alexametrics
23.1 C
Jember
Tuesday, 28 June 2022

 Tunggu Ketokan Palu MA

Pemakzulan Bupati Perlu Diuji secara Hukum

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – DPRD Jember telah mengambil keputusan memakzulkan Bupati Jember Faida. Bahkan, Ketua DPRD M Itqon Syauqi menyatakan, saat ini Faida tak lagi dianggap sebagai bupati secara politis. Pernyataan ini mengundang kontroversi di masyarakat. Sebab, secara hukum, hingga saat ini Faida tetap menjabat sebagai orang nomor satu di Kabupaten Jember.

Keputusan politik DPRD yang ditempuh melalui hak menyatakan pendapat (HMP) tersebut masih perlu diuji secara hukum di Mahkamah Agung (MA). Artinya, pemakzulan yang dilakukan DPRD kepada Bupati Faida harus dipastikan melalui palu sidang di MA.

Pakar Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Jember (Unej), Hermanto Rohman menjelaskan, keputusan DPRD yang memberhentikan Bupati Faida merupakan hak yang telah dijamin oleh undang-undang. Menurutnya, keputusan tersebut merupakan pendapat DPRD atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh bupati, sehingga diambillah keputusan pemberhentian atau pemakzulan.

Mobile_AP_Rectangle 2

Namun, karena produk tersebut merupakan pendapat politik terhadap dugaan pelanggaran bupati, menurut Hermanto, maka perlu pengujian secara hukum. “Pengujiannya di mana? Di MA berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,” ucapnya.

Dengan demikian, keputusan pemakzulan harus dimasukkan terlebih dahulu ke MA. Dari sidang MA itu nanti, dilakukan uji materi secara hukum. Apakah pemakzulan yang dilakukan DPRD atas dugaan pelanggaran terhadap sumpah dan janji jabatan benar-benar dilanggar oleh Bupati Faida atau justru sebaliknya. “Keputusan MA bersifat final. Jadi, sebelum ada keputusan pemberhentian dari MA, maka Bupati Faida tetap menjadi Bupati Jember, walaupun secara politis telah dimakzulkan DPRD,” tegas Hermanto.

Hermanto melanjutkan, keputusan pemakzulan DPRD terhadap bupati bisa digunakan oleh Presiden atau Menteri Dalam Negeri untuk mengambil keputusan tanpa harus menunggu keputusan MA. “Tetapi, apa mungkin Mendagri berani melakukan pemberhentian atas dasar alasan-alasan yang ada dalam usulan pemakzulan. Yang paling pas dan tidak mengundang perbedaan pendapat atas pemakzulan itu adalah keputusan hakim di MA,” paparnya.

 

Bisa Gugat ke PTUN

Bupati Faida sempat mengirimkan tanggapan. Dia menilai, ada cacat prosedur dalam proses menuju HMP karena tidak dilampirkannya dokumen usulan HMP. Argumentasinya merujuk pada Pasal 78 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018.

Terkait hal itu, Hermanto menyebut, dokumen yang dimaksud bukan ditujukan kepada bupati. Akan tetapi, dokumen usulan HMP dari pengusul kepada pimpinan DPRD. “Kalau tidak ada dokumen, pimpinan DPRD bisa menolak usulan HMP. Jadi, dokumen usulan bukan diserahkan ke bupati, tetapi kepada pimpinan DPRD,” jelasnya.

Kendati begitu, Hermanto menyebut, penilaian yang menyebut HMP cacat prosedur tetap sah dilakukan bupati. Meski penilaian keabsahan tersebut tidak sampai membuat paripurna HMP dan hasilnya menjadi gugur.

