta yang hadir dalam pengundian nomor urut akan dibatasi. Jumlah maksimal di dalam ruangan hanya 50 orang. Untuk itu, KPU memberikan undangan dengan sangat terbatas. Syai’in kembali menegaskan agar semua paslon patuh terhadap PKPU dan protokol kesehatan. “Undangan terbatas dan sudah kami sampaikan kepada masing-masing paslon,” paparnya.

Anggota Bawaslu Jember Ali Rahmad Yanuardi menegaskan, protokol kesehatan harus dipatuhi setiap paslon. Sebab, sesuai aturan, jumlah peserta di dalam ruangan maksimal 50 orang. Sehingga setiap paslon tidak perlu membawa massa. “Tadi malam juga sudah rapat bersama dan semua menyetujui tidak membawa massa,” kata pria yang akrab dipanggil Yayan tersebut.

Menurutnya, apabila ada yang melanggar, maka akan dilakukan pendekatan persuasif. Akan tetapi, jika masih ngeyel, maka akan dibubarkan, termasuk bisa disanksi. Kata dia, dalam PKPU memang tidak ada sanksinya. Tetapi dalam undang-undang serta peraturan lainnya ada. “Apabila ada yang melanggar dan diingatkan tidak bisa, maka kami akan merekomendasikan kepada pihak berwajib untuk sanksinya,” pungkas Yayan.

Pada momentum pengundian nomor urut ini, KPU Jember menegaskan kepada semua paslon agar tidak membawa massa. Ini penting untuk dipatuhi. Mengingat, ancaman wabah korona masih terjadi di Jember dan Indonesia pada umumnya. “Protokol kesehatan tetap harus dilakukan semua paslon,” tegas Syai’in.

Menurutnya, sesuai PKPU Nomor 10 Tahun 2020, maka jumlah peserta yang hadir dalam pengundian nomor urut akan dibatasi. Jumlah maksimal di dalam ruangan hanya 50 orang. Untuk itu, KPU memberikan undangan dengan sangat terbatas. Syai’in kembali menegaskan agar semua paslon patuh terhadap PKPU dan protokol kesehatan. “Undangan terbatas dan sudah kami sampaikan kepada masing-masing paslon,” paparnya.

Anggota Bawaslu Jember Ali Rahmad Yanuardi menegaskan, protokol kesehatan harus dipatuhi setiap paslon. Sebab, sesuai aturan, jumlah peserta di dalam ruangan maksimal 50 orang. Sehingga setiap paslon tidak perlu membawa massa. “Tadi malam juga sudah rapat bersama dan semua menyetujui tidak membawa massa,” kata pria yang akrab dipanggil Yayan tersebut.

Menurutnya, apabila ada yang melanggar, maka akan dilakukan pendekatan persuasif. Akan tetapi, jika masih ngeyel, maka akan dibubarkan, termasuk bisa disanksi. Kata dia, dalam PKPU memang tidak ada sanksinya. Tetapi dalam undang-undang serta peraturan lainnya ada. “Apabila ada yang melanggar dan diingatkan tidak bisa, maka kami akan merekomendasikan kepada pihak berwajib untuk sanksinya,” pungkas Yayan.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/