Mobile_AP_Rectangle 1
JEMBER, RADARJEMBER.ID – Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Tahun Anggaran 2021 surplus. Hasil laba dari usaha itu pun dijadikan bantuan sosial (bansos). Sedikitnya ada 6.400 keluarga penerima manfaat (KPM) dari sepuluh kecamatan yang mendapatkannya dari Bupati Jember Hendy Siswanto.
Baca Juga : Bayi Asal Ambulu yang Dilaporkan Hilang, Ditemukan Meninggal Dalam Sumur
Suami Ketua TP PKK Jember Kasih Fajarini itu menyebut, BKAD merupakan usaha simpan pinjam tanpa agunan. Peminjamnya adalah warga Jember atau rakyat. Selanjutnya, hasil dari usaha itu diberikan lagi dalam bentuk bansos kepada rakyat.
Mobile_AP_Rectangle 2
“Hasil laba dari usaha simpan pinjam tanpa agunan untuk masyarakat desa. Dividennya dibagikan lagi kepada masyarakat. Ini luar biasa,” kata Koordinator Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia Wilayah Jawa Timur (Apkasi Jatim) tersebut, kemarin (23/3).
Pada kesempatan itu, Hendy tampak semringah. Dia bisa menyalurkan bantuan secara langsung kepada warga yang mayoritas datang dari sepuluh kecamatan di Jember. Bantuan diberikan kepada mereka yang hadir sebagai tanda akan digelontorkannya bansos kepada 6.400 KPM.
Sementara itu, BKAD yang merupakan sisa dari program PNPM, kini nilainya sebesar Rp 30 miliar. Hal itu pun memantik bupati untuk memberikan sentuhan penguatan usaha. Bupati Hendy mencanangkan BKAD untuk dijadikan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) pada 2023. Tujuannya agar usaha yang dijalankan tidak terbatas pada simpan pinjam, tetapi bisa lebih banyak lagi.
“Dengan BUMDesma, bisa usaha (lebih banyak, Red). Misal jualan pupuk, pengelolaan tanah kas desa menjadi tempat wisata, tergantung dari inovasi masing-masing desa,” ucapnya meyakinkan. Pengembangan BUMDesma itu nanti harus menguatkan perekonomian di semua desa. (c2/nur)
- Advertisement -
JEMBER, RADARJEMBER.ID – Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Tahun Anggaran 2021 surplus. Hasil laba dari usaha itu pun dijadikan bantuan sosial (bansos). Sedikitnya ada 6.400 keluarga penerima manfaat (KPM) dari sepuluh kecamatan yang mendapatkannya dari Bupati Jember Hendy Siswanto.
Baca Juga : Bayi Asal Ambulu yang Dilaporkan Hilang, Ditemukan Meninggal Dalam Sumur
Suami Ketua TP PKK Jember Kasih Fajarini itu menyebut, BKAD merupakan usaha simpan pinjam tanpa agunan. Peminjamnya adalah warga Jember atau rakyat. Selanjutnya, hasil dari usaha itu diberikan lagi dalam bentuk bansos kepada rakyat.
“Hasil laba dari usaha simpan pinjam tanpa agunan untuk masyarakat desa. Dividennya dibagikan lagi kepada masyarakat. Ini luar biasa,” kata Koordinator Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia Wilayah Jawa Timur (Apkasi Jatim) tersebut, kemarin (23/3).
Pada kesempatan itu, Hendy tampak semringah. Dia bisa menyalurkan bantuan secara langsung kepada warga yang mayoritas datang dari sepuluh kecamatan di Jember. Bantuan diberikan kepada mereka yang hadir sebagai tanda akan digelontorkannya bansos kepada 6.400 KPM.
Sementara itu, BKAD yang merupakan sisa dari program PNPM, kini nilainya sebesar Rp 30 miliar. Hal itu pun memantik bupati untuk memberikan sentuhan penguatan usaha. Bupati Hendy mencanangkan BKAD untuk dijadikan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) pada 2023. Tujuannya agar usaha yang dijalankan tidak terbatas pada simpan pinjam, tetapi bisa lebih banyak lagi.
“Dengan BUMDesma, bisa usaha (lebih banyak, Red). Misal jualan pupuk, pengelolaan tanah kas desa menjadi tempat wisata, tergantung dari inovasi masing-masing desa,” ucapnya meyakinkan. Pengembangan BUMDesma itu nanti harus menguatkan perekonomian di semua desa. (c2/nur)
JEMBER, RADARJEMBER.ID – Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Tahun Anggaran 2021 surplus. Hasil laba dari usaha itu pun dijadikan bantuan sosial (bansos). Sedikitnya ada 6.400 keluarga penerima manfaat (KPM) dari sepuluh kecamatan yang mendapatkannya dari Bupati Jember Hendy Siswanto.
Baca Juga : Bayi Asal Ambulu yang Dilaporkan Hilang, Ditemukan Meninggal Dalam Sumur
Suami Ketua TP PKK Jember Kasih Fajarini itu menyebut, BKAD merupakan usaha simpan pinjam tanpa agunan. Peminjamnya adalah warga Jember atau rakyat. Selanjutnya, hasil dari usaha itu diberikan lagi dalam bentuk bansos kepada rakyat.
“Hasil laba dari usaha simpan pinjam tanpa agunan untuk masyarakat desa. Dividennya dibagikan lagi kepada masyarakat. Ini luar biasa,” kata Koordinator Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia Wilayah Jawa Timur (Apkasi Jatim) tersebut, kemarin (23/3).
Pada kesempatan itu, Hendy tampak semringah. Dia bisa menyalurkan bantuan secara langsung kepada warga yang mayoritas datang dari sepuluh kecamatan di Jember. Bantuan diberikan kepada mereka yang hadir sebagai tanda akan digelontorkannya bansos kepada 6.400 KPM.
Sementara itu, BKAD yang merupakan sisa dari program PNPM, kini nilainya sebesar Rp 30 miliar. Hal itu pun memantik bupati untuk memberikan sentuhan penguatan usaha. Bupati Hendy mencanangkan BKAD untuk dijadikan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) pada 2023. Tujuannya agar usaha yang dijalankan tidak terbatas pada simpan pinjam, tetapi bisa lebih banyak lagi.
“Dengan BUMDesma, bisa usaha (lebih banyak, Red). Misal jualan pupuk, pengelolaan tanah kas desa menjadi tempat wisata, tergantung dari inovasi masing-masing desa,” ucapnya meyakinkan. Pengembangan BUMDesma itu nanti harus menguatkan perekonomian di semua desa. (c2/nur)
