alexametrics
22.7 C
Jember
Sunday, 14 August 2022

Selesaikan Konflik Bupati-DPRD

Mobile_AP_Rectangle 1

“Pemerintah provinsi akan melakukan pemeriksaan pada tanggal 24-26 Juni 2020, akan turun ke Jember (terkait rekomendasi puluhan kebijakan yang tidak dijalankan atau APBD yang tak kunjung selesai, Red). Nah, Mendagri menunggu hasil keputusan dari gubernur. Tetapi kalau tidak selesai, Mendagri akan mengambil tindakan,” tegas Dedy.

Menurutnya, seluruh pimpinan DPRD ingin agar dinamika yang terjadi di Jember selesai secepat mungkin. Apalagi, hal itu menyangkut hajat hidup seluruh warga Jember. “Makanya, salah satu yang dibahas juga APBD yang tidak selesai. Kami ingin Jember kondusif karena ini menyangkut kepentingan seluruh warga Jember,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattaliti melalui rilisnya menyebut, dinamika bupati dan DPRD jika berlarut-larut akan menghambat pembangunan Jember. “Dampak pandemi Covid-19 sangat merugikan masyarakat. Sudah seharusnya semua pihak kompak dan bersinergi agar ekonomi daerah tetap berjalan,” katanya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Prinsipnya, DPD RI mendukung langkah yang akan diambil Mendagri atas dinamika yang terjadi di Jember. Melalui Badan Akuntabilitas Publik yang dipimpin Sylviana Murni, DPD RI sengaja berinisiatif untuk mempercepat penyelesaian konflik di daerah.

Informasi yang berhasil dikumpulkan, Mendagri Tito sudah mendengar ketidakharmonisan komunikasi antara kepala daerah dan DPRD yang berakibat pada tidak jalannya mekanisme check and balance. Untuk itu, Tito menegaskan akan menindaklanjuti jika gubernur tidak segera tuntas menyelesaikan dinamika di Jember.

“Saya mendapat laporan, Gubernur Jatim tanggal 24-26 Juni besok akan melakukan pemeriksaan kembali terhadap permasalahan ini. Kami di Kemendagri menunggu hasilnya. Jika tidak tuntas, baru kami akan melakukan langkah berikutnya,” papar Tito melalui rilis DPD RI.

Sementara itu, mengakhiri pertemuan, Pimpinan DPRD Jember menyerahkan rekomendasi hasil kerja panitia angket atas dugaan sejumlah pelanggaran yang terjadi di Jember. Hasil angket tersebut oleh Itqon langsung diberikan kepada Mendagri Tito Karnavian.

Sekadar informasi, dalam pertemuan tersebut, selain Mendagri, Ketua DPD RI, dan pimpinan DPRD, juga ada sejumlah tokoh dari kabupaten Jember yang hadir. Ada dari NU, Muhammadiyah, serta sejumlah tokoh lain. Selain itu, ada Senator Jawa Timur Ahmad Nawardi, Ketua BAP DPD RI, Wakil Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin, Ketua Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI Slyviana Murni, Bustami Zainudin, serta sejumlah dirjen dari Kemendagri.

- Advertisement -

“Pemerintah provinsi akan melakukan pemeriksaan pada tanggal 24-26 Juni 2020, akan turun ke Jember (terkait rekomendasi puluhan kebijakan yang tidak dijalankan atau APBD yang tak kunjung selesai, Red). Nah, Mendagri menunggu hasil keputusan dari gubernur. Tetapi kalau tidak selesai, Mendagri akan mengambil tindakan,” tegas Dedy.

Menurutnya, seluruh pimpinan DPRD ingin agar dinamika yang terjadi di Jember selesai secepat mungkin. Apalagi, hal itu menyangkut hajat hidup seluruh warga Jember. “Makanya, salah satu yang dibahas juga APBD yang tidak selesai. Kami ingin Jember kondusif karena ini menyangkut kepentingan seluruh warga Jember,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattaliti melalui rilisnya menyebut, dinamika bupati dan DPRD jika berlarut-larut akan menghambat pembangunan Jember. “Dampak pandemi Covid-19 sangat merugikan masyarakat. Sudah seharusnya semua pihak kompak dan bersinergi agar ekonomi daerah tetap berjalan,” katanya.

Prinsipnya, DPD RI mendukung langkah yang akan diambil Mendagri atas dinamika yang terjadi di Jember. Melalui Badan Akuntabilitas Publik yang dipimpin Sylviana Murni, DPD RI sengaja berinisiatif untuk mempercepat penyelesaian konflik di daerah.

