alexametrics
27.8 C
Jember
Thursday, 30 June 2022

Selesaikan Konflik Bupati-DPRD

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Dinamika yang terjadi di Kabupaten Jember kian menghangat. Komunikasi antara bupati dan DPRD pun benar-benar buntu. Alhasil, roda pemerintahan berjalan dengan tidak harmonis. Agar hal itu tak berlarut-larut, Pimpinan DPRD Jember meminta solusi konkret kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian untuk segera memberi kepastian atas konflik di Jember.

Pertemuan antara pimpinan DPRD dan Mendagri di Kompleks Senayan, Jakarta, difasilitasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Senin (22/6) lalu. Dalam forum konsultasi dan mediasi tersebut, pimpinan DPRD menyampaikan apa saja dinamika yang terjadi di Jember. Mulai dari perintah Mendagri terkait pencabutan puluhan kebijakan yang tidak dijalankan, sampai pada buntunya komunikasi APBD Jember 2020.

Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi menjelaskan, dinamika yang terjadi di Jember sudah sangat kompleks. Eksekutif sudah tidak mau lagi mendengar apa yang diperintahkan Mendagri dan gubernur terkait pencabutan sejumlah kebijakan. Selain itu, eksekutif kerap memutuskan hal-hal penting secara sepihak. “Akibatnya, Jember belum memiliki APBD. Anggaran penanganan Covid-19 juga diputuskan sepihak, tanpa rapat dengan DPRD,” tegasnya, yang kemudian menyebut pos anggaran dewan juga dipotong signifikan.

Mobile_AP_Rectangle 2

Dengan banyaknya permasalahan yang dinilai ada serangkaian peraturan yang ditabrak, Itqon menyebut, akan dilakukan konsultasi agar segera ada solusi. “Ketidakharmonisan bupati dan DPRD tidak bisa berlarut-larut. Pengelolaan APBD Jember juga tidak terawasi secara maksimal. Untuk itu, kami konsultasi kepada Kemendagri dengan difasilitasi DPD RI. Prinsipnya money follow function. Kita semua tahu, perintah Mendagri dan gubernur juga diabaikan bupati. Jika ini terus terjadi, rakyat Jember jadi korban,” ulas Itqon.

Dengan demikian, pada pertemuan yang dilakukan tersebut, pimpinan DPRD meminta agar Mendagri tegas dalam menyikapi dinamika yang terjadi di Jember. Menurutnya, akan menjadi contoh buruk terhadap perkembangan Jember ke depan apabila perintah pemerintah pusat tidak dijalankan di Jember. “KSOTK menjadi penyebab jatah CPNS Jember hangus dan masih banyak masalah lagi,” tegasnya.

Dicecar apakah yang akan dilakukan Mendagri nantinya untuk Pemerintahan Kabupaten Jember, Itqon menyebut, Mendagri akan mengambil alih apabila Gubernur Jawa Timur tidak memberi keputusan atas apa yang terjadi di Jember. Mendagri masih menunggu keputusan kepanjangan tangan pemerintah pusat, yakni keputusan Gubernur Khofifah Indar Parawansa.

“Kalau Gubernur Jatim sudah mengibarkan bendera putih (dalam menangani dinamika di Jember, Red), maka akan diambil alih oleh Mendagri,” papar Itqon, yang masih berada di Jakarta saat dihubungi, kemarin (23/6).

Wakil Ketua DPRD Jember Dedy Dwi Setiawan menyebut, pertemuan pimpinan DPRD, DPD RI, dan Mendagri dilakukan sekitar dua jam lamanya. Dia membenarkan pertemuan yang membahas serangkaian dinamika Jember tersebut. Secara terperinci, Dedy mengungkap, dinamika yang terjadi di Jember akan kembali ditindaklanjuti oleh Gubernur Khofifah atas perintah Mendagri Tito.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Dinamika yang terjadi di Kabupaten Jember kian menghangat. Komunikasi antara bupati dan DPRD pun benar-benar buntu. Alhasil, roda pemerintahan berjalan dengan tidak harmonis. Agar hal itu tak berlarut-larut, Pimpinan DPRD Jember meminta solusi konkret kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian untuk segera memberi kepastian atas konflik di Jember.

Pertemuan antara pimpinan DPRD dan Mendagri di Kompleks Senayan, Jakarta, difasilitasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Senin (22/6) lalu. Dalam forum konsultasi dan mediasi tersebut, pimpinan DPRD menyampaikan apa saja dinamika yang terjadi di Jember. Mulai dari perintah Mendagri terkait pencabutan puluhan kebijakan yang tidak dijalankan, sampai pada buntunya komunikasi APBD Jember 2020.

Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi menjelaskan, dinamika yang terjadi di Jember sudah sangat kompleks. Eksekutif sudah tidak mau lagi mendengar apa yang diperintahkan Mendagri dan gubernur terkait pencabutan sejumlah kebijakan. Selain itu, eksekutif kerap memutuskan hal-hal penting secara sepihak. “Akibatnya, Jember belum memiliki APBD. Anggaran penanganan Covid-19 juga diputuskan sepihak, tanpa rapat dengan DPRD,” tegasnya, yang kemudian menyebut pos anggaran dewan juga dipotong signifikan.

Dengan banyaknya permasalahan yang dinilai ada serangkaian peraturan yang ditabrak, Itqon menyebut, akan dilakukan konsultasi agar segera ada solusi. “Ketidakharmonisan bupati dan DPRD tidak bisa berlarut-larut. Pengelolaan APBD Jember juga tidak terawasi secara maksimal. Untuk itu, kami konsultasi kepada Kemendagri dengan difasilitasi DPD RI. Prinsipnya money follow function. Kita semua tahu, perintah Mendagri dan gubernur juga diabaikan bupati. Jika ini terus terjadi, rakyat Jember jadi korban,” ulas Itqon.