Hermanto memaparkan, ada jalur tersendiri untuk menguji keabsahan jalannya HMP. Yaitu menggugat keabsahannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). “Jadi, yang perlu dipahami, keabsahan pelaksanaan HMP lebih kepada syarat-syarat pengusulannya serta kuorum rapatnya, apakah sudah terpenuhi atau tidak. Jadi, kalau menilai cacat prosedur, gugat saja ke PTUN,” sarannya.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – DPRD Jember telah mengambil keputusan memakzulkan Bupati Jember Faida. Bahkan, Ketua DPRD M Itqon Syauqi menyatakan, saat ini Faida tak lagi dianggap sebagai bupati secara politis. Pernyataan ini mengundang kontroversi di masyarakat. Sebab, secara hukum, hingga saat ini Faida tetap menjabat sebagai orang nomor satu di Kabupaten Jember.

Keputusan politik DPRD yang ditempuh melalui hak menyatakan pendapat (HMP) tersebut masih perlu diuji secara hukum di Mahkamah Agung (MA). Artinya, pemakzulan yang dilakukan DPRD kepada Bupati Faida harus dipastikan melalui palu sidang di MA.

Pakar Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Jember (Unej), Hermanto Rohman menjelaskan, keputusan DPRD yang memberhentikan Bupati Faida merupakan hak yang telah dijamin oleh undang-undang. Menurutnya, keputusan tersebut merupakan pendapat DPRD atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh bupati, sehingga diambillah keputusan pemberhentian atau pemakzulan.

Namun, karena produk tersebut merupakan pendapat politik terhadap dugaan pelanggaran bupati, menurut Hermanto, maka perlu pengujian secara hukum. “Pengujiannya di mana? Di MA berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,” ucapnya.

Dengan demikian, keputusan pemakzulan harus dimasukkan terlebih dahulu ke MA. Dari sidang MA itu nanti, dilakukan uji materi secara hukum. Apakah pemakzulan yang dilakukan DPRD atas dugaan pelanggaran terhadap sumpah dan janji jabatan benar-benar dilanggar oleh Bupati Faida atau justru sebaliknya. “Keputusan MA bersifat final. Jadi, sebelum ada keputusan pemberhentian dari MA, maka Bupati Faida tetap menjadi Bupati Jember, walaupun secara politis telah dimakzulkan DPRD,” tegas Hermanto.

Hermanto melanjutkan, keputusan pemakzulan DPRD terhadap bupati bisa digunakan oleh Presiden atau Menteri Dalam Negeri untuk mengambil keputusan tanpa harus menunggu keputusan MA. “Tetapi, apa mungkin Mendagri berani melakukan pemberhentian atas dasar alasan-alasan yang ada dalam usulan pemakzulan. Yang paling pas dan tidak mengundang perbedaan pendapat atas pemakzulan itu adalah keputusan hakim di MA,” paparnya.

 

Bisa Gugat ke PTUN

Bupati Faida sempat mengirimkan tanggapan. Dia menilai, ada cacat prosedur dalam proses menuju HMP karena tidak dilampirkannya dokumen usulan HMP. Argumentasinya merujuk pada Pasal 78 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018.

Terkait hal itu, Hermanto menyebut, dokumen yang dimaksud bukan ditujukan kepada bupati. Akan tetapi, dokumen usulan HMP dari pengusul kepada pimpinan DPRD. “Kalau tidak ada dokumen, pimpinan DPRD bisa menolak usulan HMP. Jadi, dokumen usulan bukan diserahkan ke bupati, tetapi kepada pimpinan DPRD,” jelasnya.

Kendati begitu, Hermanto menyebut, penilaian yang menyebut HMP cacat prosedur tetap sah dilakukan bupati. Meski penilaian keabsahan tersebut tidak sampai membuat paripurna HMP dan hasilnya menjadi gugur.