Informasi yang berhasil dikumpulkan, Mendagri Tito sudah mendengar ketidakharmonisan komunikasi antara kepala daerah dan DPRD yang berakibat pada tidak jalannya mekanisme check and balance. Untuk itu, Tito menegaskan akan menindaklanjuti jika gubernur tidak segera tuntas menyelesaikan dinamika di Jember.

“Saya mendapat laporan, Gubernur Jatim tanggal 24-26 Juni besok akan melakukan pemeriksaan kembali terhadap permasalahan ini. Kami di Kemendagri menunggu hasilnya. Jika tidak tuntas, baru kami akan melakukan langkah berikutnya,” papar Tito melalui rilis DPD RI.

Sementara itu, mengakhiri pertemuan, Pimpinan DPRD Jember menyerahkan rekomendasi hasil kerja panitia angket atas dugaan sejumlah pelanggaran yang terjadi di Jember. Hasil angket tersebut oleh Itqon langsung diberikan kepada Mendagri Tito Karnavian.

Sekadar informasi, dalam pertemuan tersebut, selain Mendagri, Ketua DPD RI, dan pimpinan DPRD, juga ada sejumlah tokoh dari kabupaten Jember yang hadir. Ada dari NU, Muhammadiyah, serta sejumlah tokoh lain. Selain itu, ada Senator Jawa Timur Ahmad Nawardi, Ketua BAP DPD RI, Wakil Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin, Ketua Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI Slyviana Murni, Bustami Zainudin, serta sejumlah dirjen dari Kemendagri.

“Pemerintah provinsi akan melakukan pemeriksaan pada tanggal 24-26 Juni 2020, akan turun ke Jember (terkait rekomendasi puluhan kebijakan yang tidak dijalankan atau APBD yang tak kunjung selesai, Red). Nah, Mendagri menunggu hasil keputusan dari gubernur. Tetapi kalau tidak selesai, Mendagri akan mengambil tindakan,” tegas Dedy.

Menurutnya, seluruh pimpinan DPRD ingin agar dinamika yang terjadi di Jember selesai secepat mungkin. Apalagi, hal itu menyangkut hajat hidup seluruh warga Jember. “Makanya, salah satu yang dibahas juga APBD yang tidak selesai. Kami ingin Jember kondusif karena ini menyangkut kepentingan seluruh warga Jember,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattaliti melalui rilisnya menyebut, dinamika bupati dan DPRD jika berlarut-larut akan menghambat pembangunan Jember. “Dampak pandemi Covid-19 sangat merugikan masyarakat. Sudah seharusnya semua pihak kompak dan bersinergi agar ekonomi daerah tetap berjalan,” katanya.

Prinsipnya, DPD RI mendukung langkah yang akan diambil Mendagri atas dinamika yang terjadi di Jember. Melalui Badan Akuntabilitas Publik yang dipimpin Sylviana Murni, DPD RI sengaja berinisiatif untuk mempercepat penyelesaian konflik di daerah.

Informasi yang berhasil dikumpulkan, Mendagri Tito sudah mendengar ketidakharmonisan komunikasi antara kepala daerah dan DPRD yang berakibat pada tidak jalannya mekanisme check and balance. Untuk itu, Tito menegaskan akan menindaklanjuti jika gubernur tidak segera tuntas menyelesaikan dinamika di Jember.

“Saya mendapat laporan, Gubernur Jatim tanggal 24-26 Juni besok akan melakukan pemeriksaan kembali terhadap permasalahan ini. Kami di Kemendagri menunggu hasilnya. Jika tidak tuntas, baru kami akan melakukan langkah berikutnya,” papar Tito melalui rilis DPD RI.

Sementara itu, mengakhiri pertemuan, Pimpinan DPRD Jember menyerahkan rekomendasi hasil kerja panitia angket atas dugaan sejumlah pelanggaran yang terjadi di Jember. Hasil angket tersebut oleh Itqon langsung diberikan kepada Mendagri Tito Karnavian.

Sekadar informasi, dalam pertemuan tersebut, selain Mendagri, Ketua DPD RI, dan pimpinan DPRD, juga ada sejumlah tokoh dari kabupaten Jember yang hadir. Ada dari NU, Muhammadiyah, serta sejumlah tokoh lain. Selain itu, ada Senator Jawa Timur Ahmad Nawardi, Ketua BAP DPD RI, Wakil Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin, Ketua Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI Slyviana Murni, Bustami Zainudin, serta sejumlah dirjen dari Kemendagri.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/