Dengan demikian, pada pertemuan yang dilakukan tersebut, pimpinan DPRD meminta agar Mendagri tegas dalam menyikapi dinamika yang terjadi di Jember. Menurutnya, akan menjadi contoh buruk terhadap perkembangan Jember ke depan apabila perintah pemerintah pusat tidak dijalankan di Jember. “KSOTK menjadi penyebab jatah CPNS Jember hangus dan masih banyak masalah lagi,” tegasnya.

Dicecar apakah yang akan dilakukan Mendagri nantinya untuk Pemerintahan Kabupaten Jember, Itqon menyebut, Mendagri akan mengambil alih apabila Gubernur Jawa Timur tidak memberi keputusan atas apa yang terjadi di Jember. Mendagri masih menunggu keputusan kepanjangan tangan pemerintah pusat, yakni keputusan Gubernur Khofifah Indar Parawansa.

“Kalau Gubernur Jatim sudah mengibarkan bendera putih (dalam menangani dinamika di Jember, Red), maka akan diambil alih oleh Mendagri,” papar Itqon, yang masih berada di Jakarta saat dihubungi, kemarin (23/6).

Wakil Ketua DPRD Jember Dedy Dwi Setiawan menyebut, pertemuan pimpinan DPRD, DPD RI, dan Mendagri dilakukan sekitar dua jam lamanya. Dia membenarkan pertemuan yang membahas serangkaian dinamika Jember tersebut. Secara terperinci, Dedy mengungkap, dinamika yang terjadi di Jember akan kembali ditindaklanjuti oleh Gubernur Khofifah atas perintah Mendagri Tito.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Dinamika yang terjadi di Kabupaten Jember kian menghangat. Komunikasi antara bupati dan DPRD pun benar-benar buntu. Alhasil, roda pemerintahan berjalan dengan tidak harmonis. Agar hal itu tak berlarut-larut, Pimpinan DPRD Jember meminta solusi konkret kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian untuk segera memberi kepastian atas konflik di Jember.

Pertemuan antara pimpinan DPRD dan Mendagri di Kompleks Senayan, Jakarta, difasilitasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Senin (22/6) lalu. Dalam forum konsultasi dan mediasi tersebut, pimpinan DPRD menyampaikan apa saja dinamika yang terjadi di Jember. Mulai dari perintah Mendagri terkait pencabutan puluhan kebijakan yang tidak dijalankan, sampai pada buntunya komunikasi APBD Jember 2020.

Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi menjelaskan, dinamika yang terjadi di Jember sudah sangat kompleks. Eksekutif sudah tidak mau lagi mendengar apa yang diperintahkan Mendagri dan gubernur terkait pencabutan sejumlah kebijakan. Selain itu, eksekutif kerap memutuskan hal-hal penting secara sepihak. “Akibatnya, Jember belum memiliki APBD. Anggaran penanganan Covid-19 juga diputuskan sepihak, tanpa rapat dengan DPRD,” tegasnya, yang kemudian menyebut pos anggaran dewan juga dipotong signifikan.

Dengan banyaknya permasalahan yang dinilai ada serangkaian peraturan yang ditabrak, Itqon menyebut, akan dilakukan konsultasi agar segera ada solusi. “Ketidakharmonisan bupati dan DPRD tidak bisa berlarut-larut. Pengelolaan APBD Jember juga tidak terawasi secara maksimal. Untuk itu, kami konsultasi kepada Kemendagri dengan difasilitasi DPD RI. Prinsipnya money follow function. Kita semua tahu, perintah Mendagri dan gubernur juga diabaikan bupati. Jika ini terus terjadi, rakyat Jember jadi korban,” ulas Itqon.

Dengan demikian, pada pertemuan yang dilakukan tersebut, pimpinan DPRD meminta agar Mendagri tegas dalam menyikapi dinamika yang terjadi di Jember. Menurutnya, akan menjadi contoh buruk terhadap perkembangan Jember ke depan apabila perintah pemerintah pusat tidak dijalankan di Jember. “KSOTK menjadi penyebab jatah CPNS Jember hangus dan masih banyak masalah lagi,” tegasnya.

Dicecar apakah yang akan dilakukan Mendagri nantinya untuk Pemerintahan Kabupaten Jember, Itqon menyebut, Mendagri akan mengambil alih apabila Gubernur Jawa Timur tidak memberi keputusan atas apa yang terjadi di Jember. Mendagri masih menunggu keputusan kepanjangan tangan pemerintah pusat, yakni keputusan Gubernur Khofifah Indar Parawansa.

“Kalau Gubernur Jatim sudah mengibarkan bendera putih (dalam menangani dinamika di Jember, Red), maka akan diambil alih oleh Mendagri,” papar Itqon, yang masih berada di Jakarta saat dihubungi, kemarin (23/6).

Wakil Ketua DPRD Jember Dedy Dwi Setiawan menyebut, pertemuan pimpinan DPRD, DPD RI, dan Mendagri dilakukan sekitar dua jam lamanya. Dia membenarkan pertemuan yang membahas serangkaian dinamika Jember tersebut. Secara terperinci, Dedy mengungkap, dinamika yang terjadi di Jember akan kembali ditindaklanjuti oleh Gubernur Khofifah atas perintah Mendagri Tito.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/