Hermanto memaparkan, ada jalur tersendiri untuk menguji keabsahan jalannya HMP. Yaitu menggugat keabsahannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). “Jadi, yang perlu dipahami, keabsahan pelaksanaan HMP lebih kepada syarat-syarat pengusulannya serta kuorum rapatnya, apakah sudah terpenuhi atau tidak. Jadi, kalau menilai cacat prosedur, gugat saja ke PTUN,” sarannya.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – DPRD Jember telah mengambil keputusan memakzulkan Bupati Jember Faida. Bahkan, Ketua DPRD M Itqon Syauqi menyatakan, saat ini Faida tak lagi dianggap sebagai bupati secara politis. Pernyataan ini mengundang kontroversi di masyarakat. Sebab, secara hukum, hingga saat ini Faida tetap menjabat sebagai orang nomor satu di Kabupaten Jember.

Keputusan politik DPRD yang ditempuh melalui hak menyatakan pendapat (HMP) tersebut masih perlu diuji secara hukum di Mahkamah Agung (MA). Artinya, pemakzulan yang dilakukan DPRD kepada Bupati Faida harus dipastikan melalui palu sidang di MA.

Pakar Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Jember (Unej), Hermanto Rohman menjelaskan, keputusan DPRD yang memberhentikan Bupati Faida merupakan hak yang telah dijamin oleh undang-undang. Menurutnya, keputusan tersebut merupakan pendapat DPRD atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh bupati, sehingga diambillah keputusan pemberhentian atau pemakzulan.

Namun, karena produk tersebut merupakan pendapat politik terhadap dugaan pelanggaran bupati, menurut Hermanto, maka perlu pengujian secara hukum. “Pengujiannya di mana? Di MA berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,” ucapnya.

Dengan demikian, keputusan pemakzulan harus dimasukkan terlebih dahulu ke MA. Dari sidang MA itu nanti, dilakukan uji materi secara hukum. Apakah pemakzulan yang dilakukan DPRD atas dugaan pelanggaran terhadap sumpah dan janji jabatan benar-benar dilanggar oleh Bupati Faida atau justru sebaliknya. “Keputusan MA bersifat final. Jadi, sebelum ada keputusan pemberhentian dari MA, maka Bupati Faida tetap menjadi Bupati Jember, walaupun secara politis telah dimakzulkan DPRD,” tegas Hermanto.

Hermanto melanjutkan, keputusan pemakzulan DPRD terhadap bupati bisa digunakan oleh Presiden atau Menteri Dalam Negeri untuk mengambil keputusan tanpa harus menunggu keputusan MA. “Tetapi, apa mungkin Mendagri berani melakukan pemberhentian atas dasar alasan-alasan yang ada dalam usulan pemakzulan. Yang paling pas dan tidak mengundang perbedaan pendapat atas pemakzulan itu adalah keputusan hakim di MA,” paparnya.

 

Bisa Gugat ke PTUN

Bupati Faida sempat mengirimkan tanggapan. Dia menilai, ada cacat prosedur dalam proses menuju HMP karena tidak dilampirkannya dokumen usulan HMP. Argumentasinya merujuk pada Pasal 78 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018.

Terkait hal itu, Hermanto menyebut, dokumen yang dimaksud bukan ditujukan kepada bupati. Akan tetapi, dokumen usulan HMP dari pengusul kepada pimpinan DPRD. “Kalau tidak ada dokumen, pimpinan DPRD bisa menolak usulan HMP. Jadi, dokumen usulan bukan diserahkan ke bupati, tetapi kepada pimpinan DPRD,” jelasnya.

Kendati begitu, Hermanto menyebut, penilaian yang menyebut HMP cacat prosedur tetap sah dilakukan bupati. Meski penilaian keabsahan tersebut tidak sampai membuat paripurna HMP dan hasilnya menjadi gugur.

Hermanto memaparkan, ada jalur tersendiri untuk menguji keabsahan jalannya HMP. Yaitu menggugat keabsahannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). “Jadi, yang perlu dipahami, keabsahan pelaksanaan HMP lebih kepada syarat-syarat pengusulannya serta kuorum rapatnya, apakah sudah terpenuhi atau tidak. Jadi, kalau menilai cacat prosedur, gugat saja ke PTUN,” sarannya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/